Oleh: Ummu Anjaly, S.K.M.
(Kontributor SSCQMedia.Com)
SSCQMedia.Com Keluh kesah guru PPPK kembali mencuat ke ruang publik. Di hadapan DPR, mereka menuturkan pahitnya hidup dengan gaji minim. Ada yang hanya digaji Rp18 ribu per jam, bahkan ada pula yang membawa pulang gaji tak sampai Rp1 juta per bulan (beritasatu.com, 27 September 2025).
Lebih memilukan lagi, meski banyak di antara mereka bergelar S2 hingga S3, kesempatan meniti jenjang karier nyaris tidak ada. Tambahan lagi, hak pensiun pun tak mereka dapatkan. Kondisi ini memaksa sebagian guru berutang ke bank atau pinjol hanya demi memenuhi kebutuhan pokok.
Padahal, guru adalah sosok yang seharusnya menjadi fondasi utama bagi lahirnya generasi beradab. Ironisnya, dalam sistem hari ini, mereka justru diperlakukan layaknya buruh murah.
Kapitalisme Menyingkirkan Peran Guru
Mengapa hal ini bisa terjadi? Jawabannya ada pada sistem kapitalisme yang menjadi dasar pengelolaan negeri ini. Negara dalam kerangka kapitalisme tidak berperan sebagai pengayom rakyat, tetapi sebatas regulator yang mengatur aliran kepentingan.
Kekayaan alam yang semestinya dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat justru diserahkan kepada swasta atau asing dengan dalih investasi. Alhasil, sumber pendapatan negara lebih banyak bertumpu pada pajak dan utang.
Kondisi inilah yang membuat alokasi anggaran untuk guru sangat terbatas. Akibatnya, gaji kecil, tanpa kepastian karier, dan tanpa jaminan pensiun menjadi potret sehari-hari guru PPPK. Dalam pandangan kapitalisme, guru hanya dianggap sebagai alat produksi, bukan pendidik mulia yang membangun peradaban.
Solusi Islam: Adil dan Menjamin
Berbeda dengan kapitalisme, Islam memiliki tata kelola keuangan negara yang jauh lebih adil. Seluruh penerimaan negara ditempatkan dalam Baitulmal dan dikelola berdasarkan tiga sumber utama, yaitu kepemilikan umum, kepemilikan negara, dan kepemilikan individu.
Biaya pendidikan, termasuk gaji guru, diambil dari pos kepemilikan negara seperti hasil pengelolaan tambang, minyak, gas, hutan, serta sumber daya vital lain yang dikuasai langsung oleh negara. Dengan begitu, kekayaan alam tidak bocor ke swasta ataupun asing, melainkan dikembalikan kepada rakyat.
Dalam perspektif Islam, gaji guru tidak bergantung pada status ASN, PNS, atau PPPK. Semua guru dipandang sebagai aparatur negara yang mengemban tugas mendidik generasi. Karena itu, mereka berhak memperoleh gaji yang layak sesuai peran strategisnya.
Islam juga menegaskan bahwa negara wajib menyediakan layanan dasar rakyat seperti pendidikan, kesehatan, dan keamanan secara gratis dengan kualitas terbaik. Tidak ada diskriminasi antarguru, tidak ada guru miskin, apalagi guru yang terjerat pinjol demi menyambung hidup.
Pentingnya pendidikan bagi umat menjadikan tanggung jawab negara begitu besar. Rasulullah ï·º bersabda, “Pemimpin masyarakat adalah pengurus, dan ia akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyatnya.” (HR. Bukhari dan Muslim).
Bahkan, Syekh Taqiyuddin an-Nabhani dalam Nizham al-Iqtishadi fi al-Islam menegaskan, gaji guru termasuk pos anggaran prioritas. Jika kas Baitulmal kosong, negara boleh memungut dharibah (pajak sementara) dari kaum muslim kaya agar hak guru tetap terjamin.
Sejarah juga mencatat penghargaan besar negara Islam kepada guru. JW Draper dalam History of the Conflict menulis bahwa seorang profesor hukum di Madrasah Nizhamiyah menerima gaji 40 dinar per bulan, belum termasuk fasilitas kesehatan, pendidikan, dan perumahan. Bahkan, guru difasilitasi untuk melakukan perjalanan ilmiah lintas negeri.
Saatnya Beralih pada Sistem Islam
Nasib guru PPPK hari ini menunjukkan betapa kapitalisme gagal menyejahterakan rakyat, termasuk profesi semulia guru.
Islam menghadirkan solusi komprehensif berupa pengelolaan sumber daya alam oleh negara, distribusi kekayaan yang adil, serta jaminan hak-hak dasar rakyat. Dalam sistem Islam, guru tidak hanya diberi penghargaan verbal, tetapi juga jaminan kesejahteraan yang nyata.
Hanya dengan penerapan sistem Islam, guru bisa fokus mendidik generasi tanpa dihantui gaji kecil, utang menumpuk, atau masa depan yang gelap. Sebab, Islam menempatkan guru bukan sebagai buruh murah, melainkan sebagai penjaga peradaban umat. [Rn]
0 Comments: