Headlines
Loading...

Oleh: Ummi Fatih
(Kontributor SSCQ Media)

SSCQMedia.com — Berbagai persoalan kehidupan akibat kebijakan pemerintah kian melebar. Oleh karena itu, wajar jika masyarakat sudah tidak tahan lagi untuk terus diam dan bersabar. Mereka turun ke jalan untuk berunjuk rasa dan menyampaikan aspirasi, menuntut negara agar tidak lepas dari tanggung jawab dan kewajibannya dalam menegakkan keadilan.

Salah satunya terlihat dalam aksi demonstrasi terkait kebakaran hutan dan lahan (karhutla) pada 28 Oktober 2026. Para peserta demonstrasi membawa spanduk bertuliskan, “Hutan Bukan Milik Korporasi, Alam Harus Dilindungi, Perusak Harus Diadili”. Hal tersebut merupakan bentuk kritik politik agar negara segera mengadili korporasi yang terbukti bersalah serta menyusun tata kelola yang benar terhadap lahan dan sumber daya alam Indonesia (Jawapos.com, 28/10/2026).

Ironisnya, meskipun masyarakat telah menyuarakan protes dengan keras, pemerintah masih tampak kurang peduli. Buktinya, ketika negara-negara tetangga seperti Malaysia, Singapura, dan Filipina memprotes dampak asap karhutla yang telah menyebar ke berbagai wilayah, pemerintah Indonesia justru belum menetapkannya sebagai bencana nasional. Bahkan, ketika Cina dan Jepang telah bergerak memberikan bantuan, pemerintah Indonesia tampaknya hanya menyampaikan terima kasih tanpa menjadikannya sebagai dorongan untuk segera menghadirkan solusi bagi bangsanya sendiri.

Mengapa demikian? Apa yang membuat pemerintah seolah tidak mampu berempati dan berpikir jernih dalam melindungi alam serta masyarakatnya sendiri?

Akar Masalah

Sebelumnya, penting untuk dipahami bahwa pemerintah merupakan pihak yang memiliki kewenangan untuk mengatur kehidupan suatu negara. Oleh karena itu, konsep berpikir yang menjadi landasan pemerintah harus benar agar tidak keliru dalam menetapkan kebijakan.

Di samping itu, landasan dasar negara juga harus memuat konsep ideologi yang benar. Tujuannya agar setiap kebijakan yang disusun pemerintah memiliki pijakan yang tepat dan tidak merugikan masyarakat.

Sayangnya, ketika pemerintah menganut pola pikir sekuler, mereka menjadi tidak takut lagi untuk bertindak semena-mena. Sebab sekularisme mengajak mereka untuk lepas dari nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan.

Bayangkan, pembunuhan merupakan tindakan berdosa yang seharusnya mendapatkan hukuman setimpal. Namun, kebijakan sanksi yang diterapkan pemerintah terhadap korporasi penyebab karhutla justru dapat berupa denda dan perampasan keuntungan perusahaan. Padahal, sanksi tersebut lebih berorientasi pada pemulihan kerusakan lingkungan. Sementara itu, dampak paling berbahaya, seperti asap kebakaran yang telah merenggut banyak nyawa, tidak mungkin dapat diganti dengan sejumlah uang.

Selain itu, meskipun pemerintah telah menetapkan kebijakan berupa penutupan perusahaan dan pencabutan izin usaha bagi korporasi yang terbukti bersalah, praktik pembakaran hutan secara masif tampaknya masih berpotensi terus terjadi. Berbagai korporasi yang menguasai lahan juga masih memiliki celah untuk mencari keuntungan.

Pasalnya, korporasi lain yang belum dinyatakan bersalah dapat melakukan tindakan serupa. Bahkan, korporasi yang telah terbukti bersalah pun berpotensi mengajukan perizinan industri kembali dengan identitas berbeda, kemudian melakukan tindakan berbahaya yang sama.

Adapun ketika ideologi kapitalisme diterapkan sebagai landasan negara, aturan pemerintahan semakin jauh dari keadilan. Sebab, dalam sistem kapitalisme, kepemilikan sumber daya alam memberikan ruang yang luas bagi individu atau pihak bermodal besar untuk menguasai dan mengelolanya demi kepentingan sendiri.

Akibatnya, ketika negara memberikan izin kepada korporasi untuk menguasai hutan dengan dalih meningkatkan pemasukan negara, perusahaan-perusahaan tersebut merasa memiliki keleluasaan untuk mengubahnya menjadi lahan bisnis demi meraup keuntungan pribadi. Padahal, hutan memiliki fungsi penting sebagai paru-paru dunia, pencegah banjir dan tanah longsor, serta penjaga keseimbangan ekosistem. Oleh karena itu, alih fungsi hutan menjadi kawasan industri yang merusak lingkungan semestinya dicegah.

Islam sebagai Solusi Karhutla

Kondisi kehidupan akan sangat berbeda jika Islam dijadikan sebagai landasan berpikir pemerintah sekaligus dasar dalam mengatur negara. Sebab, Islam senantiasa memberikan pedoman berdasarkan kebenaran yang bersumber dari Sang Pencipta alam semesta, yakni Allah Swt. Dengan demikian, kebijakan yang dibuat pemerintah tidak akan menyimpang dari aturan-Nya dan merugikan masyarakat. Aturan kenegaraan juga akan berjalan penuh keadilan. Walhasil, kesejahteraan dan keamanan hidup akan terasa.

Rasulullah saw. bersabda:

“Kaum Muslim berserikat dalam tiga hal: air, padang rumput, dan api. Harganya haram.” (HR. Ibnu Majah).

Makna berserikat dalam hadis tersebut menunjukkan bahwa kaum Muslim memiliki hak bersama atas tiga jenis sumber daya alam, yaitu air, padang rumput, dan api. Ketentuan ini bertujuan agar tidak terjadi persengketaan serta kesulitan dalam memperoleh manfaat dari sumber daya tersebut. Dengan demikian, sumber daya alam yang termasuk kepemilikan umum tidak boleh dikuasai secara pribadi.

Bahkan, pemerintah pun hanya berhak mengelola demi masyarakat yang dipimpinnya. Bukan lebih berhak menikmatinya atas nama wakil rakyat yang berkuasa. Andaikan pengelolaan hutan mengandung keuntungan materialistik seperti unsur pertambangan dan kayu jati, maka hasilnya dimasukkan dalam Baitul Mal yang dapat dialokasikan kembali bagi publik.

Selanjutnya, Allah Swt. berfirman:

كُلُوْا وَاشْرَبُوْا مِنْ رِّزْقِ اللّٰهِ وَلَا تَعْثَوْا فِى الْاَرْضِ مُفْسِدِيْنَ…

“...Makan dan minumlah dari rezeki (yang diberikan) Allah, dan janganlah kamu melakukan kejahatan di bumi dengan berbuat kerusakan.” (QS. Al-Baqarah: 60).

Apabila negara menerapkan dalil syar'i di atas, ketegasan terkait perawatan dan perlindungan alam akan berjalan. Masyarakat maupun pemerintah akan memiliki kesadaran untuk senantiasa menjaga lingkungan dan tidak melakukan kerusakan di bumi.

Tidak mengherankan jika dalam sejarah pemerintahan Khilafah Ottoman, syariat Islam menjadi landasan dalam mengatur berbagai aspek kehidupan, termasuk pengelolaan lingkungan. Prinsip Islam menanamkan kesadaran bahwa manusia bertanggung jawab kepada Allah Swt. sebagai Pemilik alam semesta. Dari segi hukum, terdapat ketentuan dan sanksi yang mengikat. Dari segi ekonomi, kepemilikan dan pengelolaan sumber daya alam diatur agar manusia tidak tamak mencari keuntungan dengan segala cara.

Lantas, akankah kita membiarkan negara Indonesia terus berpijak pada landasan kehidupan yang salah dan pemerintah tetap terjerumus dalam pola pikir yang keliru? Jika demikian, bukankah kerusakan lingkungan di tanah air akan semakin rusak, sementara masyarakat semakin tersiksa hingga berujung pada perenggutan nyawa secara paksa? 

[Hz/Des]

Baca juga:

0 Comments: