Oleh: Fadia Nur Amalia
(Aktivis Muslimah)
SSCQMedia.com — Bayangkan, ketika udara yang dihirup masyarakat sudah membahayakan kesehatan, seseorang mencoba memperingatkan publik melalui sebuah video. Namun, belum genap sehari, video itu justru menghilang dari media sosial. Bahaya asap masih mengepung, tetapi suara yang berusaha mengingatkan masyarakat malah kehilangan ruang untuk didengar. Lantas, untuk siapa sebenarnya kebebasan berpendapat dijanjikan jika informasi tentang keselamatan rakyat saja bisa lenyap tanpa penjelasan yang terang?
Peristiwa ini dialami Nalar Rawat, sebuah lembaga yang mengunggah video investigasi mengenai kondisi udara di Kalimantan Tengah. Hanya sekitar 16 jam setelah dipublikasikan, video tersebut dihapus sepihak oleh TikTok tanpa penjelasan spesifik mengenai bagian yang dianggap melanggar aturan komunitas. Padahal, konten itu diklaim merujuk pada data satelit NASA Worldview, laporan Reuters, serta enam jurnal ilmiah internasional. Video tersebut mengangkat temuan mengenai sebaran karbon monoksida (CO) dan angka Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) yang disebut mencapai 1.200 di Kalimantan Tengah.
Konten itu bukan sekadar membicarakan persoalan yang sedang ramai di media sosial. Ada ancaman kesehatan nyata di balik kabut asap yang perlu diketahui masyarakat. Asap kebakaran gambut dapat membawa polutan berbahaya, termasuk karbon monoksida dan partikel halus PM2.5 yang mampu masuk jauh ke saluran pernapasan. Paparan pencemaran udara seperti ini berisiko mengganggu kesehatan siapa pun, terutama kelompok rentan seperti balita, ibu hamil, dan penderita penyakit jantung.
Di tengah kondisi tersebut, gangguan pernapasan akibat karhutla disebut telah dialami sekitar 283.270 warga di tujuh provinsi. Angka itu menunjukkan bahwa persoalan asap bukan masalah sepele yang cukup diselesaikan dengan imbauan agar masyarakat memakai masker atau mengurangi aktivitas di luar rumah. Masyarakat membutuhkan informasi yang terbuka agar dapat memahami bahaya di sekitarnya dan mengambil langkah perlindungan. Ketika konten yang mengangkat ancaman tersebut justru dihapus tanpa alasan yang jelas, wajar jika publik mempertanyakan transparansi platform digital.
Polemik ini juga berkembang setelah muncul tudingan bahwa pemerintah meminta platform membatasi konten karhutla. Kementerian Komunikasi dan Digital membantah pernah meminta penghapusan atau pembatasan informasi tersebut. Komdigi bahkan meminta klarifikasi kepada Meta terkait jawaban Meta AI yang menyebut adanya permintaan pemerintah karena jawaban chatbot tidak dapat langsung dianggap sebagai pernyataan resmi perusahaan. Namun, bantahan pemerintah tidak serta-merta menghapus persoalan utama: platform tetap perlu menjelaskan alasan moderasi konten secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. (CNNIndonesia.com, 23/10/2026)
Peristiwa tersebut memperlihatkan betapa rapuhnya ruang kebebasan berekspresi ketika masyarakat berhadapan dengan pengelola platform yang memiliki kendali besar atas distribusi informasi. Demokrasi kerap menawarkan kebebasan berpendapat sebagai salah satu keunggulannya. Akan tetapi, kebebasan itu tidak cukup hanya tertulis dalam aturan jika dalam praktiknya suara kritis masih dapat terhambat oleh keputusan moderasi yang tidak transparan. Terlebih ketika kritik tersebut menyangkut keselamatan rakyat dan tanggung jawab penguasa dalam menangani bencana.
Hak masyarakat untuk memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat juga tidak bisa dipisahkan dari hak untuk mendapatkan informasi. Bagaimana rakyat dapat melindungi dirinya jika informasi mengenai bahaya yang mengancam justru sulit diakses? Bagaimana masyarakat bisa mengawasi kebijakan apabila kritik dan temuan lapangan tidak memperoleh ruang yang layak? Jangan sampai persoalan karhutla hanya terlihat dari sudut pandang keberhasilan pemerintah, sementara pengalaman dan peringatan masyarakat justru dikesampingkan.
Islam memandang aktivitas menyampaikan kebenaran dan mengoreksi kesalahan sebagai bagian dari tanggung jawab umat. Allah Swt. berfirman:
وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ
“Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh berbuat yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.” (QS. Ali Imran: 104)
Menyampaikan fakta, mengingatkan masyarakat terhadap bahaya, serta mengoreksi kebijakan yang berpotensi merugikan rakyat merupakan bagian dari amar makruf nahi mungkar. Termasuk di dalamnya aktivitas muhasabah lil hukam, yakni mengoreksi penguasa ketika kebijakan atau tindakannya menyimpang dari ketentuan Allah dan tidak memenuhi hak masyarakat. Kritik semacam ini bukan tindakan untuk menjatuhkan pemimpin, melainkan bentuk kepedulian agar amanah kepemimpinan tetap dijalankan dengan benar.
Dalam Islam, penguasa berkewajiban menjadi raa'in (pengurus rakyat) sekaligus junnah (pelindung). Setiap kebijakan harus diarahkan untuk menjaga kemaslahatan masyarakat, bukan sekadar mempertahankan citra atau menutupi kekurangan penanganan bencana. Penguasa wajib memastikan keselamatan rakyat, menjaga kelestarian lingkungan, serta membuka ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan pengaduan dan koreksi. Informasi yang benar justru dibutuhkan sebagai bahan evaluasi agar negara dapat memperbaiki kebijakan dan mengambil tindakan yang tepat.
Namun, umat juga perlu melihat bahwa persoalan ini tidak berhenti pada penghapusan sebuah video atau buruknya pengelolaan karhutla. Ada sistem yang menentukan bagaimana kekuasaan dijalankan, bagaimana sumber daya alam dikelola, dan sejauh mana kepentingan rakyat ditempatkan sebagai prioritas. Islam menawarkan pengaturan kehidupan berdasarkan syariat secara kaffah, termasuk dalam urusan kepemimpinan, ekonomi, lingkungan, dan perlindungan hak masyarakat. Melalui institusi Khilafah, penguasa terikat pada hukum Allah dan bertanggung jawab mengurus umat, bukan tunduk pada kepentingan penguasa maupun pemilik modal.
Sudah semestinya suara yang memperingatkan bahaya bagi masyarakat mendapat ruang, bukan justru dibiarkan hilang tanpa penjelasan. Kritik terhadap penguasa dan pengelolaan negara merupakan bagian dari penjagaan terhadap amanah, bukan ancaman bagi kehidupan bermasyarakat. Sebab, keselamatan rakyat dan kelestarian lingkungan jauh lebih berharga daripada citra keberhasilan atau keuntungan segelintir pihak. Ketika kebenaran disampaikan, negara seharusnya menjadikannya bahan perbaikan, bukan sesuatu yang perlu ditakuti.
Wallahu a'lam bishawab. [MA/IWP]
0 Comments: