Oleh: Ummu Fahhala
(Kontributor SSCQMedia.Com)
SSCQMedia.Com — Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Sukabumi kini masuk lima besar tertinggi di Jawa Barat. Data terbaru menunjukkan Sukabumi berada di peringkat yang mengkhawatirkan, bahkan Jawa Barat menempati posisi kedua setelah Jawa Timur.
“Kalau di data itu, yang mengadu di data PMI sendiri dari Jawa Barat itu hampir di Top 2. Jadi Jawa Timur yang paling tinggi, terus Jawa Barat paling tinggi. Kalau jumlah PMI tahun ini 4.000 lebih. Kalau total yang mengadu di seluruh Indonesia tahun lalu 1.500. Itu rata-rata berangkat ke luar negeri tidak sesuai prosedur,” kata Katarina di Pendopo Sukabumi, Kamis, 25 September 2025 (KoranGala.com, 25/9/2025).
Fakta ini membuka mata kita bahwa TPPO bukan sekadar masalah hukum, tetapi ancaman nyata yang merobek kehidupan rakyat kecil.
Tragedi ini bukan hanya soal angka, tetapi soal nyawa, martabat, dan masa depan manusia. Rakyat yang pergi ke luar negeri dengan harapan hidup lebih layak justru jatuh ke dalam jurang eksploitasi.
Sosiolog ketenagakerjaan, Prof. Adrianus Meliala, pernah mengingatkan bahwa perdagangan orang tumbuh subur di ruang-ruang kosong perlindungan hukum. “Ketika aturan tidak berjalan, sindikat bergerak cepat. Korban selalu ada karena negara gagal memberi pekerjaan di dalam negeri,” tegasnya dalam wawancara (Kompas.com, 12/6/2024). Pendapat ini menguatkan bahwa inti masalah TPPO bukan hanya lemahnya sosialisasi, tetapi rapuhnya sistem perlindungan rakyat.
Kasus TPPO semakin marak. Jawa Barat menempati posisi kedua, dan Sukabumi menjadi salah satu episentrumnya. Korbannya beragam, dari remaja hingga orang tua. Mereka tergiur janji manis karena sulit mencari kerja, bahkan banyak yang menjadi korban PHK.
Pemerintah memang melakukan sosialisasi. Namun tanpa tindakan tegas seperti penghentian visa atau larangan bekerja di negara rawan TPPO, kejahatan ini akan terus berulang. Sindikat tak pernah jera, hukum tak pernah tajam. Akhirnya, rakyat selalu jadi korban.
Kementerian P2MI bahkan telah melarang warga bekerja di Myanmar, Thailand, dan Kamboja. Namun faktanya, masih ada ratusan korban yang dipulangkan dari sana. Dari 699 korban yang dipulangkan awal 2025, mayoritas tetap berangkat meski tahu risikonya. Mengapa? Karena di dalam negeri, pekerjaan sulit didapat.
Di Dubai, bahkan PMI legal tetap terjebak. Mereka diiming-imingi gaji lebih tinggi lalu dijual ke prostitusi. Jelas, prosedur resmi tidak menyentuh akar masalah. Selama rakyat terhimpit ekonomi, sindikat akan selalu punya mangsa.
Menilik Sistem yang Rusak
Akar masalah sesungguhnya adalah sistem kapitalisme. Sistem ini menempatkan manusia hanya sebagai alat produksi. Mereka dieksploitasi demi keuntungan segelintir orang. Kekayaan alam dikuasai para kapitalis, rakyat dipaksa mencari kerja ke luar negeri.
Kapitalisme menumbuhkan kerakusan. Demi uang, orang tega menjual sesamanya. Demi devisa, negara terus mengirim PMI meski tahu risikonya. Pemerintah lebih sibuk menghitung pemasukan daripada memastikan keselamatan warganya.
Kemiskinan makin meluas. Harga kebutuhan pokok melonjak. Lapangan kerja terbatas. Rakyat dipaksa bertahan dengan gaji rendah atau mengadu nasib di luar negeri. Inilah potret buram negeri yang kaya sumber daya, tetapi miskin pengelolaan.
Solusi Islam yang Tegas
Islam menawarkan jalan keluar. Dalam Islam, pemimpin adalah pelindung umat. Rasulullah saw. bersabda,
“Sesungguhnya al-imam (khalifah) itu perisai. Orang-orang berperang di belakangnya dan berlindung dengan kekuasaannya.” (HR. Bukhari dan Muslim)
Imam Ibnu Bathal menegaskan, pemimpin adalah pelindung interaksi manusia. Penguasa menjaga harta dan kehormatan rakyat. Maka jelas, fungsi pemimpin dalam Islam adalah memastikan keamanan, keadilan, dan kesejahteraan rakyatnya.
Dalam sistem khilafah, negara memiliki sumber pemasukan besar: fai, khumus, kharaj, jizyah, ganimah, serta pengelolaan kepemilikan umum seperti tambang, migas, dan fasilitas publik. Kekayaan ini dikelola untuk rakyat, bukan untuk segelintir elite.
Dengan sumber itu, negara mampu menyediakan pendidikan dan kesehatan gratis, membuka lapangan kerja luas, memberi modal usaha, serta menanggung nafkah rakyat yang tidak mampu bekerja. Negara tidak perlu mengorbankan rakyat dengan mengirim mereka ke luar negeri.
Harapan yang Dijanjikan
Hidup berkah dan sejahtera bukanlah mimpi. Allah Taala telah berjanji:
“Barang siapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala.” (QS. An-Nahl [16]: 97)
Janji Allah ini hanya terwujud ketika Islam ditegakkan secara kafah, bukan dengan kapitalisme yang menyuburkan perdagangan manusia.
Penutup
TPPO di Sukabumi adalah luka yang nyata. Luka itu berasal dari sistem yang salah, bukan dari rakyat yang malas. Jika kita ingin menghentikan tragedi ini, kita butuh keberanian untuk meninggalkan sistem kapitalisme. Saatnya kembali kepada Islam yang memuliakan manusia dan menutup pintu perdagangan manusia. [Rn]
0 Comments: