Membaca Pola Adu Domba di Tengah Krisis

Oleh: Indri Wulan Pertiwi
(Kontributor SSCQ Media)

SSCQMedia.com — Di tengah krisis multidimensi yang menghimpit rakyat, biaya hidup kian mencekik akibat harga kebutuhan pokok yang melambung tinggi. Sementara itu, beban pajak terus menekan berbagai lini kehidupan sehingga kantong rakyat benar-benar kering kerontang.

Belum lagi persoalan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang tak kunjung usai meski telah berlangsung berbulan-bulan. Bencana ini tidak hanya menyesakkan dada dan mengancam kesehatan rakyat, tetapi juga merenggut korban jiwa. Namun, persoalan tersebut seolah diabaikan oleh penguasa.

Ketika berbagai masalah menumpuk dalam waktu bersamaan tanpa solusi yang memadai dari negara, tekanan psikologis dan kemarahan masyarakat pun mencapai titik didih. Kemarahan itu secara alami menyulut perlawanan hingga bergulir menjadi gelombang demonstrasi (BBC.com, 28/10/2026). Namun, sayangnya, perlawanan yang diusung mahasiswa, elemen masyarakat sipil, maupun organisasi kemasyarakatan (ormas) justru berakhir antiklimaks. Aksi tersebut dibelokkan menjadi sekadar "sinetron jalanan" yang dipenuhi tontonan sensasional tanpa menyentuh substansi tuntutan.

Belum selesai persoalan tersebut, tak lama kemudian muncul pemberitaan tentang penggerebekan asrama putri Pondok Pesantren Hamalatul Qur'an di Sukoharjo, Jawa Tengah (Republika.co.id, 31/10/2026). Penggerebekan yang dilakukan aparat untuk menyelidiki kasus pembakaran warung babi itu justru berujung pada tindakan penegakan hukum yang dinilai berlebihan dan sewenang-wenang terhadap institusi pendidikan Islam tersebut. Aparat mendobrak asrama pada dini hari dengan senjata laras panjang, menginterogasi anak-anak di bawah umur tanpa mengenakan hijab, hingga merampas aset pondok tanpa surat penyitaan resmi. Padahal, pada akhir investigasi, hasilnya disebut nihil. Tidak ditemukan kaitan ataupun keterlibatan pesantren dalam kasus tersebut.

Wajar jika umat Islam meluapkan kemarahannya. Ini bukan soal terlalu sensitif atau mudah terprovokasi, melainkan karena aparat mempertontonkan tindakan sewenang-wenang secara nyata di depan mata. Mulai dari prosedur yang dipersoalkan, tindakan terhadap anak-anak di bawah umur, hingga dugaan perampasan harta pondok tanpa surat resmi, padahal pesantren disebut tidak terlibat. Apalagi jika umat Islam membandingkannya dengan perlakuan terhadap para koruptor kakap yang jelas-jelas merampok uang rakyat. Mereka kerap diberi ruang untuk tetap dihormati, dijaga gengsinya, bahkan disambut dengan senyum di depan kamera.

Meski demikian, kemarahan tidak boleh membuat kita kehilangan arah. Jika direnungkan kembali, berbagai peristiwa tersebut, mulai dari gelombang demonstrasi yang dibelokkan menjadi sekadar sinetron jalanan hingga tindakan aparat terhadap anak-anak santri dengan dalih mencari tersangka, seolah tidak berdiri sendiri. Rangkaian peristiwa itu akhirnya memunculkan satu pertanyaan krusial: mengapa drama-drama seperti ini selalu muncul ketika krisis sedang memuncak?

Jawabannya sederhana: adu domba adalah senjata klasik bagi pihak-pihak yang ingin mencari aman.

Ketika kegagalan mengurus negara terlihat kasatmata, melempar isu sensitif yang membenturkan umat Islam dengan umat lain menjadi cara cepat untuk memicu kemarahan massa. Contohnya, kasus pembakaran warung babi dan berbagai provokasi sektarian lainnya. Tujuannya hanya satu, yakni membuat rakyat terpecah belah dan saling curiga sehingga tanpa sadar menghabiskan energi untuk saling menuding sesama anak bangsa. Sementara itu, posisi kekuasaan tetap aman dari gugatan.

Lalu, bagaimana seharusnya kita menyikapinya? Di tengah kepungan politik belah bambu ini, umat yang cerdas tentu tidak akan membiarkan dirinya dijadikan bidak permainan oleh penguasa yang sedang mencari selamat. Islam telah memberikan panduan untuk memutus mata rantai politik adu domba ini.

Pertama, umat Islam harus tetap menjalankan fungsinya dalam melakukan amar makruf nahi mungkar dengan terus bersuara, membongkar kezaliman, serta mengungkap siasat kotor penguasa.

Kedua, memperkokoh persaudaraan sebangsa dengan landasan kejernihan berpikir agar tidak mudah dipecah belah oleh drama dan provokasi yang sengaja diciptakan untuk mengalihkan perhatian dari persoalan utama.

Ketiga, menyadari akar persoalan yang sebenarnya. Karut-marut ini tidak akan pernah selesai selama kita masih mempertahankan sistem yang rusak dan melahirkan pemimpin yang bertindak sewenang-wenang. Oleh karena itu, solusinya adalah meninggalkan sistem tersebut dan kembali kepada aturan Islam secara kaffah. Dalam Islam, kekuasaan bukanlah panggung atau sarana untuk mencari keselamatan diri, melainkan amanah untuk mengurus umat berdasarkan hukum-hukum Allah Swt.

Sebagaimana Rasulullah saw. menegaskan bahwa seorang pemimpin atau khalifah adalah perisai (junnah) (HR. Bukhari, Muslim, An-Nasa'i, Abu Dawud, dan Ahmad). Artinya, seorang imam benar-benar berfungsi menjamin pemenuhan kebutuhan hidup dan kesejahteraan rakyat, mencegah manusia saling menzalimi, serta menjadi tempat berlindung yang aman. Bukan sekadar pajangan kekuasaan yang gemar membuat kegaduhan, lepas tangan dari penderitaan rakyat, serta gemar melempar batu sembunyi tangan. Sebaliknya, pemimpin harus menjadi pelayan sejati yang melindungi umat dengan standar keadilan yang bersumber dari syariat dan dilandasi rasa takut kepada Allah Swt.

Dengan demikian, perlawanan terhadap kezaliman tidak akan pernah bisa dimenangkan dengan emosi yang membabi buta atau dengan terjebak dalam arus drama pengalihan isu. Sebab, umpan adu domba hanya akan gagal memecah belah umat yang memiliki kesadaran politik Islam yang utuh. Oleh karena itu, menjaga kejernihan berpikir, memperkokoh persatuan, serta istikamah menuntut perubahan hakiki di tengah badai kezaliman hari ini merupakan langkah penting dalam melawan kezaliman penguasa.

Wallahu a'lam bishawab. [MA/IWP]