Demo Berulang, Rakyat Tetap Menderita

Oleh: Isnawati
(Muslimah Penulis Peradaban)

SSCQMedia.Com—Sejumlah organisasi mahasiswa dari berbagai kampus akan menggelar aksi demonstrasi di Bundaran HI, Jakarta. Aksi tersebut dilakukan untuk menyuarakan tuntutan terkait kondisi ekonomi, harga kebutuhan pokok, harga bahan bakar minyak (BBM), penggunaan APBN, serta berbagai kebijakan pemerintah yang dinilai tidak berpihak kepada rakyat. Mahasiswa juga menegaskan akan menjaga aksi tetap berlangsung secara damai dan tidak memberi ruang bagi pihak-pihak yang berupaya mengganggu jalannya demonstrasi (Inilah.com, 14 Juni 2026).

Gejolak Tak Pernah Usai

Demonstrasi mahasiswa bukanlah peristiwa baru dalam kehidupan politik Indonesia. Dari masa ke masa, aksi turun ke jalan selalu muncul ketika masyarakat merasakan adanya ketidakadilan atau kebijakan yang dianggap merugikan. Menariknya, pemicunya boleh berbeda, tetapi polanya hampir selalu sama.

Hari ini masyarakat mengeluhkan harga pangan. Besok yang dipersoalkan adalah biaya pendidikan. Pada kesempatan lain muncul persoalan pajak, subsidi energi, lapangan pekerjaan, pelayanan publik, atau kebijakan ekonomi lainnya. Isunya berganti, tetapi keresahan rakyat terus berulang.

Biasanya, ketika demonstrasi membesar, pemerintah mengambil berbagai langkah untuk meredakan keadaan. Ada kebijakan yang ditunda, ada klarifikasi yang disampaikan, ada janji evaluasi, bahkan ribuan aparat diterjunkan untuk menjaga situasi tetap kondusif. Setelah itu, ketegangan perlahan mereda dan perhatian publik beralih kepada isu lain.

Namun, apakah persoalannya benar-benar selesai?

Faktanya, gelombang ketidakpuasan selalu muncul kembali. Seolah-olah persoalan lama hanya menghilang sesaat, lalu hadir kembali dalam bentuk yang berbeda. Yang berubah hanyalah jenis masalahnya, sedangkan sumber kegelisahan masyarakat tetap sama.

Hal ini menunjukkan bahwa persoalan yang dihadapi bangsa ini bukan sekadar kesalahan teknis dalam sebuah kebijakan atau kurangnya kemampuan individu tertentu dalam menjalankan tugas. Persoalannya jauh lebih mendasar dan bersifat sistemik.

Jarak antara kebijakan yang dibuat penguasa dengan realitas kehidupan masyarakat semakin lebar. Ketika rakyat berjuang memenuhi kebutuhan dasar, berbagai kebijakan yang lahir justru sering kali tidak menyentuh akar persoalan yang mereka hadapi setiap hari.

Akar Kerusakan Sistemik

Jika ditelusuri lebih jauh, sumber utama persoalan ini berakar pada penerapan sistem sekularisme kapitalisme. Dalam sistem ini, agama dipisahkan dari pengaturan kehidupan publik, sedangkan orientasi ekonomi dibangun di atas kepentingan materi dan keuntungan.

Akibatnya, kebijakan negara sering kali lebih berpihak kepada pemilik modal daripada kepada rakyat. Sistem ekonomi yang berbasis riba dan rente membuka jalan bagi penumpukan kekayaan pada segelintir kelompok. Pada saat yang sama, sumber daya alam yang semestinya menjadi milik rakyat justru lebih banyak dikuasai oleh korporasi besar dan oligarki ekonomi.

Tidak mengherankan apabila kesenjangan sosial terus melebar. Negeri yang kaya akan sumber daya alam masih menyisakan banyak rakyat yang kesulitan memenuhi kebutuhan hidupnya. Kekayaan alam melimpah, tetapi kesejahteraan tidak dinikmati secara merata.

Di bidang politik, demokrasi liberal juga melahirkan persoalan yang tidak kalah serius. Biaya politik yang tinggi menjadikan kekuasaan rentan terhadap transaksi kepentingan. Jabatan politik akhirnya lebih mudah dipengaruhi oleh kekuatan modal daripada aspirasi rakyat.

Dalam kondisi seperti ini, korupsi menjadi penyakit yang terus berulang. Berbagai kasus yang terungkap sering kali hanyalah sebagian kecil dari persoalan yang jauh lebih besar. Ibarat gunung es, yang tampak di permukaan hanyalah sedikit bagian dari kerusakan yang tersembunyi.

Karena itu, pergantian pejabat atau pemimpin semata tidak otomatis menyelesaikan persoalan. Pengalaman selama puluhan tahun menunjukkan bahwa pergantian individu tanpa perubahan sistem hanya menghasilkan siklus yang sama. Wajah penguasa boleh berganti, tetapi pola kebijakan yang lahir tetap bergerak dalam kerangka yang sama.

Akibatnya, rakyat kembali menghadapi persoalan yang terus berulang. Demonstrasi datang silih berganti. Keluhan masyarakat terus bermunculan. Harapan akan perubahan selalu muncul setiap pergantian kepemimpinan, tetapi hasil yang dirasakan sering kali tidak sesuai dengan harapan.

Di sinilah pentingnya keberanian untuk melihat persoalan secara lebih mendasar. Mahasiswa sebagai kelompok intelektual tidak cukup hanya mengkritisi kebijakan yang tampak di permukaan. Perhatian juga perlu diarahkan kepada akar sistem yang melahirkan kebijakan-kebijakan tersebut.

Solusi hakiki tidak akan lahir dari kebijakan yang bersifat tambal sulam. Solusi juga tidak cukup hanya dengan mengganti orang yang duduk di kursi kekuasaan. Yang dibutuhkan adalah perubahan mendasar terhadap sistem yang menjadi sumber berbagai persoalan.

Islam kaffah menawarkan jalan keluar yang berbeda. Islam tidak hanya mengatur ibadah individu, tetapi juga memberikan aturan yang menyeluruh dalam bidang ekonomi, politik, sosial, pendidikan, dan pemerintahan. Dalam sistem Islam, pengelolaan sumber daya alam ditujukan untuk kemaslahatan rakyat, bukan keuntungan segelintir pihak. Praktik riba dihapuskan, korupsi diberantas secara tegas, dan penguasa diposisikan sebagai raa'in (pengurus urusan rakyat), bukan pelayan kepentingan pemilik modal.

Karena itu, pertanyaan yang patut diajukan adalah: jika sistem yang selama ini diterapkan terus melahirkan persoalan yang sama, dari mana harapan akan perubahan mendasar dapat diwujudkan? Selama akar kerusakan tetap dipertahankan, penderitaan rakyat hanya akan berganti bentuk dari waktu ke waktu.

Sudah saatnya energi perjuangan tidak hanya diarahkan untuk mengoreksi kebijakan yang keliru, tetapi juga untuk memperjuangkan perubahan sistemik. Sebab, tanpa penerapan Islam secara kaffah, perubahan yang benar-benar mendasar, menyeluruh, dan berkelanjutan akan sulit diwujudkan.

Wallahualam bissawab. [An/WA]