Oleh: Dhevi Firdausi, S.T.
(Kontributor SSCQ Media)
SSCQMedia.com — Pada 13 Oktober 2026, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Dalam operasi tersebut, KPK berhasil menetapkan lima orang sebagai tersangka. Salah satu tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa terkait Dana Siap Pakai (DSP) kebencanaan tersebut adalah Bima Setiawan, tenaga ahli Kepala BNPB sekaligus adik dari Kepala BNPB (Suara.com, 16-10-2026).
KPK menyebutkan bahwa praktik korupsi tersebut diduga telah berlangsung sejak 2022. Artinya, tindakan tersebut kemungkinan sudah berjalan selama kurang lebih empat tahun. Pada 2022, Indonesia juga dilanda berbagai bencana alam. Berdasarkan data BNPB, sejumlah bencana besar yang terjadi di antaranya banjir bandang di Sulawesi, gempa bumi di Jawa Barat, dan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan.
Sistem Sekuler Kapitalisme Menyuburkan Korupsi
Barang-barang yang diduga menjadi objek korupsi dalam kasus BNPB tersebut di antaranya tenda, selimut, perlengkapan pengungsian, perahu karet, dan pompa air. Sungguh miris, dugaan kejahatan korupsi ini terjadi ketika rakyat sedang berada dalam kondisi darurat akibat bencana. Pihak yang seharusnya melindungi dan membantu mereka justru diduga menyalahgunakan dana sosial untuk kepentingan pribadi.
Korupsi merupakan kejahatan yang mudah tumbuh dalam sistem sekuler kapitalisme. Sistem yang berasal dari Barat ini memisahkan agama dari kehidupan, sehingga nilai-nilai agama tidak dijadikan landasan utama dalam mengatur kehidupan, termasuk dalam menjalankan kekuasaan. Akibatnya, sebagian pejabat tidak memiliki rasa takut kepada Allah Swt. dan tega melakukan berbagai cara demi memperoleh keuntungan pribadi.
Kapitalisme merupakan sistem kehidupan yang menjadikan keuntungan materi sebagai orientasi utama. Dalam sistem ini, celah korupsi terbuka lebar, mulai dari praktik jual beli jabatan, politik balas budi, hingga penyalahgunaan kekuasaan. Lemahnya pengawasan terhadap jajaran pejabat juga menjadi salah satu faktor yang memungkinkan praktik korupsi terus terjadi.
Selain itu, sistem sanksi dalam kapitalisme dinilai belum mampu memberikan efek jera kepada para pelaku korupsi. Di Indonesia, pemberantasan tindak pidana korupsi diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sanksi yang dapat dijatuhkan berupa pidana penjara dan denda. Namun, dalam praktiknya, masih ditemukan berbagai persoalan terkait pelaksanaan hukuman bagi koruptor, termasuk fasilitas penjara yang dinilai terlalu mewah dan tidak mencerminkan beratnya kejahatan yang dilakukan.
Sistem Islam Menghapus Korupsi
Sebagai seorang muslim, tentu kita harus menjadikan syariat Islam sebagai rujukan dalam memandang dan menyelesaikan berbagai persoalan kehidupan. Aturan Islam mencakup seluruh aspek kehidupan, termasuk sistem politik dan ekonomi. Dalam sistem pemerintahan Islam, negara wajib bertanggung jawab atas keselamatan dan kesejahteraan rakyat ketika bencana alam melanda. Negara berperan sebagai raa'in (pengurus urusan rakyat) yang memastikan seluruh kebutuhan masyarakat terpenuhi.
Pemimpin dalam sistem Islam dipilih berdasarkan kapasitas, keimanan, dan ketakwaannya kepada Allah Swt. Keimanan dan ketakwaan tersebut menjadi benteng utama yang mencegah pejabat melakukan kemaksiatan, termasuk korupsi. Rasa takut kepada Allah Swt. akan mendorong mereka untuk senantiasa menjaga amanah dan bertanggung jawab atas jabatan yang diemban.
Penerapan sistem Islam secara menyeluruh juga memiliki mekanisme untuk menutup celah korupsi sejak akarnya. Salah satunya melalui sistem pendidikan yang berlandaskan penguatan akidah. Dengan demikian, pendidikan diharapkan mampu melahirkan generasi muslim yang memiliki kepribadian Islam, baik dalam pola pikir maupun pola sikapnya. Selain itu, syariat Islam memiliki mekanisme pengawasan terhadap harta kekayaan para pejabat, termasuk melalui perhitungan dan pemeriksaan harta untuk mencegah penyalahgunaan jabatan.
Islam juga memiliki sistem sanksi berupa ta'zir yang ditetapkan oleh khalifah terhadap para koruptor. Sistem sanksi atau 'uqubat dalam Islam memiliki fungsi sebagai zawajir dan jawabir. Sebagai zawajir, sanksi tersebut berfungsi memberikan efek pencegahan agar seseorang tidak melakukan tindak kejahatan. Sementara itu, sebagai jawabir, sanksi menjadi penebus dosa bagi pelaku atas kemaksiatan yang telah dilakukannya.
Dengan demikian, penerapan syariat Islam secara menyeluruh diharapkan mampu mewujudkan pemerintahan yang amanah, melindungi harta rakyat, serta mencegah praktik korupsi yang merugikan masyarakat. [ry/En]
0 Comments: