Oleh: Rina Herlina
(Kontributor SSCQMedia.Com)
SSCQMedia.Com—Kasus bunuh diri yang melibatkan siswa kelas IV sekolah dasar (SD) di Kecamatan Jerebuu, Ngada, Nusa Tenggara Timur, menjadi perhatian publik. Siswa berinisial YBR (10) tersebut mengakhiri hidupnya karena orang tuanya tidak mampu membelikan buku tulis dan pena.
Yang lebih memprihatinkan, sebelum tragedi itu terjadi, YBR dan beberapa siswa lainnya berkali-kali ditagih uang oleh pihak sekolah sebesar Rp1,2 juta per tahun. Padahal, mereka bersekolah di sekolah dasar negeri (news.detik.com, 5 Januari 2026).
Saat membaca berita ini di media sosial, hati terasa pilu. Seorang anak berusia sepuluh tahun, yang seharusnya menikmati masa bermain dan belajar dengan penuh keceriaan, justru mengambil keputusan di luar dugaan. Peristiwa ini menjadi pekerjaan rumah bersama, terutama bagi pemerintah.
Dunia pendidikan saat ini memang menghadapi berbagai persoalan. Berita tentang problematika pendidikan di Tanah Air hampir setiap hari menghiasi media. Tidak hanya sektor pendidikan, sektor lain pun menghadapi persoalan yang tidak kalah kompleks. Di tengah banyaknya masalah, pemerintah dinilai belum sepenuhnya menghadirkan solusi yang menyentuh akar persoalan.
Kasus ini hanyalah satu dari sekian banyak peristiwa yang terjadi. Faktor penyebabnya beragam dan saling berkaitan, salah satunya kemiskinan ekstrem dan struktural. Tingginya angka kemiskinan membuat sebagian orang tua kesulitan memenuhi kebutuhan dasar, termasuk biaya pendidikan anak.
Sekolah negeri yang semestinya terjangkau dan mudah diakses dari sisi biaya, pada praktiknya belum sepenuhnya demikian. Dunia pendidikan pun kerap diprivatisasi dan dijadikan ladang keuntungan bagi segelintir pihak.
Sebagian kalangan menilai akar persoalan kesulitan hidup masyarakat saat ini berkaitan dengan penerapan sistem kapitalisme, yang berorientasi pada materi dan memisahkan peran agama dari pengaturan kehidupan. Dalam sistem ini, kebijakan publik dinilai lebih berpijak pada aturan buatan manusia.
Akibatnya, solusi yang dihadirkan dianggap belum menyentuh persoalan mendasar, termasuk dalam dunia pendidikan. Selama paradigma kapitalisme sekuler masih dominan, kasus anak putus sekolah akibat himpitan ekonomi dinilai berpotensi terus terjadi.
Sebagian pihak menawarkan sistem Islam sebagai solusi alternatif. Dalam konsep pemerintahan Islam, seluruh aspek kehidupan menjadi tanggung jawab negara, termasuk pendidikan. Penguasa berkewajiban memastikan setiap warga mampu memenuhi kebutuhan dasar dengan mudah dan layak.
Dalam sektor pendidikan, negara bertanggung jawab menyediakan akses pendidikan dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi dengan biaya terjangkau, bahkan gratis jika memungkinkan. Pembiayaan diambil dari pos pemasukan negara yang dikelola melalui Baitul Mal.
Indonesia yang kaya sumber daya alam dinilai memiliki potensi besar untuk menghadirkan pelayanan pendidikan yang memadai, terjangkau, dan mudah diakses semua kalangan. Dengan pengelolaan yang baik dan amanah, pendidikan berkualitas seharusnya bukan hal yang mustahil diwujudkan.
Wallahualam.
Tasikmalaya, 11 Februari 2026
[US/EKD]
0 Comments: