Oleh: N. Istiqomah
(Kontributor SSCQ Media)
SSCQmedia.com—Kabar mengenai kenaikan bahan bakar minyak (BBM) telah membuat masyarakat resah dan panik. Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, memastikan bahwa harga BBM bersubsidi tidak akan naik hingga akhir 2026, meskipun rata-rata harga minyak dunia mencapai US$100 per barel di tengah konflik antara AS-Israel dan Iran (BBC News, 3 April 2026).
Sesuai pernyataan tersebut, BBM bersubsidi tidak mengalami kenaikan, tetapi BBM nonsubsidi berpotensi naik. Dampak dari kabar ini sudah terlihat di berbagai daerah, di mana masyarakat harus mengantre berjam-jam untuk mendapatkan BBM. Bahkan, sebagian rela membeli secara eceran dengan harga lebih tinggi. Sejauh ini, informasi yang beredar menyebutkan bahwa dalam situasi konflik saat ini, kapal tanker Pertamina masih tertahan di Selat Hormuz (Kompas.com, 8 April 2026).
Dalam kondisi ini, APBN harus menambal subsidi BBM akibat kenaikan harga minyak global. Namun, kemampuan tersebut diperkirakan tidak dapat bertahan lama, maksimal hanya beberapa pekan.
Menghadapi kondisi global yang masih bergejolak, pemerintah mengambil langkah-langkah penghematan, seperti penerapan work from home (WFH), pembatasan pembelian BBM untuk kendaraan roda empat, serta pengurangan hari distribusi program makan bergizi gratis (MBG).
Saat ini, pemerintah berada dalam posisi dilematis. Jika harga BBM dinaikkan, inflasi berpotensi meningkat dan memicu gejolak sosial. Bahkan sebelum kenaikan terjadi, antrean sudah muncul di sejumlah wilayah. Sebaliknya, jika harga tidak dinaikkan, defisit APBN akan semakin melebar.
Indonesia merupakan negara net importir minyak sehingga sangat bergantung pada pasokan dari luar negeri. Ketidakstabilan harga minyak global menyulitkan masyarakat, baik dalam memperoleh BBM maupun menjangkau harganya. Ancaman inflasi pun meningkat, yang berdampak pada kenaikan harga berbagai kebutuhan lainnya.
Inilah gambaran negeri yang masih bergantung pada impor komoditas strategis seperti BBM. Kondisi ekonomi dan politiknya mudah terguncang oleh sentimen global.
Kemandirian BBM dinilai hanya dapat terwujud apabila Indonesia tergabung dalam sistem negara khilafah bersama negeri-negeri Muslim lainnya. Sumber daya minyak yang melimpah di wilayah Arab, termasuk Iran, akan didistribusikan ke seluruh wilayah khilafah.
Dengan kemandirian energi tersebut, khilafah diproyeksikan menjadi negara yang independen, bahkan berpotensi menjadi kekuatan besar dunia, sehingga tidak mudah terpengaruh oleh gejolak global.
Meski demikian, penggunaan BBM tetap dilakukan secara bertanggung jawab sesuai kebutuhan dan ketentuan syariat. Penghematan diterapkan pada sektor yang memang perlu dihemat, bukan pada pelayanan publik atau kewajiban negara. Selain itu, pengembangan sumber energi alternatif, seperti energi nuklir dan lainnya, juga akan terus dilakukan guna menjamin pemenuhan kebutuhan energi secara berkelanjutan. [MA/Iwp]
0 Comments: