Board of Peace: Perdamaian Palsu Demi Eksistensi AS

Oleh: Khamsiyatil Fajriyah
(Kontributor SSCQMedia.Com)

SSCQMedia.Com—Sejak lama Barat, terutama Amerika Serikat, kerap menjual istilah “perdamaian” ke dunia. Mulai dari peace agreement, peace mission, hingga kini Board of Peace. Namun, sejarah menunjukkan bahwa perdamaian ala Barat kerap dipandang bukan sebagai upaya tulus menghentikan konflik, melainkan sebagai instrumen politik untuk melanggengkan kekuasaan globalnya.

Alih-alih mengakhiri penderitaan umat manusia, berbagai proyek perdamaian Barat sering berjalan beriringan dengan penjajahan, intervensi, dan penindasan. Beberapa hari setelah ditandatanganinya Board of Peace, Israel kembali melancarkan serangan ke Gaza dan menewaskan 31 orang (dpr.go.id, 2 Februari 2026).

Board of Peace digambarkan sebagai inisiatif global untuk meredam konflik dunia. Namun, jika ditelaah lebih dalam, forum ini dinilai tidak lahir dari kebutuhan riil umat manusia, melainkan dari kepentingan politik Amerika Serikat, khususnya Donald Trump. Agenda, aktor, dan arah kebijakan Board of Peace sepenuhnya berada dalam orbit kepentingan Amerika. Hal ini menegaskan bahwa Board of Peace dipandang bukan sebagai lembaga netral, melainkan alat politik luar negeri Amerika.

Trump dikenal sebagai figur populis yang gemar membangun citra. Di tengah merosotnya legitimasi Amerika di mata dunia, ia membutuhkan simbol untuk menampilkan diri sebagai “pembawa damai”. Board of Peace pun dinilai menjadi panggung pencitraan tersebut. Trump ditampilkan sebagai deal maker, sementara Amerika diposisikan sebagai “penjaga stabilitas dunia”. Padahal, banyak konflik global justru berakar dari kebijakan luar negeri Amerika sendiri. Dengan demikian, Board of Peace lebih tepat dipahami sebagai alat eksistensi politik, bukan solusi komprehensif konflik global.

Perdamaian versi Amerika kerap dinilai bersifat selektif dan berstandar ganda. Penjajahan Zionis atas Palestina terus berlangsung, sementara agresi terhadap negeri-negeri Muslim dinilai tidak sungguh-sungguh dihentikan. Namun, ketika kepentingan Amerika terancam, istilah “perdamaian” kembali digemakan. Inilah wajah Board of Peace yang dipandang tunduk pada kepentingan geopolitik, bukan pada prinsip keadilan universal.

Amerika Serikat juga disebut tengah menghadapi krisis hegemoni global. Munculnya kekuatan baru di panggung internasional membuat posisi Amerika sebagai penguasa tunggal dunia semakin goyah. Dalam situasi ini, Board of Peace dinilai berfungsi sebagai sarana mempertahankan pengaruh Amerika sekaligus mengontrol arah penyelesaian konflik. Dengan kata lain, konflik tidak benar-benar diselesaikan, melainkan dikelola agar tetap menguntungkan kepentingan Amerika.

Perdamaian ala Board of Peace dinilai sebagai perdamaian semu, yakni perdamaian versi elit global dan kapitalis, bukan perdamaian yang berpihak pada masyarakat dunia, terlebih umat Islam. Poin-poin perjanjiannya dianggap bersifat transaksional dan mengabaikan akar persoalan, seperti kezaliman dan penjajahan. Padahal, perdamaian hakiki hanya dapat terwujud melalui keadilan menyeluruh dan penghapusan segala bentuk penjajahan.

Umat Islam dan masyarakat dunia perlu bersikap kritis terhadap jargon “perdamaian” yang dikemas indah, tetapi sarat kepentingan. Board of Peace dinilai bukan solusi atas konflik dunia, melainkan simbol baru hegemoni Amerika dan instrumen politik global. Selama perdamaian dikendalikan oleh pihak yang memiliki kepentingan dominasi, maka yang lahir bukanlah kedamaian sejati, melainkan kelanggengan ketidakadilan.

Wallahualam bissawab. [US/EKD]