Antara Komoditas dan Amanah, Bagaimana Seharusnya Hutan Dikelola?

Oleh: Aulia Rahma
(Kelompok Penulis Peduli Umat)

SSCQMedia.com—Kematian akibat polusi udara di Indonesia melonjak 42% menjadi 5.310 jiwa pada September 2026 seiring memburuknya kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Sebanyak 3.560 kematian berkaitan dengan polusi akibat karhutla, dua kali lipat dari estimasi bulan sebelumnya. Kalimantan Tengah menjadi provinsi dengan kualitas udara terburuk di Indonesia. Partikel berbahaya yang terkandung dalam asap karhutla dapat memengaruhi kesehatan warga dalam jangka panjang. Para pakar mengatakan bahwa partikel berbahaya PM2,5 yang masuk ke dalam tubuh dapat menyebabkan kematian dini (kompas.id, 29/10/2026).

Buruknya kualitas udara juga berpengaruh terhadap perekonomian warga. Akibat imbauan dari berbagai pihak agar masyarakat membatasi kegiatan di luar ruangan, aktivitas ekonomi pun terhambat. Warga terdampak karhutla menuntut pemerintah agar tidak hanya memadamkan api, tetapi juga bertanggung jawab atas berkurangnya pendapatan mereka. Mereka beralasan bahwa kebutuhan sehari-hari harus tetap dipenuhi. Ditambah lagi, ada kebutuhan untuk membeli obat dan masker. Dari mana mereka mendapatkan uang? (kompas.id, 28/10/2026).

Apakah Kondisi Akan Pulih Seiring Padamnya Api?

Dampak karhutla terhadap kematian, kesehatan, dan perekonomian menunjukkan bahwa tata kelola hutan sangat buruk, merugikan, dan menyengsarakan rakyat. Alih fungsi lahan atas nama proyek strategis nasional (PSN) serta pemberian izin konsesi kepada swasta yang melegalkan perusakan hutan tidak dapat dibenarkan. Hutan yang memiliki beragam fungsi akan rusak akibat keserakahan manusia atas nama negara.

Hutan Kalimantan sebagai paru-paru dunia menunjukkan bahwa kehidupan berbagai makhluk hidup bergantung padanya. Ketika hutan rusak, oksigen berkurang, udara menjadi panas, dan kemampuan hutan untuk menahan air hujan menurun. Akibatnya, bencana alam akan semakin sering terjadi. Siapa yang merasakan dampaknya? Tentu saja rakyat kecil yang tidak memiliki pilihan untuk mengubah keadaan.

Pemberian izin konsesi kepada swasta untuk mengelola hutan merupakan bentuk kezaliman apabila mengabaikan kepentingan rakyat dan kelestarian lingkungan. Penanganan karhutla oleh pemerintah yang lambat menyebabkan kebakaran berlangsung selama berbulan-bulan. Ditambah minimnya mitigasi, karhutla meluas dan menjadi bencana tahunan. Asapnya bahkan mengganggu negara tetangga.

Kalaupun karhutla berakhir seiring turunnya hujan, dampaknya belum tentu selesai karena gangguan kesehatan dapat berlangsung dalam jangka panjang. Begitu pula dengan terhentinya aktivitas ekonomi selama bencana. Pemulihannya membutuhkan waktu yang tidak singkat.

Sistem Kapitalisme Pangkal Masalah Karhutla

Karhutla terjadi sebagai salah satu dampak penerapan sistem ekonomi kapitalisme yang berorientasi pada modal sekecil-kecilnya untuk memperoleh keuntungan sebesar-besarnya. Para pelaku ekonomi, dalam hal ini pemegang konsesi lahan, menyiapkan lahan perkebunan sawit dengan cara membakar karena cara tersebut dinilai paling murah. Prinsipnya adalah meminimalkan biaya dan memaksimalkan keuntungan.

Hal ini dapat terjadi karena pemerintah memandang kekayaan alam sebagai komoditas yang harus menghasilkan nilai materi, pendapatan, atau uang. Penerimaan pajak dari aktivitas korporasi turut memengaruhi kebijakan negara sehingga penindakan terhadap pelaku perusakan hutan menjadi lemah. Jika ada regulasi yang dibuat, kebijakan tersebut justru berpotensi menguntungkan pemilik modal. Negara tidak berpihak kepada rakyat, tetapi kepada korporasi.

