Oleh: Ummu Kayfa Lestari
(Kontributor SSCQ Media)
SSCQMedia.com—Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menanggapi dengan tenang kekhawatiran sejumlah pihak mengenai kondisi ekonomi nasional serta melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Dalam pidatonya saat meresmikan Museum Ibu Marsinah dan Rumah Singgah di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, ia menyampaikan pandangan bahwa masyarakat kecil, khususnya di pedesaan, tidak merasakan dampak langsung dari fluktuasi kurs dolar.
"Rakyat di desa enggak pakai dolar kok," ujar Prabowo sebagaimana dikutip dari tayangan YouTube Setpres, Sabtu (Kompas.com, 16 Mei 2026).
Berdasarkan data yang beredar luas, rupiah menembus Rp17.614 per dolar AS, melemah 84 poin atau 0,48 persen dibandingkan perdagangan sebelumnya. Kondisi ini tidak terjadi dalam semalam. Tekanan terhadap rupiah berlangsung di tengah penguatan dolar AS secara global, kenaikan harga minyak dunia, serta meningkatnya sentimen risk off di pasar keuangan akibat konflik geopolitik di Timur Tengah (Pikiran-Rakyat.com, 17 Mei 2026).
Para analis pun memberikan peringatan serius. Pengamat mata uang dan komoditas Ibrahim Assuaibi memperkirakan rupiah dapat menembus level Rp18.000 per dolar AS hingga akhir Mei 2026. Dari sisi eksternal, harga minyak mentah terus mengalami kenaikan seiring bergulirnya perang di Timur Tengah, dengan harga Brent Crude Oil mencapai 106 dolar AS per barel (Tribun Medan, 24 Mei 2026).
Industri Tertekan, PHK Mengintai
Pelemahan rupiah tidak hanya berdampak pada angka-angka makroekonomi, tetapi juga merambah langsung ke denyut kehidupan masyarakat bawah. Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Tauhid Ahmad, mengatakan bahwa industri tekstil menjadi salah satu sektor yang rentan karena sebagian besar bahan bakunya masih berasal dari luar negeri. Akibatnya, kenaikan kurs dolar AS secara langsung meningkatkan biaya produksi.
Di pesisir utara Jawa Tengah, penderitaan para nelayan semakin berat. Selain menghadapi penurunan drastis hasil tangkapan akibat cuaca buruk, mereka juga mengalami kesulitan memperoleh solar bersubsidi. Situasi ini mendorong banyak nelayan di wilayah Pemalang hingga Kabupaten Pekalongan mengurangi aktivitas melaut, bahkan ada yang menghentikan sementara pengoperasian kapal mereka.
Dampaknya sangat nyata. Surip, seorang nelayan setempat, mengungkapkan bahwa dalam dua hari terakhir hasil tangkapan ikan menurun drastis. Jika biasanya ia mampu membawa pulang sekitar 10 hingga 15 keranjang ikan per hari, kini hanya memperoleh satu hingga dua keranjang.
Persoalan BBM semakin memperparah keadaan. Para nelayan menilai kenaikan harga solar nonsubsidi dari Rp17.000 menjadi Rp30.000 per liter membuat biaya operasional melaut semakin berat dan tidak sebanding dengan hasil tangkapan yang terus menurun. Tekanan yang menumpuk akhirnya memicu aksi besar-besaran. Ribuan nelayan turun ke jalan dan menggelar demonstrasi di depan Kantor Bupati Pati untuk memprotes lonjakan harga solar nonsubsidi yang disebut meningkat hingga empat kali lipat.
Sistem Ekonomi Ribawi yang Rapuh
Krisis yang berulang ini bukan sekadar persoalan faktor eksternal seperti konflik di Timur Tengah atau kebijakan The Fed. Krisis tersebut merupakan buah dari sistem ekonomi kapitalis-ribawi yang secara inheren tidak stabil. Dalam sistem ini:
Pertama, mata uang tidak memiliki nilai intrinsik. Uang kertas (fiat money) hanya bertumpu pada kepercayaan dan kebijakan bank sentral. Ketika kepercayaan goyah, nilai tukar pun dapat merosot.
Kedua, sistem perbankan berbasis bunga (riba). Pemerintah melalui APBN sangat bergantung pada pembiayaan luar negeri yang berbasis dolar AS. Skema utang dengan kewajiban pengembalian pokok beserta tambahannya menjadikan ketergantungan terhadap dolar semakin besar dan menempatkan rupiah pada posisi yang lemah.
Ketiga, ketergantungan Indonesia pada impor, khususnya di sektor energi, menjadikan perekonomian nasional sangat rentan terhadap fluktuasi nilai tukar dolar. Selain itu, impor komoditas pangan seperti kedelai, tepung, jagung, dan minyak masih memegang peranan penting dalam memenuhi kebutuhan industri maupun konsumsi masyarakat. Akibatnya, ketika rupiah melemah, beban ekonomi rakyat pun semakin berat.
Islam Punya Solusinya
Islam bukan hanya agama yang mengatur ibadah ritual. Islam juga merupakan sistem kehidupan yang menyeluruh, termasuk dalam pengaturan ekonomi. Solusi Islam terhadap krisis semacam ini bersifat mendasar dan komprehensif.
1. Mata Uang Berbasis Emas dan Perak (Dinar dan Dirham)
Islam menetapkan dinar (emas) dan dirham (perak) sebagai mata uang. Berbeda dengan uang kertas yang nilainya dapat dipengaruhi oleh kebijakan moneter, emas dan perak memiliki nilai intrinsik yang relatif stabil. Dalam sejarah peradaban Islam, dinar emas digunakan selama berabad-abad tanpa mengalami inflasi yang signifikan.
Dengan mata uang berbasis logam mulia, tidak ada ruang bagi negara untuk mencetak uang secara berlebihan, yang sering menjadi salah satu pemicu inflasi dan pelemahan nilai tukar.
2. Pelarangan Riba Secara Total
Allah Swt. berfirman:
"Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba." (QS Al-Baqarah [2]: 275)
Larangan riba dalam Islam bukan sekadar aturan moral, melainkan fondasi sistem ekonomi yang adil.
Sistem perbankan berbasis bunga mendorong penciptaan uang tanpa dukungan aset riil, mengakumulasi kekayaan pada segelintir pihak, dan menjerat masyarakat dalam utang. Dengan menghapus riba serta menggantinya dengan sistem bagi hasil seperti mudharabah dan musyarakah, modal akan mengalir ke sektor produktif, bukan ke aktivitas spekulatif.
3. Pengelolaan Sumber Daya Alam untuk Kepentingan Rakyat
Islam mengajarkan bahwa sumber daya alam, termasuk minyak dan energi, merupakan milik umum (milkiyyah 'ammah) yang wajib dikelola negara demi kesejahteraan seluruh rakyat.
Rasulullah saw. bersabda:
"Kaum Muslim berserikat dalam tiga perkara: air, padang rumput, dan api." (HR Abu Dawud)
Jika prinsip ini diterapkan, negeri yang kaya sumber daya energi tidak akan membiarkan nelayan kesulitan memperoleh bahan bakar dengan harga terjangkau. Negara berkewajiban menjamin ketersediaannya bagi rakyat.
4. Penolakan Dominasi Ekonomi Asing
Islam melarang dominasi pihak asing atas kaum Muslim. Dalam konteks ekonomi, negara wajib membangun kemandirian ekonomi serta melepaskan diri dari ketergantungan pada sistem keuangan internasional yang dianggap memperkuat dominasi negara-negara besar, termasuk dominasi dolar AS sebagai mata uang cadangan dunia. [Rn/Ekd]
0 Comments: