Kejadian Luar Biasa MBG

Oleh: Ida Yani
(Kontributor SSCQMedia.Com)

SSCQMedia.Com—Ratusan murid di SMA Negeri 2 Kudus dilaporkan mengalami keracunan setelah mengonsumsi hidangan MBG. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Kudus, awalnya tercatat 118 siswa dirawat di rumah sakit. Wakil Kepala SMA Negeri 2 Kudus, Dwiyana, menjelaskan bahwa gejala bermula dari guru yang merasakan pusing, mual, dan diare. Tidak lama kemudian, para murid mengalami gejala serupa bahkan disertai muntah.

Dari total 1.178 siswa, sekitar 600 orang dilaporkan mengalami gejala keracunan. Sebanyak 118 siswa harus menjalani rawat inap, sedangkan lainnya memulihkan diri di rumah. (Kompas.tv, 29 Januari 2026).

Sebelumnya, ratusan ibu menggelar aksi damai di Bundaran Universitas Gadjah Mada pada Jumat, 26 September 2025. Mereka membawa peralatan dapur dan memukulnya sebagai simbol kegelisahan atas kasus keracunan massal MBG yang dinilai telah mencapai status kejadian luar biasa dan terjadi serentak di berbagai daerah. Aksi tersebut juga menyoroti pemangkasan anggaran pendidikan hingga 44 persen yang dinilai berdampak besar pada keberlangsungan pendidikan, termasuk kesejahteraan guru honorer dan pemenuhan fasilitas belajar. (Lpmarena.com, 26 September 2025).

Kasus keracunan MBG yang terus berulang menimbulkan kekhawatiran luas. Sejumlah pihak mengusulkan agar program dihentikan sementara untuk evaluasi menyeluruh. Namun program tetap berjalan. Di berbagai bangunan pengelola, terpampang nama Badan Gizi Nasional sebagai penanggung jawab. Ironisnya, kemegahan gedung tidak serta merta menjamin keamanan makanan yang disajikan kepada generasi muda.

Anak-anak berangkat ke sekolah dengan harapan dan semangat. Orang tua, meski dalam keterbatasan, tetap berusaha menyiapkan sarapan. Betapa terkejutnya mereka ketika menerima kabar bahwa buah hati harus dirawat di rumah sakit setelah menyantap makanan program negara. Peristiwa berulang ini memunculkan pertanyaan tentang standar pengawasan, kompetensi pengelola, serta sistem distribusi yang diterapkan.

Program MBG digagas dengan anggaran besar untuk mencegah stunting dan memenuhi kebutuhan gizi anak. Namun ketika korban terus berjatuhan, efektivitas dan ketepatan sasaran program patut dipertanyakan. Di sisi lain, pemangkasan anggaran pendidikan memunculkan persoalan baru. Kesejahteraan guru honorer tertekan, fasilitas pendidikan terbatas, dan akses terhadap pembelajaran berkualitas semakin sulit dijangkau.

Secara konseptual, persoalan gizi dan stunting tidak muncul secara tiba-tiba. Ia berakar sejak masa kehamilan, berlanjut pada masa balita, hingga dipengaruhi pola konsumsi harian keluarga. Memberikan satu kali makan di sekolah tentu belum cukup menyelesaikan persoalan struktural tersebut. Kesejahteraan keluarga, kemampuan orang tua memenuhi kebutuhan pangan, serta stabilitas ekonomi rumah tangga merupakan faktor mendasar yang tidak bisa diabaikan.

Apabila kebijakan hanya menyentuh permukaan, maka masalah mendasar akan tetap ada. Ketika alokasi dana pendidikan dialihkan tanpa perencanaan matang, potensi munculnya dua persoalan sekaligus menjadi nyata, yakni krisis keamanan pangan dalam program dan kekurangan anggaran pendidikan. Pada titik inilah evaluasi kebijakan menjadi keniscayaan.

Dalam perspektif Islam, negara memikul tanggung jawab langsung terhadap kesejahteraan rakyatnya. Kepemimpinan bukan sekadar administratif, melainkan amanah yang kelak dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Teladan ini tampak dalam kepemimpinan Umar bin Khattab yang dikenal turun langsung memastikan kebutuhan rakyat terpenuhi. Riwayat menyebutkan beliau memanggul gandum untuk keluarga yang kelaparan sebagai wujud tanggung jawab dan empati seorang pemimpin.

Konsep pelayanan publik berbasis Islam menempatkan pemenuhan kebutuhan dasar sebagai prioritas. Negara memastikan setiap kepala keluarga memiliki pekerjaan dan penghasilan yang layak. Dengan demikian, kebutuhan pangan, pendidikan, dan kesehatan dapat dipenuhi tanpa bergantung pada solusi parsial. Penyediaan pangan yang halal dan tayyib, edukasi gizi, serta layanan kesehatan yang mudah diakses hingga pelosok menjadi bagian integral dari sistem tersebut.

Pendidikan pun tidak diposisikan sebagai sektor yang bisa dikorbankan. Ia adalah fondasi peradaban. Fasilitas yang memadai, tenaga pendidik yang sejahtera, dan kurikulum yang berkualitas merupakan investasi jangka panjang bagi kemajuan umat.

Peristiwa keracunan MBG hendaknya menjadi momentum muhasabah bersama. Kebijakan publik perlu dibangun di atas rasa tanggung jawab sejati terhadap keselamatan dan kesejahteraan rakyat. Tanpa itu, program sebaik apa pun berpotensi menyisakan luka.

Harapan akan negeri yang adil dan menenteramkan hanya terwujud ketika kebijakan berpijak pada nilai amanah dan keberpihakan kepada rakyat. Semoga setiap ikhtiar perbaikan membawa keberkahan dan keselamatan bagi generasi penerus bangsa. Aamiin. [Hz/UF]