Oleh: Yenni Sarinah, S.Pd.
(Pegiat Literasi Islam Riau)
SSCQMedia.com—Angka kematian ini seharusnya membuat kita menggigil. Pada September 2026, sebanyak 5.310 orang meninggal akibat polusi udara. Sebanyak 3.560 kematian di antaranya berkaitan langsung dengan polusi akibat karhutla. Angka ini melonjak 42%, dua kali lipat dibandingkan bulan sebelumnya. Ini bukan lagi sekadar kabut musiman, melainkan ancaman mematikan yang berlangsung perlahan.
Partikel halus PM2,5 dari kebakaran hutan di Kalimantan dan Sumatra tidak berhenti di lokasi kebakaran. Partikel tersebut dapat terbawa angin hingga ratusan kilometer, masuk ke rumah-rumah, ruang kelas, paru-paru bayi yang baru lahir di Pekanbaru, tubuh ibu hamil, hingga paru-paru dan jantung lansia. Dampaknya tidak hanya terlihat dalam bentuk batuk hari ini, tetapi juga berpotensi meningkatkan risiko kanker paru-paru, stroke, dan ISPA kronis dalam jangka panjang.
Saat asap menutup langit, aktivitas ekonomi rakyat ikut lumpuh. Petani karet tidak bisa menyadap, nelayan tidak bisa melaut karena jarak pandang terbatas, pengemudi ojek daring sepi pesanan, warung tutup, dan anak-anak sekolah diliburkan. Pendapatan berkurang, sementara pengeluaran untuk kesehatan bertambah. Rumah tangga pun tertekan. Pertanyaannya, mengapa setiap tahun kita terus mengulang tragedi yang sama?
Akar Masalah: Hutan Dijadikan Komoditas
Jawaban yang jujur adalah buruknya tata kelola hutan dan lahan. Negara terlambat bertindak, lamban menangani bencana, dan minim melakukan mitigasi. Api yang semula kecil dibiarkan hingga membesar dan sulit dikendalikan selama berbulan-bulan.
Mengapa penanganannya lamban? Salah satu persoalannya adalah sistem yang mengatur kehidupan saat ini, yaitu kapitalisme. Dalam logika kapitalisme, hutan bukanlah amanah dari Allah yang harus dijaga, melainkan komoditas yang harus dimanfaatkan untuk memaksimalkan keuntungan.
Demi menekan biaya pembukaan lahan, sebagian korporasi memilih cara yang dianggap paling murah, yaitu membakar. Demi mengejar keuntungan, jutaan hektare hutan diserahkan melalui pemberian izin konsesi kepada kelompok pemilik modal. Negara meminimalkan perannya dan hanya menjadi pembuat regulasi. Celakanya, regulasi tersebut justru dapat menguntungkan pemilik modal, bukan melindungi rakyat.
Akibatnya, kebijakan negara kerap lebih mengakomodasi kepentingan korporasi daripada kepentingan rakyat. Inilah bentuk kezaliman yang nyata. Membiarkan rakyat berada dalam kondisi dharar, yaitu keadaan yang mengancam keselamatan jiwa akibat tidak dapat menghirup udara bersih, merupakan bentuk pengabaian terhadap tanggung jawab negara.
Hujan yang turun nanti mungkin akan memadamkan api, tetapi tidak serta-merta menghilangkan dampaknya. Kerusakan kesehatan dapat berlangsung dalam jangka panjang. Kemiskinan akibat terhentinya aktivitas ekonomi juga membutuhkan waktu panjang untuk dipulihkan.
Islam Datang dengan Solusi Sistemik, Bukan Tambal Sulam
Solusi karhutla tidak akan pernah tuntas hanya dengan membagikan masker, menyemprotkan air dari helikopter, atau sekadar menetapkan tersangka di lapangan. Semua itu merupakan langkah penanganan yang diperlukan, tetapi belum menyelesaikan persoalan hingga ke akarnya. Islam menawarkan solusi yang menyentuh akar masalah.
Pertama, Mengubah Pandangan Negara terhadap Hutan
Dalam Islam, hutan bukan milik pribadi, bukan milik korporasi, dan bukan pula milik negara yang bebas diperjualbelikan. Hutan termasuk al-milkiyyah al-'ammah (kepemilikan umum).
Rasulullah saw. bersabda bahwa kaum muslim berserikat dalam tiga hal, yaitu air, padang rumput, dan api.
Oleh karena itu, negara tidak boleh menyerahkan pengelolaan kepemilikan umum kepada oligarki demi kepentingan bisnis. Negara bertindak sebagai ra'in (pengurus) yang wajib mengelola hutan untuk kemaslahatan seluruh rakyat.
Pembukaan lahan tidak boleh dilakukan secara serampangan. Harus ada perhitungan ekologis yang matang. Tidak boleh terjadi deforestasi masif yang merusak keseimbangan alam yang telah Allah ciptakan dengan sempurna.
Kedua, Negara sebagai Junnah yang Melindungi
Negara dalam Islam adalah junnah (perisai). Fungsinya melindungi nyawa, kesehatan, dan harta rakyat.
Dalam kasus karhutla, Islam mewajibkan negara melakukan mitigasi secara menyeluruh sebelum kebakaran terjadi. Upayanya meliputi pembangunan sekat kanal di lahan gambut, patroli rutin, sistem deteksi dini, dan edukasi kepada masyarakat.
Jika api telanjur muncul, negara wajib mengerahkan seluruh kekuatannya tanpa terhambat pertimbangan untung-rugi. Mulai dari petugas pemadam kebakaran, unsur militer, dana Baitulmal, hingga teknologi terbaik harus dikerahkan untuk memadamkan api sebelum meluas. Tidak boleh ada pembiaran hingga kebakaran berlangsung berbulan-bulan.
Ketiga, Jaminan Kesehatan Gratis dan Sanksi Tegas
Dampak karhutla terhadap kesehatan rakyat merupakan tanggung jawab negara. Oleh karena itu, negara wajib menyediakan layanan kesehatan gratis, mudah diakses, dan berkualitas bagi seluruh warga terdampak, bukan layanan yang justru mempersulit masyarakat. Hal ini merupakan konsekuensi dari tanggung jawab negara dalam menjaga keselamatan rakyat.
Yang tidak kalah penting, Islam menerapkan sanksi tegas bagi para pelaku pembakaran hutan. Siapa pun yang terbukti melakukan pembakaran, baik korporasi, cukong, maupun pejabat yang menyalahgunakan kewenangan dengan memberikan izin yang melanggar ketentuan, harus dikenai sanksi ta'zir sesuai ketentuan hukum. Sanksi dapat berupa denda, penyitaan aset, atau hukuman lain yang memberikan efek jera. Tidak boleh ada pihak yang kebal hukum.
Karhutla tidak akan selesai selama hutan masih dipandang sebagai ladang keuntungan semata. Persoalan ini membutuhkan perubahan mendasar dalam tata kelola hutan. Hutan harus ditempatkan sebagai amanah Allah sekaligus kepemilikan umum yang dijaga dan dikelola negara untuk kemaslahatan rakyat.
Tanpa perubahan tersebut, setiap tahun kita hanya akan kembali menghitung: berapa ribu nyawa lagi yang harus menjadi korban akibat asap?
[An/UF]
0 Comments: