Oleh: Muflihatul Chusnia
(Kontributor SSCQ Media)
SSCQMedia.com—Hingga saat ini, kebakaran hutan dan lahan (karhutla) belum ditetapkan sebagai bencana nasional. Di Kalimantan Tengah saja, tercatat lebih dari 6.000 titik kebakaran dengan luas lahan terbakar mencapai lebih dari 18.000 hektare. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Dudung Abdurachman, menyatakan bahwa pemerintah masih mampu menangani karhutla di beberapa wilayah Indonesia. Pernyataan serupa disampaikan Gubernur Kalimantan Tengah, Agustian Sebran, yang menegaskan bahwa penetapan status bencana nasional memiliki sejumlah ketentuan yang harus dipenuhi, sekalipun dampaknya sudah sangat serius. (detikkalimantan, Selasa, 20-10-2026)
Selama lebih dari dua dekade, Indonesia kehilangan rata-rata 2,6 juta hektare hutan setiap tahun akibat karhutla. Pada periode Januari hingga Juli 2026, data SiPongi mencatat 202.004 hektare lahan telah terbakar. Angka ini meningkat 47% dibandingkan periode yang sama pada tahun 2023. Luas tersebut setara dengan enam kali luas Kota Surabaya.
Sekitar 12,5 juta penduduk kini terdampak langsung. Aktivitas sekolah terhenti, kesehatan terancam, dan penerbangan sering kali dibatalkan akibat kabut asap yang pekat. Lebih mengkhawatirkan lagi, sekitar 50% zat beracun dalam asap kebakaran lahan gambut dapat mengganggu sistem hormon serta menghambat perkembangan janin dalam kandungan.
Karhutla tidak hanya merusak hutan, tetapi juga membuka pintu bagi bencana lain. Saat musim hujan tiba, lahan gundul bekas kebakaran menjadi sangat rawan mengalami banjir dan tanah longsor. Lagi-lagi, rakyatlah yang akan menanggung kerugian terbesar.
Sungguh ironis. Gempa bumi bisa dinyatakan sebagai bencana nasional dalam hitungan jam, bahkan tsunami dalam hitungan menit. Sementara itu, karhutla yang terjadi setiap tahun dan asapnya menyebar hingga ke negara tetangga masih berstatus sebagai bencana daerah. Apa sebenarnya syarat sebuah bencana dapat dinyatakan sebagai bencana nasional? Apakah harus menunggu ribuan nyawa melayang dalam semalam atau ribuan rumah hangus terbakar?
Jika demikian, mungkin memang wajar karhutla belum masuk dalam daftar tersebut karena karhutla tidak membunuh dengan cepat. Ia membunuh secara perlahan, melalui paru-paru yang rusak, lahan gambut yang lenyap, serta anak-anak yang tumbuh dengan gangguan pernapasan.
Pemerintah menyatakan masih mampu menangani karhutla. Namun, mengapa hingga hari ini api belum padam dan justru kebakaran semakin meluas setiap tahunnya? Bukankah kondisi tersebut menandakan adanya kelalaian terhadap nasib rakyat? Akibat kebakaran yang terus berulang, keselamatan rakyat terus dipertaruhkan. Udara yang seharusnya menjadi anugerah kehidupan kini berubah menjadi ancaman. Terutama balita, banyak di antara mereka yang harus berjuang hanya untuk bisa bernapas.
Hingga 12-10-2026, Kementerian Kesehatan mencatat akumulasi 277.075 kasus gangguan pernapasan akut. Dari jumlah tersebut, 62.400 kasus dialami anak-anak berusia di bawah lima tahun. Tujuh wilayah utama yang terdampak meliputi Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur. (Datariau.com, Sabtu, 31-10-2026)
Kondisi ini memunculkan pertanyaan mendalam: apakah pemerintah benar-benar hadir dan peduli terhadap rakyatnya? Penanganan yang tertunda menunjukkan bahwa kerusakan lingkungan dan krisis kemanusiaan ini belum dianggap sebagai prioritas nasional. Padahal, penetapan status bencana nasional bukan sekadar simbol, melainkan instrumen hukum untuk mempercepat penanganan, mengerahkan sumber daya secara menyeluruh, dan menyadarkan seluruh bangsa bahwa menjaga hutan merupakan tanggung jawab bersama.
Islam mengajarkan bahwa aturan-Nya mencakup seluruh aspek kehidupan, bukan sekadar urusan ibadah. Mulai dari bangun tidur hingga kembali beristirahat, seluruh aktivitas manusia diatur oleh syariat. Menjaga kesehatan lingkungan dan kelestarian alam pun merupakan bagian dari ajaran Islam. Allah Swt. berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 205:
وَاِذَا تَوَلّٰى سَعٰى فِى الۡاَرۡضِ لِيُفۡسِدَ فِيۡهَا وَيُهۡلِكَ الۡحَـرۡثَ وَالنَّسۡلَؕ وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ الۡفَسَادَ
Artinya: "Dan apabila dia berpaling (dari engkau), dia berusaha untuk berbuat kerusakan di bumi, serta merusak tanam-tanaman dan ternak, sedang Allah tidak menyukai kerusakan."
Ayat ini menjadi pengingat bahwa segala bentuk kerusakan di muka bumi, termasuk kebakaran hutan yang membawa kemudaratan luas, merupakan perbuatan yang tidak diridai Allah Swt. Kerusakan lingkungan, hilangnya keanekaragaman hayati, serta gangguan kesehatan yang meluas merupakan bukti nyata kerusakan yang dilarang oleh Allah Swt.
Oleh karena itu, mengatasi kerusakan lingkungan dan melindungi kesehatan rakyat merupakan tanggung jawab utama negara. Pemimpin adalah pelayan sekaligus pengurus rakyat. Rasulullah saw. bersabda:
اَلْإِمَامُ عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْؤُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ
"Pemimpin masyarakat adalah pengurus dan bertanggung jawab atas rakyatnya."
Kasus karhutla bukan sekadar masalah sepele, melainkan krisis berulang yang membutuhkan penanganan sistemis dan berkelanjutan. Semoga kita segera menyadari bahwa menjaga bumi merupakan amanah dari Allah Swt. Sebelum kerusakan semakin parah dan sulit dipulihkan, mari bergerak. Sebab, hutan yang terjaga bukan hanya menyelamatkan bumi, tetapi juga melindungi generasi masa depan.
Wallahu a'lam bishawab. [US/AA]
0 Comments: