Bunuh Diri Anak Kian Marak

Oleh: Imas Sunengsih, S.E., M.E.
(Aktivis Muslimah Intelektual)

SSCQMedia.Com — Tragedi memilukan kembali menggemparkan negeri ini. Seorang anak sekolah dasar diduga mengakhiri hidupnya. Peristiwa ini seharusnya menjadi tamparan keras bagi banyak pihak, termasuk pemerintah.

Dilansir dari detikNews, seorang siswa kelas IV SD di Kecamatan Jerebuu, Ngada, Nusa Tenggara Timur, berinisial YBR (10), meninggal dunia akibat gantung diri karena orang tuanya tidak mampu membelikan buku tulis dan pulpen. Sebelum tragedi tersebut, YBR dan siswa lainnya beberapa kali ditagih uang oleh sekolah sebesar Rp1,2 juta (detikNews, 5 Februari 2026).

Maraknya kasus bunuh diri menyadarkan kita bahwa kondisi hari ini tidak sedang baik-baik saja. Banyak persoalan yang tidak terselesaikan secara tuntas, bahkan berbalik menjadi beban baru bagi negeri ini. Jika ditelusuri, terdapat banyak faktor yang melatarbelakangi kondisi tersebut. Namun, yang perlu dipahami adalah bahwa sistemlah yang menjadi akar berbagai persoalan. Sistem akan menentukan baik atau buruknya tatanan kehidupan.

Sistem yang benar akan melahirkan kehidupan yang baik. Sebaliknya, jika sistem yang diterapkan rusak, maka tatanan kehidupan pun akan rusak. Kondisi negeri ini yang semakin hari semakin memprihatinkan, termasuk meningkatnya kasus bunuh diri hingga dialami anak-anak, menjadi indikator adanya kerusakan sistemik. Sistem kapitalisme yang berlandaskan sekularisme dan demokrasi dinilai menjadi penyebab kerusakan yang telah berlangsung selama beberapa dekade.

Dalam sistem kapitalisme yang berasaskan sekularisme, pengurusan urusan rakyat tidak didasarkan pada nilai agama, melainkan pada kepentingan penguasa dan pemilik modal. Akibatnya, berbagai kebutuhan publik dikapitalisasi sehingga menjadi mahal, seperti pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan pokok. Kesenjangan antara kaya dan miskin semakin tajam. Kekayaan negeri pun lebih banyak dikuasai segelintir elite.

Ironisnya, berbagai program pemerintah dinilai belum mampu menyelesaikan persoalan mendasar, seperti kemiskinan, kesehatan, keamanan, dan mahalnya pendidikan. Anggaran negara dinilai banyak terserap untuk proyek-proyek yang dianggap belum menyentuh kemaslahatan rakyat, sementara masyarakat harus berjuang sendiri memenuhi kebutuhan dasarnya.

Potret buram kapitalisme dinilai berdampak pada kondisi mental generasi. Tekanan hidup yang berat dapat memicu depresi hingga tindakan fatal. Generasi tumbuh dalam sistem yang rapuh, sehingga wajar jika muncul berbagai persoalan serius. Karena itu, sistem yang rusak dinilai tidak layak dipertahankan dan harus diganti dengan sistem yang mampu menghadirkan kemaslahatan.

Penulis memandang bahwa sistem Islam secara kafah merupakan sistem yang berasal dari Allah SWT dan telah dicontohkan Rasulullah SAW. Dalam sejarahnya, sistem ini diterapkan selama berabad-abad dengan kepemimpinan yang bertanggung jawab dan berorientasi pada pengurusan rakyat.

Rasulullah saw. bersabda:

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

Artinya, “Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya.”
(HR Bukhari No. 893 dan Muslim No. 1829)

Sejarah mencatat kepemimpinan yang amanah pada masa Khulafaurasyidin, seperti Abu Bakar Ash-Shiddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib, yang memprioritaskan pengurusan urusan rakyat.

Dalam pandangan ini, negara Islam dipimpin oleh khalifah yang menerapkan hukum Islam secara menyeluruh. Kebutuhan dasar rakyat, seperti pendidikan, kesehatan, dan keamanan, menjadi tanggung jawab utama negara sebagai bentuk amanah.

Oleh karena itu, penulis menyerukan pentingnya mengembalikan penerapan Islam secara menyeluruh dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Upaya tersebut dipandang sebagai jalan untuk mewujudkan tatanan kehidupan yang adil, sejahtera, dan berorientasi pada kemaslahatan generasi.

Wallahu a‘lam bish shawab. [My/Iwp]