Oleh: Alfi Ummuarifah
(Kontributor SSCQ Media)
SSCQmedia.com—Tak ada angin tak ada hujan, harga plastik tiba-tiba melonjak. Penyebab utamanya, sebagaimana disampaikan Asosiasi Industri Olefin Aromatik Plastik (Inaplas), adalah kenaikan harga plastik di dalam negeri akibat terganggunya pasokan bahan baku dari kawasan Asia Barat (Timur Tengah). Sekretaris Jenderal Inaplas, Fajar Budiono, menjelaskan bahwa plastik dibuat dari bahan baku utama berupa nafta, yaitu produk turunan minyak bumi. Saat ini, pasokan nafta ke Indonesia terhambat akibat konflik di Selat Hormuz.
Faktanya, sekitar 70 persen pasokan nafta dunia berasal dari kawasan Asia Barat yang kini terdampak konflik antara Israel, Amerika Serikat (AS), dan Iran. Konflik yang berkepanjangan menyebabkan terganggunya jalur distribusi di Selat Hormuz, sehingga pasokan bahan baku ke industri petrokimia ikut terhambat (Kompas.com, 2 April 2026).
Menanggapi kondisi tersebut, pelaku industri plastik mulai mencari alternatif pasokan nafta dari luar kawasan Teluk, seperti Asia Tengah, Afrika, dan Amerika. Namun, langkah ini membuat biaya produksi meningkat karena harga lebih mahal dan waktu pengiriman mencapai sekitar 50 hari. Bagi pelaku industri, ketersediaan bahan baku kini menjadi prioritas utama, meskipun harus ditebus dengan biaya tinggi.
Selain nafta, sebenarnya terdapat alternatif bahan baku lain, yaitu propana, yang merupakan komponen utama liquefied petroleum gas (elpiji) atau kondensat. Harga propana pada periode Juni hingga Agustus relatif stabil. Namun, kendala utama terletak pada tingginya bea masuk yang ditetapkan pemerintah. Seharusnya, pemerintah dapat mempermudah akses terhadap bahan baku alternatif ini, termasuk dengan menurunkan bea masuk serta melakukan kajian terkait ketersediaan propana di dalam negeri maupun dari negara pemasok.
Langkah-langkah tersebut penting dilakukan mengingat kenaikan harga plastik berpotensi memicu kenaikan harga komoditas lain. Oleh karena itu, pemerintah perlu mengevaluasi kebijakan yang ada guna menjaga stabilitas harga dan ketenangan masyarakat.
Dampak kenaikan harga plastik juga dirasakan langsung oleh para pedagang. Salah satunya Gemi, pedagang bumbu di Pasar Minggu, Jakarta Selatan, yang mengungkapkan bahwa harga plastik naik hingga Rp6.000 per pak. Kondisi ini menyebabkan biaya modal meningkat dan margin keuntungan semakin tertekan. Harga yang sebelumnya sekitar Rp17.000 kini naik menjadi Rp23.000 (28 Maret 2026).
Fenomena ini menunjukkan dampak dari sistem ekonomi kapitalis yang diterapkan di banyak negara, termasuk Indonesia. Sistem ini cenderung berorientasi pada kepentingan pemilik modal. Ketika bahan baku seperti nafta dan propana terbatas, produksi menurun dan harga pun meningkat. Pada akhirnya, masyarakat menjadi pihak yang paling terdampak.
Berbeda halnya jika sistem ekonomi Islam diterapkan. Negara akan berperan aktif dalam mengelola sumber daya alam, termasuk minyak dan gas, secara mandiri. Dengan demikian, ketersediaan bahan baku seperti nafta dan propana dapat terjamin tanpa bergantung pada dinamika politik global maupun negara lain.
Melalui pengelolaan yang mandiri, negara berpotensi menjaga stabilitas harga produk di tingkat hilir. Masyarakat pun dapat merasakan manfaat berupa harga yang lebih terjangkau dan stabil, sehingga aktivitas ekonomi berjalan dengan lebih tenang.
Selain itu, negara juga akan memastikan distribusi energi berjalan optimal serta mencegah faktor-faktor yang dapat memicu kenaikan harga. Dengan sistem yang terintegrasi, kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi tanpa menimbulkan kekhawatiran akan kelangkaan atau lonjakan harga.
Jika menginginkan stabilitas ekonomi dan perdagangan, tidak ada salahnya mempertimbangkan penerapan sistem ekonomi Islam sebagai alternatif solusi. Diharapkan, masyarakat dapat merasakan ketenangan dalam beraktivitas ekonomi serta terhindar dari dominasi kepentingan global yang merugikan.
Wallahu a‘lam bissawab. [My/HEM]
0 Comments: