Oleh: Nur Afni
(Pemerhati Sosial Politik)
SSCQMedia.Com—Pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis atau MBG merupakan perwujudan janji kampanye presiden untuk mengatasi persoalan malnutrisi dan stunting pada anak didik serta ibu hamil. Program ini juga diklaim bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Namun, ironisnya, program MBG justru terus menelan korban, mulai dari kasus keracunan, makanan berulat, hingga makanan basi yang tidak layak konsumsi. Mengapa hal ini bisa terjadi?
Ratusan pelajar SMA Negeri 2 Kudus, Jawa Tengah, dilaporkan mengalami keracunan setelah menyantap menu MBG. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Kudus per Kamis, 29 Januari 2026, jumlah siswa yang harus menjalani perawatan di rumah sakit mencapai 118 orang dan tersebar di tujuh rumah sakit. Hal ini disampaikan oleh Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kesehatan Kudus, Mustiko Wibowo, di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, Kamis, 29 Januari 2026 (Kompas TV).
Pada periode 1 hingga 13 Januari 2026, tercatat 1.242 orang diduga menjadi korban keracunan MBG di berbagai daerah. Hingga akhir Januari, korban masih terus bertambah. Dengan kondisi seperti ini, pantaskah MBG disebut mampu mengatasi malnutrisi dan stunting di negeri ini?
Stunting disebabkan oleh malnutrisi yang terjadi pada masa 1.000 hari pertama kehidupan, yakni sejak dalam kandungan hingga usia dua tahun. Pada masa inilah ibu hamil membutuhkan asupan bergizi, seperti buah, sayur, protein hewani, serta vitamin agar bayi tumbuh sehat dan optimal. Namun, realitas menunjukkan bahwa banyak keluarga kesulitan memenuhi kebutuhan pangan dasar akibat kemiskinan, maraknya pemutusan hubungan kerja, sempitnya lapangan pekerjaan, serta kenaikan harga kebutuhan pokok.
Sementara itu, pemerintah lebih berfokus pada pemberian MBG bagi siswa di sekolah. Lalu, bagaimana dengan anak-anak yang putus sekolah karena kendala biaya? Bukankah mereka juga bagian dari generasi bangsa yang membutuhkan perhatian?
Program MBG dinilai belum mampu menyentuh akar persoalan stunting dan gizi buruk. Bahkan, ditemukan fakta bahwa sebagian siswa membawa pulang makanan MBG untuk dibagi bersama keluarga di rumah. Ini menunjukkan persoalan mendasar pada ketahanan ekonomi keluarga. Sungguh memprihatinkan, mengingat Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah, tetapi kebutuhan pangan masyarakat masih sulit terpenuhi.
Kasus keracunan MBG yang berulang menunjukkan adanya persoalan dalam tata kelola dan pengawasan. Alih-alih menjadi solusi, program ini justru memunculkan masalah baru di tengah masyarakat. Sejak awal pelaksanaannya, pro dan kontra terus bermunculan, termasuk isu penggunaan bahan yang diragukan kehalalannya pada kemasan makanan. Hal ini semakin menambah kekhawatiran publik.
Sebagian kalangan menilai bahwa persoalan ini tidak terlepas dari sistem kehidupan yang diterapkan saat ini, yakni kapitalisme sekuler yang memisahkan agama dari kehidupan. Dalam sistem tersebut, agama diposisikan sebatas urusan ibadah personal, sedangkan pengaturan kehidupan masyarakat diserahkan pada aturan buatan manusia. Akibatnya, kebijakan yang dihasilkan dinilai tidak mampu menyelesaikan persoalan secara mendasar.
Untuk mewujudkan generasi yang sehat, cerdas, dan berkualitas, diperlukan solusi yang komprehensif dan menyentuh akar masalah. Penyelesaian tidak cukup pada tataran program jangka pendek, tetapi harus mencakup perbaikan sistem kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.
Dalam pandangan Islam, negara memiliki tanggung jawab penuh dalam memenuhi kebutuhan pokok rakyatnya. Pemimpin bertugas menjamin terpenuhinya sandang, pangan, dan papan, serta menyediakan layanan pendidikan, kesehatan, dan keamanan bagi masyarakat. Negara berperan sebagai junnah atau pelindung dan ra’in atau pengurus urusan umat.
Melalui pendekatan preventif, negara akan memastikan pemenuhan gizi masyarakat, layanan kesehatan yang mudah diakses, serta edukasi yang memadai. Negara juga berkewajiban membuka lapangan pekerjaan dan mengelola sumber daya alam untuk kemaslahatan rakyat, bukan untuk kepentingan segelintir pihak.
Sudah saatnya umat melakukan refleksi mendalam atas berbagai persoalan yang terjadi. Diperlukan kesadaran kolektif untuk menghadirkan sistem yang diyakini mampu menjamin kesejahteraan dan masa depan generasi. Sebab, solusi yang menyeluruh tidak lahir dari kebijakan tambal sulam, melainkan dari tata kelola yang berpijak pada prinsip yang kokoh.
Wallahualam bissawab. [My/AA]
0 Comments: