Oleh: Alfi Ummuarifah
(Kontributor SSCQMedia.Com)
SSCQMedia.Com—Hingar-bingar negeri ini tak pernah sepi dari pembicaraan. Saat tanah Andalas diguncang bencana hidrometeorologi, Morowali pun sedih tak terperi. Andai alam Morowali bisa bicara, belum tentu penambangan akan berhenti atau ditunda. Kompas.com melansir bahwa Kawasan Industri Morowali atau Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) merupakan salah satu kawasan industri strategis yang mendorong percepatan hilirisasi mineral di Indonesia.
IMIP yang berlokasi di Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah, dikenal sebagai pusat pengolahan nikel terintegrasi terbesar di Tanah Air sejak dibangun pada 2013. Kawasan ini merupakan hasil kerja sama perusahaan Indonesia dan China. Seiring waktu, wilayah ini berkembang pesat menjadi pusat industri yang menampung fasilitas pengolahan, smelter, hingga industri turunan berbasis nikel dan mineral lainnya.
Pembangunan kawasan ini menjadi bagian strategi nasional untuk mendorong hilirisasi nikel, mengurangi ekspor bahan mentah, dan meningkatkan nilai tambah dalam negeri. Lalu siapakah pemilik PT IMIP? Kepemilikan saham terbesar berada di tangan Shanghai Decent Investment Group sebesar 49,69 persen. Perusahaan ini merupakan bagian dari Tsingshan Holding Group untuk investasi pembangunan smelter di luar China, termasuk Indonesia (Kompas.com, 26/11/2025).
Tsingshan Holding Group ialah raksasa produsen baja asal China dan salah satu pemain global terbesar di industrinya. Tsingshan didirikan pada 1988 oleh Xiang Guangda di Wenzhou. Investasi besar di sektor nikel Indonesia dimulai pada 2013, membuka jalan bagi ekspansi bisnis mereka di Nusantara.
Xiang Guangda sendiri tercatat sebagai salah satu orang terkaya di China. Forbes pada 2018 mencatat kekayaannya mencapai 28 miliar dolar AS. Selain mengelola IMIP sebagai lini utama, Tsingshan memiliki sejumlah anak usaha lain di Indonesia, salah satunya PT Tsingshan Steel Indonesia (PT TSI). PT TSI mengoperasikan fasilitas smelter di area IMIP dan memproduksi nikel berupa pig iron atau feronikel dengan kapasitas 500.000 ton per tahun.
Untuk mendukung energi bagi smelter tersebut, Tsingshan membangun pembangkit listrik di Morowali dengan kapasitas 2 × 65 MW. Selain PT TSI, ada juga PT Indonesia Tsingshan Stainless Steel (PT ITSS), yang sempat mencuat setelah insiden ledakan tungku smelter pada Desember 2023 yang menewaskan 18 pekerja, termasuk tenaga kerja China.
Kawasan IMIP merupakan proyek luar negeri pertama Tsingshan melalui PT IMIP, mencakup area lebih dari 2.000 hektar. Sejumlah perusahaan besar China lain juga beroperasi di kawasan ini sebagai bagian rantai pasok industri nikel dari hulu hingga hilir. Di antaranya PT Sulawesi Mining Investment Indonesia (SMI), PT Guangqing Nickel Corporations Indonesia (GCNS), PT Indonesia Ruipu Nichrome (IRNC), dan PT Dexin Steel Indonesia (DSI).
Selain Shanghai Decent Investment milik Tsingshan yang memegang 49,69 persen saham, kepemilikan PT IMIP juga dibagi kepada PT Sulawesi Mining Investment sebesar 25 persen, serta perusahaan lokal PT Bintang Delapan Investama sebesar 25,31 persen.
Investasi Tsingshan tak berhenti di Morowali. Mereka juga mengelola kawasan industri serupa di Halmahera melalui IWIP (Indonesia Weda Bay Industrial Park). Di IWIP beroperasi tiga perusahaan: PT Weda Bay Nickel (WBN), PT Yashi Indonesia Investment, dan PT Youshan Nickel Indonesia. Semuanya memiliki keterkaitan dengan Tsingshan Group.
Lalu apa artinya? Ketiga perusahaan yang beroperasi di IWIP Halmahera memiliki benang merah dengan Tsingshan Group, yang berarti para pemiliknya merupakan oligarki yang sangat berpengaruh di negeri ini. Sementara itu, pemerintah daerah setempat tak diizinkan memantau bahkan memasuki wilayah IMIP. Indonesia menjadi “surga” bagi IMIP, tetapi “neraka” bagi penguasa daerah.
Kedaulatan telah terbeli; ada negara di dalam negara. Begitulah masyarakat menuturkannya. Sampai kapan? Diperkirakan hingga tambang habis dalam sekitar sepuluh tahun. Setelah itu, seperti tebu: habis manis sepah dibuang. Entah bagaimana nasib negeri ini kelak.
Inilah hasil dari penguasa yang menjadikan kapitalisme sebagai sistem pengelolaan kekayaan negara. Realitanya, kementerian yang ada justru menjadi ajang pembagian lahan dan konsesi kepada oligarki, sementara rakyat dibiarkan mengurus hidupnya sendiri. Banyak yang akhirnya mati perlahan akibat bencana dan kerusakan lingkungan dari kebijakan tersebut.
Jika kondisinya sudah separah ini, mengapa masyarakat—bahkan para ulama—masih diam? Karena masyarakat belum sepenuhnya sadar bahwa negeri ini sudah rusak tata kelolanya akibat kapitalisme. Belum sadar bahwa mereka membutuhkan sistem lain yang benar-benar mampu menyejahterakan rakyat. Ketidaksadaran itu membuat mereka terus berada dalam cengkeraman nafsu rakus para oligarki.
Jika ingin keluar dari kondisi ini, tak ada jalan lain. Satu-satunya cara adalah mengambil sistem sahih yang mampu menata negeri dengan benar. Bukan kapitalisme, bukan sosialisme, tetapi sistem Islam. Dibutuhkan keyakinan kuat untuk menjadikannya sebagai pedoman kehidupan, serta dakwah yang mengedukasi umat agar mau menerapkannya. Sebelum negeri ini kehabisan sumber daya dan menjadi seperti Etiopia yang hartanya lenyap tanpa sisa. Naudzubillah min dzaalik. [Rn]
0 Comments: