Oleh: Anggi
(Kontributor SSCQ Media)
SSCQmedia.com—Amerika Serikat kembali diguncang gelombang protes besar. Jutaan warga turun ke jalan dalam aksi bertajuk “No Kings” yang digelar serentak di berbagai kota pada akhir Maret 2026. Demonstrasi ini menjadi salah satu gelombang protes terbesar dalam beberapa tahun terakhir, yang menyuarakan ketidakpuasan terhadap kebijakan pemerintahan Donald Trump. Laporan media menyebutkan aksi ini diikuti jutaan orang dan tersebar di hampir seluruh negara bagian AS (antaranews.com, 29/03/2026). Gelombang ini menjadi bukti meningkatnya ketegangan sosial dan politik di dalam negeri.
Aksi “No Kings” merupakan akumulasi kekecewaan publik terhadap kebijakan pemerintah yang dinilai semakin otoriter dan tidak berpihak pada rakyat. Demonstrasi ini juga menyoroti kebijakan luar negeri AS yang agresif, khususnya keterlibatan dalam konflik bersama Israel menghadapi Iran (cnnindonesia.com, 29/03/2026).
Di saat yang sama, kondisi ekonomi AS menunjukkan gejala yang mengkhawatirkan. Utang nasional negara tersebut menembus angka fantastis, yakni US$39 triliun atau sekitar Rp661.440 triliun pada Maret 2026 (cnbcindonesia.com, 28/03/2026). Jika dibagi rata, setiap warga AS menanggung beban utang sekitar Rp1,93 miliar.
Lonjakan utang ini tidak lepas dari kebijakan agresif pemerintah, terutama dalam pembiayaan militer dan konflik global. Keterlibatan dalam konflik AS–Israel–Iran telah meningkatkan pengeluaran negara secara signifikan. Dalam jangka panjang, kondisi ini mendorong AS menuju krisis fiskal yang serius, bahkan memunculkan kekhawatiran akan potensi kebangkrutan.
Fenomena ini menunjukkan kontradiksi dalam sistem kapitalisme global yang dipimpin AS. Di satu sisi, negara ini berambisi memperluas pengaruh melalui kekuatan militer dan politik. Namun di sisi lain, ambisi tersebut justru membebani ekonomi domestik dan memicu krisis internal. Kebijakan luar negeri yang agresif, termasuk dukungan terhadap Israel dalam konflik Palestina serta upaya membangun aliansi global menghadapi Iran, mencerminkan watak hegemonik AS.
Kebijakan tersebut juga membuka kesadaran publik, termasuk rakyat AS sendiri, bahwa arah politik luar negeri tidak selalu berpihak pada kepentingan mereka. Dana publik yang seharusnya digunakan untuk kesejahteraan rakyat justru dialokasikan untuk membiayai konflik dan mempertahankan dominasi global. Dampaknya, kesenjangan ekonomi melebar, beban utang meningkat, dan tekanan hidup masyarakat semakin berat. Kondisi inilah yang memicu gelombang protes besar seperti “No Kings”.
Krisis yang terjadi di AS menunjukkan bahwa sistem demokrasi kapitalisme tidak selalu berjalan ideal sebagaimana yang sering diklaim. Demokrasi yang disebut sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, dalam praktiknya kerap dipengaruhi kepentingan elit dan korporasi. Rakyat pun sering kali hanya menjadi pihak yang menanggung dampak kebijakan.
Fenomena “No Kings” memperlihatkan bahwa bahkan di negara yang dianggap sebagai pusat demokrasi dunia, tingkat ketidakpuasan terhadap pemerintah tetap tinggi. Hal ini menunjukkan adanya krisis kepercayaan terhadap sistem yang berjalan. Lebih jauh, hegemoni kapitalisme global yang dipimpin AS juga berdampak luas terhadap berbagai negara.
Konflik, instabilitas politik, dan eksploitasi sumber daya alam di berbagai wilayah kerap dikaitkan dengan kepentingan negara-negara besar. Dalam banyak kasus, negeri-negeri Muslim menjadi objek intervensi dan perebutan pengaruh. Ironisnya, dalam sejumlah situasi, penguasa di negeri-negeri Muslim justru memilih bersekutu dengan AS.
Kerja sama politik, ekonomi, dan militer dengan negara-negara kapitalis sering dilakukan atas nama stabilitas dan pembangunan. Namun dalam praktiknya, kerja sama tersebut kerap memperkuat dominasi asing dan melemahkan kedaulatan. Hal ini tidak hanya menunjukkan kelemahan politik, tetapi juga berpotensi merugikan kepentingan masyarakat luas.
Kondisi global saat ini seharusnya menjadi momentum untuk membangun kesadaran politik yang lebih mendalam. Krisis yang terjadi tidak hanya berkaitan dengan kebijakan, tetapi juga dengan sistem yang diterapkan. Kapitalisme global dinilai telah memunculkan berbagai persoalan, mulai dari krisis ekonomi hingga ketimpangan sosial.
Karena itu, diperlukan upaya penyadaran yang berkelanjutan agar masyarakat memahami berbagai alternatif sistem yang ditawarkan untuk mengatasi persoalan tersebut. Dalam perspektif Islam, terdapat konsep pengelolaan masyarakat dan negara yang menempatkan penguasa sebagai pelayan dan pelindung rakyat.
Perubahan yang dibutuhkan tidak hanya pada level kebijakan atau pergantian pemimpin, tetapi juga menyentuh aspek sistemik. Diskursus mengenai penerapan sistem Islam secara menyeluruh, termasuk konsep Khilafah, kerap muncul sebagai bagian dari wacana tersebut. Pendukungnya memandang sistem ini sebagai solusi komprehensif yang diyakini mampu menghadirkan keadilan dan kesejahteraan.
Di sisi lain, perdebatan mengenai sistem alternatif ini juga terus berlangsung di tengah masyarakat global.
Gelombang demonstrasi “No Kings” dan krisis utang di Amerika Serikat bukan sekadar fenomena lokal, melainkan cerminan dinamika yang lebih luas. Hal ini menunjukkan bahwa sistem yang ada masih menghadapi berbagai tantangan dalam mewujudkan kesejahteraan dan keadilan.
Jika di pusat kekuatan kapitalisme saja terjadi gejolak besar, maka dampaknya terhadap negara lain menjadi hal yang tidak terelakkan. Kondisi ini dapat menjadi bahan refleksi bagi masyarakat dunia dalam menilai arah sistem global ke depan. [My/PR]
0 Comments: