Oleh: Bunda Erma E
(Pemerhati Umat)
SSCQmedia.com—Beberapa hari lalu, isu rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) memicu kepanikan di sejumlah kota. Warga rela mengantre berjam-jam di SPBU demi mendapatkan BBM. Kondisi ini dipicu oleh dampak konflik Amerika Serikat–Israel dengan Iran yang telah berlangsung lebih dari lima pekan. Selain itu, dua kapal tanker pembawa minyak milik Pertamina juga dilaporkan masih tertahan di Selat Hormuz.
Menteri Keuangan memastikan bahwa harga BBM subsidi tidak akan naik, sementara BBM nonsubsidi mengalami penyesuaian harga. Meski Amerika Serikat dan Iran telah menyepakati gencatan senjata bersyarat selama dua pekan, harga minyak dunia tetap berada pada level yang mengkhawatirkan bagi APBN Indonesia. Setiap kenaikan US$1 per barel berpotensi menambah beban APBN sekitar Rp6,7 triliun (bisnis.com, 30/03/2026).
Pertanyaannya, seberapa lama APBN mampu bertahan menghadapi tekanan defisit yang semakin besar? Berbagai upaya telah dilakukan, seperti kebijakan work from home (WFH), penghematan BBM, serta efisiensi anggaran, termasuk pada program makan bergizi gratis (MBG). Namun, dengan sistem APBN yang memang dirancang defisit, lonjakan harga minyak global justru berpotensi memperparah kondisi tersebut dalam jangka panjang.
Pemerintah berada dalam posisi dilematis. Jika harga BBM dinaikkan, inflasi berpotensi meningkat dan memicu gejolak sosial. Bahkan sebelum kenaikan terjadi, antrean panjang sudah tampak di berbagai daerah. Sebaliknya, jika harga tidak dinaikkan, beban defisit APBN akan semakin membesar.
Kondisi ini terasa ironis mengingat Indonesia memiliki cadangan minyak yang cukup besar. Per Mei 2025, cadangan minyak Indonesia mencapai sekitar 4,31 miliar barel. Namun, kemampuan pengelolaan energi di dalam negeri masih terbatas, sehingga Indonesia tetap menjadi net importir minyak dan bergantung pada pasokan dari luar negeri.
Di sisi lain, situasi ini semakin menyulitkan masyarakat, baik dalam memperoleh BBM maupun menghadapi kenaikan harga. Ancaman inflasi pun kian nyata. Masyarakat memahami situasi ini, terlebih dengan adanya persepsi ketidakkonsistenan kebijakan yang membuat keputusan pemerintah dapat berubah sewaktu-waktu.
Kondisi tersebut mencerminkan ketergantungan Indonesia pada impor komoditas strategis, khususnya BBM. Ketika terjadi gejolak global, stabilitas ekonomi dan politik dalam negeri ikut terdampak. Sistem ekonomi global saat ini mendorong ketergantungan antarnegara, terutama bagi negara berkembang, sehingga rentan terhadap krisis eksternal.
Padahal, Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah. Namun, pengelolaannya dinilai belum optimal untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat. Sejumlah perusahaan energi asing masih berperan dalam pengelolaan migas di Indonesia, seperti Chevron, BP, ExxonMobil, Petronas, dan Premier Oil.
Kondisi ini memunculkan pandangan bahwa kedaulatan energi nasional belum sepenuhnya terwujud. Ketergantungan terhadap pihak luar dinilai berpengaruh terhadap kemampuan negara dalam mengelola sumber daya secara mandiri.
Sebagian kalangan memandang bahwa untuk keluar dari ketergantungan tersebut diperlukan perubahan sistem yang lebih mendasar, termasuk dalam tata kelola ekonomi dan politik. Dalam perspektif ini, kemandirian pengelolaan sumber daya alam menjadi kunci untuk mewujudkan kedaulatan energi.
Dalam wacana yang berkembang, terdapat pula pandangan yang mengaitkan solusi dengan penerapan sistem pemerintahan Islam secara menyeluruh. Konsep Khilafah disebut sebagai salah satu model yang diyakini mampu mewujudkan kedaulatan penuh tanpa intervensi asing.
Pandangan ini juga merujuk pada potensi besar negeri-negeri Muslim, khususnya di kawasan Timur Tengah, yang memiliki cadangan energi melimpah serta dukungan sumber daya lainnya. Jika potensi tersebut terintegrasi, dinilai dapat membentuk kekuatan ekonomi dan politik yang signifikan.
Belajar dari dinamika geopolitik, termasuk sikap Iran dalam menghadapi tekanan eksternal, muncul keyakinan bahwa persatuan negeri-negeri Muslim memiliki peluang untuk terwujud. Dalam skenario tersebut, distribusi energi, termasuk minyak, dapat dilakukan secara merata di antara wilayah yang tergabung.
Dengan kemandirian energi, sebuah negara atau sistem pemerintahan diyakini akan lebih stabil secara ekonomi dan politik, serta tidak mudah terpengaruh oleh gejolak global. Selain itu, pengelolaan energi juga perlu dilakukan secara bertanggung jawab, termasuk dengan mengembangkan sumber energi alternatif seperti nuklir, guna menjamin keberlanjutan kebutuhan energi di masa depan. [My/PR]
0 Comments: