Oleh: Ika Bisanti Lathifah
(Kontributor SSCQ Media)
SSCQmedia.com—Memasuki tahun 2026, kondisi Palestina belum menunjukkan tanda-tanda perbaikan yang signifikan. Meski gencatan senjata fase kedua disepakati pada akhir 2025, laporan independen mencatat terjadi ribuan pelanggaran dan korban jiwa baru. Blokade tetap berlangsung, rekonstruksi terhambat, dan proses politik two-state solution mandek di meja PBB.
Di tengah kebuntuan itu, Indonesia mengambil posisi yang lebih aktif dalam diplomasi global. Bukan hanya melalui bantuan kemanusiaan lewat UNRWA dan lembaga filantropi, tetapi juga melalui manuver politik: menolak relokasi paksa warga Gaza, mendorong KTT Prancis–Arab Saudi Juni 2025, hingga pernyataan Presiden Prabowo bahwa Indonesia siap membuka hubungan diplomatik dengan Isr4el setelah pengakuan terhadap negara Palestina.
Langkah ini menempatkan Indonesia bukan sekadar menjadi “negara muslim simpatisan”, melainkan aktor yang menggunakan modal diplomasi bebas-aktif untuk menekan perubahan. Namun, efektivitasnya masih diuji: apakah suara di OKI dan G20 cukup untuk mengubah kalkulasi kekuatan di lapangan?
Palestina Membutuhkan Tekanan yang Nyata dan Tegas
Indonesia memanfaatkan forum OKI dan G20 untuk menekan Israel. Namun, realitasnya, upaya tersebut belum cukup menghentikan serangan hari ini—hanya mampu menjaga agar dunia tidak lupa. Jika negara-negara muslim diam, Palestina bisa hilang dari peta. Setidaknya, dengan terus bersuara, ada tekanan moral yang membuat mereka tidak leluasa berdagang sambil melancarkan serangan.
Dalam QS Al-Fath ayat 29, Allah Swt. bersabda:
“Muhammad utusan Allah dan orang-orang yang bersama dengan dia adalah keras terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang sesama mereka.”
Berita meninggalnya tiga TNI di Libanon seharusnya menjadi perhatian lebih dan kesadaran para pemimpin muslim terutama Indonesia. Tidak cukup sebatas mengecam PBB. Pemerintah Indonesia harusnya bersikap tegas terhadap kafir penjajah dengan memutus segala bentuk kerja sama dengan kafir penjajah. Namun, mengapa sampai saat ini pemerintah tidak bersikap tegas?
Secara historis, kebijakan luar negeri Indonesia didasarkan pada prinsip bebas dan aktif. Prinsip ini mengharuskan tidak berpihak pada blok tertentu, tetapi tetap aktif berkontribusi dalam menciptakan perdamaian dunia. Dalam konteks ini pemerintah menegaskan bahwa setiap bentuk agresi militer yang melanggar kedaulatan negara harus ditolak dan diselesaikan melalui diplomasi serta hukum internasional.
Segala konflik yang terjadi di Timur Tengah khususnya Palestina butuh kesatuan umat muslim dan jihad. Hal itu untuk menggagalkan segala strategi buruk zionis dan AS serta menghentikan segala perpecahan, penjajahan terhadap di dunia terutama negara-negara muslim. Terutama pula, umat muslim bagaikan satu tubuh, maka sudah wajib bagi umat muslim di seluruh dunia untuk menolong saudara muslim yang dizalimi.
Teringat hadis Nabi saw., "Bahkan jumlah kalian pada waktu itu sangat banyak, tapi seperti buih di genangan air. Sungguh Allah akan mencabut rasa takut para musuh kepada kalian, dan menanamkan Al Wahn ke dalam hati kalian." (HR Abu Daud dan Ahmad)
Hadis di atas menggambarkan kondisi umat muslim saat ini yang terpecah belah dan teracuni oleh paham nasionalisme. Sehingga mereka lebih mementingkan kepentingan diri, haus akan kekuasaan, cinta dunia dan takut mati. Inilah paham yang harus disingkirkan dari benak umat muslim. Sebab akan menghambat persatuan umat muslim dan tegaknya sistem kekhilafahan. Pentingnya persatuan dan persaudaraan muslim adalah sumber kekuatan umat Islam yang sangat ditakuti musuh-musuh di luar Islam. Perpecahan atau bergolong-golongan merupakan penyebab lemahnya umat Islam di hadapan umat lain. [Ni/AA]
0 Comments: