Oleh: Zhiya Kelana, S.Kom.
(Kontributor SSCQMedia.Com)
SSCQMedia.Com—Seorang siswa kelas IV sekolah dasar (SD) di Kecamatan Jerebuu, Ngada, Nusa Tenggara Timur (NTT), YBR (10), meninggal dunia setelah gantung diri karena orang tuanya tidak mampu membelikan buku tulis dan pulpen. Sebelumnya, korban meminta uang kepada ibunya untuk membeli perlengkapan sekolah seharga kurang dari Rp10.000, tetapi sang ibu tidak memiliki uang (Kompas.com, 4 Februari 2026).
Sebelum tragedi tersebut, YBR dan siswa lainnya berkali-kali ditagih uang oleh pihak sekolah sebesar Rp1,2 juta per tahun. Pembayaran dilakukan dengan cara dicicil. Untuk semester I, orang tua korban telah membayar Rp500.000, sedangkan sisa Rp720.000 untuk semester II harus dilunasi dengan cara mencicil kembali (Detik.com, 5 Februari 2026).
Masyarakat Butuh Sekolah Gratis
Kasus ini menjadi bukti bahwa hak seluruh anak untuk memperoleh pendidikan gratis belum sepenuhnya terjamin oleh negara. Padahal, pendidikan seharusnya menjadi prioritas utama dalam agenda pemerintah, karena mencerdaskan generasi hanya dapat terwujud apabila akses pendidikan benar-benar terjamin.
Beban biaya sekolah yang tidak terjangkau bagi rakyat miskin dapat berdampak sangat serius. Kasus ini boleh jadi hanya satu dari sekian banyak peristiwa serupa yang tidak terungkap ke publik. Banyak anak tidak dapat bersekolah karena ketiadaan seragam, sepatu, buku, hingga kewajiban membayar SPP. Bahkan, ada yang tidak bisa mengikuti ujian atau ijazahnya ditahan karena tunggakan biaya.
Kondisi ini menunjukkan kelalaian negara dalam memenuhi kebutuhan dasar rakyat miskin dan anak-anak, baik dari aspek pangan, pendidikan, kesehatan, maupun keamanan. Seolah-olah masyarakat dibiarkan berjuang sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.
Sistem pendidikan kapitalistik dinilai membebani masyarakat. Ketika negara mengabaikan tanggung jawabnya, rakyat harus bekerja keras demi mendapatkan pendidikan, itu pun belum tentu layak. Sekolah kerap dipandang sekadar sarana memperoleh ijazah agar dapat bekerja membantu orang tua. Dari sisi kualitas akademik pun belum tentu optimal, sebatas memenuhi standar kelulusan.
Jaminan Islam terhadap Anak
Rasulullah saw. bersabda,
"Sesungguhnya imam atau khalifah itu laksana perisai, orang-orang berperang di belakangnya dan berlindung kepadanya."
(HR. Muslim)
Hadis ini menunjukkan bahwa pemimpin berkewajiban melindungi dan menjamin kebutuhan rakyatnya, termasuk dalam bidang pendidikan.
Dalam sejarah Islam, Rasulullah saw. pernah menetapkan tebusan bagi tawanan Perang Badar dengan mengajarkan baca tulis kepada sepuluh anak kaum muslim. Kebijakan ini menunjukkan bahwa pendidikan merupakan bagian dari kemaslahatan umat yang mendapat perhatian serius.
Dalam Islam, setiap anak memiliki hak atas pendidikan, dan pemenuhannya menjadi tanggung jawab negara. Biaya pendidikan tidak boleh sepenuhnya dibebankan kepada orang tua. Negara wajib memastikan anak-anak dapat melanjutkan pendidikan dari tingkat dasar hingga menengah sesuai minat dan bakatnya tanpa terbebani persoalan biaya.
Islam juga mengatur perlindungan dan keamanan anak dalam keluarga serta lingkungan sosial, baik dalam aspek pengasuhan, pendidikan, kontrol sosial, maupun jaminan pemenuhan hak dasar. Apabila seorang anak menghadapi masalah, orang tua menjadi pihak pertama yang dimintai pertanggungjawaban. Jika orang tua tidak mampu, tanggung jawab tersebut dapat dialihkan kepada keluarga terdekat yang lebih mampu, sehingga anak tetap mendapatkan kasih sayang dan perhatian.
Dari sisi pembiayaan, Islam mengenal mekanisme Baitul Mal sebagai lembaga keuangan negara yang mengatur pemasukan dan pengeluaran untuk kemaslahatan umat. Dana Baitul Mal dialokasikan untuk berbagai kebutuhan publik, seperti pembangunan jalan, penyediaan air, pembangunan masjid, sekolah, rumah sakit, dan fasilitas umum lainnya yang bersifat mendesak dan dibutuhkan masyarakat.
Dengan mekanisme tersebut, pendidikan dapat dijamin keberlangsungannya tanpa membebani rakyat. Wallahualam. [US/EKD]
0 Comments: