Genosida di Sudan, Apa Hujahmu?

Oleh: Alfi Mumtazah
(Kontributor SSCQ Media)

SSCQMedia.com—Sudah lama kita tidak mendengar kabar tentang Sudan. Sudah lama pula dunia seolah terdiam menyaksikan kematian demi kematian yang terjadi akibat krisis pangan dan kekurangan gizi di negeri itu. Sementara kita di belahan bumi lain masih dapat menikmati makanan yang cukup, bahkan hari ini masih menyantap hidangan daging kurban.

Di Sudan, masyarakat masih hidup berdampingan dengan konflik perang saudara yang belum menemukan jalan keluar. Konflik tersebut telah berlangsung selama tiga tahun, waktu yang tidak singkat. Hingga kini belum tampak tanda-tanda perdamaian yang berarti. Kondisi yang terjadi di Sudan sangat memprihatinkan. Banyak warga menghadapi ancaman kematian perlahan akibat kelaparan dan kekurangan pangan. Dampaknya, jutaan penduduk mengalami malnutrisi.

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) memperingatkan bahwa situasi di Sudan akan semakin memburuk dan mengancam nyawa apabila akses bantuan kemanusiaan tidak segera diperluas. Sudan diperkirakan akan mengalami jutaan kasus kekurangan gizi akut sepanjang tahun 2026. Direktur Jenderal WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus, menyatakan bahwa diperkirakan terdapat 4,2 juta kasus kekurangan gizi akut di seluruh Sudan tahun ini (detikhealth, 11/2/2026).

Dunia sebenarnya mengetahui bahwa Sudan telah mengalami perang saudara selama hampir tiga tahun. Namun, warga sipil terus menjadi korban. Pada April lalu, gelombang serangan drone menewaskan puluhan orang di Negara Bagian White Nile dan wilayah Kordofan.

Pada awal April, sebuah drone menghantam mobil pikap yang membawa para pelayat menuju pemakaman di Kordofan Barat. Menurut laporan AFP, sekitar 40 orang tewas, banyak di antaranya perempuan. Tidak satu pun dari pihak yang bertikai, yakni Angkatan Bersenjata Sudan (SAF) maupun pasukan paramiliter Rapid Support Forces (RSF), mengaku bertanggung jawab atas serangan tersebut.

Kekerasan di Sudan hingga kini belum juga berakhir. Persaingan dan perebutan kepentingan antara kedua pihak membuat konflik diperkirakan semakin meningkat dalam beberapa bulan mendatang. Keduanya berusaha meraih keuntungan militer sebanyak mungkin selama musim kemarau. Ketika musim hujan tiba pada Juni atau Juli, mobilisasi pasukan dan peralatan militer akan menjadi lebih sulit dan mahal.

Pertempuran saat ini sebagian besar terpusat di wilayah Kordofan, kawasan strategis yang memisahkan wilayah Sudan Utara dan Tengah—yang dikuasai tentara pemerintah, termasuk ibu kota Khartoum—dengan wilayah Darfur dan sebagian Sudan Selatan yang berada di bawah pengaruh RSF.

Perang di Sudan pecah pada 15 April 2023. Konflik bermula dari perebutan kekuasaan terkait integrasi RSF ke dalam Angkatan Bersenjata Sudan yang kemudian memicu eskalasi besar. Berbagai organisasi kemanusiaan memperkirakan hingga 250.000 orang telah tewas. Namun, jumlah korban yang pasti sulit diketahui karena pertempuran masih berlangsung dan akses menuju wilayah konflik sangat terbatas.

Krisis Kemanusiaan yang Berkepanjangan

Menurut Badan Pengungsi PBB (UNHCR), perang di Sudan telah memicu krisis pengungsian terbesar di dunia. Sekitar 14 juta orang terpaksa mengungsi, baik di dalam negeri maupun ke luar negeri.

Pembunuhan massal dan kekerasan seksual juga terjadi secara luas. UNESCO melaporkan bahwa lebih dari 12 juta perempuan dan anak perempuan dari total sekitar 50 juta penduduk Sudan berisiko mengalami kekerasan berbasis gender. Kondisi ini sungguh mengerikan.

WHO pada Januari 2026 juga memperingatkan bahwa lebih dari 20 juta orang di Sudan membutuhkan bantuan kesehatan. Wabah kolera, malaria, dan demam berdarah menyebar di seluruh 18 negara bagian akibat runtuhnya sistem kesehatan, ketersediaan air bersih, dan sanitasi.

Dari perspektif hak asasi manusia, berbagai lembaga internasional menilai kedua pihak yang bertikai telah melakukan tindakan yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan perang. Bahkan terdapat kekhawatiran bahwa sejumlah tindakan mengarah pada praktik genosida. Pembunuhan massal warga sipil di El-Fasher, Darfur, terus terjadi meskipun dunia internasional mengetahui kekerasan tersebut.

Sejumlah survei menunjukkan bahwa krisis Sudan merupakan salah satu krisis global yang paling diabaikan dunia. Perhatian internasional terus menurun, sementara penderitaan rakyat Sudan semakin berat. Hal ini disampaikan oleh Direktur Organisasi Bantuan Action Against Hunger di Sudan, Samy Guessabi.

Guessabi mengaku menyaksikan dampak kumulatif dari konflik bersenjata, pengungsian massal, dan runtuhnya ekonomi. Menurutnya, bukan hanya kelaparan yang terjadi, melainkan juga terkikisnya daya tahan masyarakat secara perlahan. Banyak keluarga mulai mengurangi waktu makan dan menjual aset terakhir yang mereka miliki demi bertahan hidup.

Perempuan dan anak perempuan menjadi kelompok yang paling terdampak. Ketika keluarga tidak lagi mampu memenuhi kebutuhan pangan, mereka terpaksa mengambil keputusan yang tidak pernah dibayangkan sebelumnya. Salah satunya adalah meningkatnya praktik pernikahan anak, bukan karena tradisi, melainkan karena keputusasaan ekonomi.

Saat ini sekitar 19 juta anak Sudan tidak bersekolah. Data UNESCO menunjukkan bahwa gangguan pendidikan berkepanjangan meningkatkan berbagai risiko sosial, termasuk meningkatnya angka pernikahan anak. Kondisi tersebut menghadirkan ancaman serius bagi masa depan generasi Sudan.

Di tengah situasi yang suram, terdapat secercah harapan. Michelle D'Arcy, Direktur Sudan dari Norwegian People's Aid, menyatakan bahwa perempuan memainkan peran luar biasa dalam menghadapi krisis ini.

Di berbagai wilayah Sudan, kelompok tanggap darurat yang dipimpin perempuan dan jaringan akar rumput terus mengoperasikan dapur umum, mendistribusikan makanan, serta memberikan dukungan psikososial kepada masyarakat. Para relawan perempuan inilah yang sering kali menjadi penopang utama keberlangsungan komunitas mereka.

Hari ini, selain perempuan Palestina, perempuan Sudan juga menunjukkan ketangguhan yang luar biasa. Pertanyaannya, bagaimana dengan perempuan di negeri kita? Apa kontribusi yang dapat diberikan untuk membantu perempuan dan anak-anak di Sudan maupun Palestina? Apakah kita akan memilih diam, atau mulai peduli terhadap penderitaan mereka?

Upaya Internasional dan Kepentingan Geopolitik

Selama perang berlangsung, berbagai putaran perundingan damai yang diprakarsai kelompok "Quad" yang terdiri atas Amerika Serikat, Mesir, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab belum menunjukkan hasil yang signifikan. Sudan masih belum menemukan jalan menuju perdamaian yang hakiki.

Amerika Serikat dan Uni Eropa telah menjatuhkan sanksi terhadap RSF, SAF, serta sejumlah tokoh dari kedua belah pihak. Amerika Serikat juga menetapkan Ikhwanul Muslimin Sudan sebagai organisasi teroris global khusus dan bahkan mempertimbangkan memasukkannya ke dalam daftar organisasi teroris asing.

Departemen Luar Negeri Amerika Serikat menuduh kelompok tersebut menggunakan kekerasan terhadap warga sipil, menghambat penyelesaian konflik, dan menyebarkan ideologi Islamisme militan. Menurut pemerintah AS, kelompok-kelompok tersebut terlibat dalam berbagai tindakan yang dikategorikan sebagai kejahatan perang.

Namun, menurut sejumlah pengamat, langkah tersebut tidak serta-merta menghilangkan pengaruh kelompok Islamis di Sudan. Sebagian pihak menilai kebijakan itu juga berkaitan dengan dinamika geopolitik yang lebih luas, termasuk hubungan Amerika Serikat dengan Uni Emirat Arab, Mesir, Turki, dan konflik regional lainnya.

Pada akhirnya, berbagai manuver politik internasional tersebut dinilai belum banyak mengubah nasib rakyat Sudan di lapangan. Konflik tetap berlangsung, kelaparan terus meluas, dan warga sipil masih menjadi korban utama.

Sudan Butuh Khilafah

Dalam pandangan Islam, tragedi yang menimpa Sudan menunjukkan dampak buruk sistem kapitalisme yang dinilai gagal menghadirkan perlindungan bagi umat. Sudan dibiarkan tenggelam dalam konflik berkepanjangan tanpa penyelesaian yang menyentuh akar persoalan.

Allah Swt. berfirman:

"Oleh karena itu Kami tetapkan bagi Bani Israil bahwa barang siapa membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu membunuh orang lain atau membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh seluruh manusia. Dan barang siapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan seluruh manusia." (QS Al-Ma'idah: 32)

Islam juga mengajarkan bahwa urusan umat harus diurus oleh pemimpin yang menjalankan hukum Allah. Rasulullah saw. bersabda:

"Dahulu Bani Israil diurus oleh para nabi. Setiap kali seorang nabi wafat, ia digantikan oleh nabi yang lain. Sesungguhnya tidak ada nabi setelahku, tetapi akan ada para khalifah dan jumlah mereka banyak." (HR Bukhari dan Muslim)

Kata tasūsuhum dalam hadis tersebut bermakna mengatur, memimpin, dan mengurus urusan masyarakat serta pemerintahan.

Karena itu, dalam pandangan Islam, solusi atas konflik yang terus berulang di Sudan adalah kembali kepada penerapan syariat Islam secara menyeluruh dalam institusi Khilafah. Sistem ini diyakini mampu menyatukan negeri-negeri Muslim dalam satu kepemimpinan, mengakhiri perpecahan, serta melindungi umat dari dominasi dan intervensi kekuatan global.

Selama negeri-negeri Muslim tetap terpecah dalam sistem negara bangsa (nation state), Sudan dan berbagai negeri lainnya dinilai akan tetap rentan terhadap konflik, intervensi, dan penguasaan pihak-pihak yang memiliki kepentingan politik maupun ekonomi.

Karena itu, perjuangan dakwah untuk mewujudkan kepemimpinan Islam dipandang sebagai jalan untuk menyelamatkan Sudan dan negeri-negeri Muslim lainnya dari konflik yang berkepanjangan.

Wallahualam bissawab. [Ni/Wa]