Pengelolaan hutan ala kapitalisme hanya menguntungkan segelintir orang. Sementara itu, dampak buruknya justru dirasakan oleh rakyat.

Pengelolaan Hutan Menurut Islam

Islam memandang hutan sebagai milkiyyah 'ammah (kepemilikan umum). Negara wajib mengelola dan menjaganya demi kemaslahatan masyarakat. Negara tidak boleh membuat regulasi yang memudahkan korporasi mencari keuntungan dari kepemilikan umum.

Jika negara perlu membuka lahan, dampaknya terhadap lingkungan harus diperhitungkan secara matang. Tidak boleh terjadi deforestasi secara masif yang merusak ekosistem. Allah Swt. dalam banyak firman-Nya memerintahkan manusia untuk peduli terhadap lingkungan serta menjaga dan melestarikan alam.

Allah Swt. berfirman:

"Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya ..." (QS. Al-A'raf: 56).

"Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan." (QS. Al-Qashash: 77).

"Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." (QS. Al-Baqarah: 30).

Fungsi Negara dalam Islam

Negara dalam Islam bertanggung jawab terhadap keamanan, kesehatan, dan perekonomian rakyat. Ketika bencana kebakaran hutan dan lahan terjadi, negara tidak boleh membiarkan rakyat sengsara karena kesulitan bernapas, bahkan sampai kehilangan nyawa akibat gangguan pernapasan. Negara harus melindungi dan menyelamatkan manusia serta hewan. Negara tidak akan membiarkan rakyatnya berada dalam kondisi dharar (bahaya yang mengancam keselamatan) akibat karhutla.

Negara akan bertindak cepat dan berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait untuk memadamkan api, mendistribusikan tenaga kesehatan, obat-obatan, makanan, serta kebutuhan mendesak lainnya. Negara juga berupaya memulihkan kondisi psikologis warga terdampak agar mereka dapat kembali menjalani kehidupan dengan sehat secara fisik dan mental.

Negara menjamin keamanan dan kesehatan warga melalui upaya mitigasi untuk mencegah terjadinya karhutla, salah satunya dengan menjaga fungsi lahan gambut. Negara juga berupaya meminimalkan gangguan kesehatan saat cuaca panas ekstrem melalui berbagai langkah penanganan, seperti modifikasi cuaca dan water bombing.

Jika terjadi karhutla, negara akan mengerahkan seluruh kekuatan, mulai dari aparat pemadam kebakaran, infrastruktur, dana, hingga unsur militer, untuk segera memadamkan api agar bencana tidak berlarut-larut. Negara akan mengutamakan keselamatan manusia dan hewan, bahkan hingga satu nyawa pun harus dilindungi. Sebab, hal tersebut merupakan tanggung jawab dan amanah yang kelak akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat.

Negara juga akan menanggulangi masalah kesehatan warga terdampak karhutla dengan menyediakan layanan kesehatan gratis, tenaga kesehatan, obat-obatan, dan peralatan medis yang memadai. Dengan fasilitas kesehatan yang mencukupi, dampak kesehatan yang lebih luas dan serius dapat dicegah sejak dini.

Negara juga akan menerapkan sanksi tegas bagi siapa pun yang terlibat dalam pembakaran hutan. Bentuk sanksi dapat berupa denda administratif, kewajiban memulihkan hutan, pencabutan izin, dan sanksi lainnya yang menimbulkan efek jera. Penindakan tegas juga harus dilakukan jika terbukti ada pejabat yang terlibat.

Dari sini, kita dapat membedakan pengelolaan hutan berdasarkan pandangan kapitalisme dan Islam. Hutan yang dikelola dengan sistem kapitalisme hanya akan mengokohkan keserakahan, memicu kerusakan, mengancam kehidupan, dan menyuburkan kezaliman.

Maka, pilihan ada pada Islam. Negeri ini membutuhkan perubahan menuju penerapan Islam secara kafah agar kehidupan diliputi keberkahan. Khalifah sebagai penjaga amanah pun akan terwujud nyata ketika sistem Islam diterapkan.

Wallahu a'lam bishawab. [An/UF]