Headlines
Loading...
Islam Kembalikan Fungsi Utama Hutan

Islam Kembalikan Fungsi Utama Hutan

Oleh: Ika Bisanti Lathifah
(Kontributor SSCQMedia)

SSCQMedia.com —Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat bahwa hingga 7 November 2026 pukul 17.00 WIB, masih terdeteksi 2.733 titik panas (hotspot) dan 928 titik kebakaran (firespot) di seluruh Indonesia, dengan 1.430 hektare lahan yang belum padam. Angka ini menurun dibandingkan dengan data pada 5 November yang mencapai 4.737 titik panas dan 5.191 hektare lahan terbakar.

Di balik angka itu, ada hutan yang hangus, asap yang menyesakkan dada rakyat, satwa yang kehilangan habitat, dan anak-anak yang belajar di tengah kabut asap. Setiap tahun, kabar yang sama berulang, seolah-olah karhutla merupakan musim yang tidak bisa dihindari.

Padahal, dalam pandangan Islam, hutan bukanlah lahan kosong yang menunggu untuk ditebang. Hutan adalah amanah.

Hutan Adalah Amanah, Bukan Milik Mutlak

Allah Swt. berfirman:

"Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, 'Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi.'" (Q.S. Al-Baqarah: 30).

Khalifah bukanlah pemilik mutlak yang bebas berbuat apa saja. Khalifah adalah pengelola, penjaga, dan penanggung jawab yang kelak akan dimintai pertanggungjawaban. Karena itu, hutan tidak boleh dihabiskan dalam satu generasi, tetapi harus dijaga agar tetap memberikan manfaat bagi generasi berikutnya.

Hutan Bukan Komoditas, Melainkan Kepemilikan Umum

Cara Islam mengembalikan fungsi utama hutan adalah dengan menetapkannya sebagai kepemilikan umum (milkiyah 'ammah) yang dikelola negara untuk kemaslahatan umat dan keseimbangan ekosistem.

Pandangan ini bertolak belakang dengan kapitalisme yang memosisikan hutan sebagai komoditas. Dalam sistem tersebut, siapa pun yang memiliki modal dan mengantongi izin dapat menebang, membakar, serta mengubah hutan menjadi perkebunan sawit, kawasan pertambangan, atau proyek industri. Akibatnya, hutan yang seharusnya menjadi paru-paru dunia berubah menjadi lahan gersang dan sumber bencana.

Padahal, Rasulullah saw. telah menegaskan bahwa sumber daya vital merupakan milik bersama:

"Kaum muslimin berserikat dalam tiga hal: air, padang rumput, dan api." (H.R. Abu Dawud).

Para ulama menjelaskan bahwa hutan termasuk dalam kategori ini karena fungsinya menyangkut hajat hidup orang banyak. Karena itu, negara tidak boleh menyerahkan penguasaan hutan kepada korporasi secara sepihak. Negara wajib mengelolanya sebagai wakil umat demi kepentingan seluruh rakyat, bukan segelintir pemilik modal.

Tiga Fungsi Utama yang Hilang

Ketika hutan diperlakukan sebagai komoditas, tiga fungsi utamanya pun hilang.

Pertama, fungsi ekologis. Hutan menyimpan air, mencegah banjir dan longsor, menjaga kesuburan tanah, serta menyerap karbon. Allah Swt. melarang keras perusakan bumi:

"Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi setelah (Allah) memperbaikinya." (Q.S. Al-A'raf: 56).

Kebakaran hutan merupakan bentuk kerusakan yang nyata. Yang hilang bukan hanya pepohonan, melainkan juga rantai kehidupan yang Allah ciptakan dengan sempurna.

Kedua, fungsi sosial. Hutan merupakan sumber kehidupan masyarakat adat, petani, dan nelayan di sekitarnya. Mereka hidup dari hasil hutan dengan cara menjaga, bukan merusaknya. Namun, ketika izin konsesi diberikan kepada perusahaan besar, masyarakat justru tersingkir dari tanahnya sendiri.

Ketiga, fungsi spiritual. Hutan merupakan ayat atau tanda kebesaran Allah Swt. Pepohonan yang tumbuh, hujan yang turun, dan hewan yang hidup di dalamnya merupakan bukti kekuasaan-Nya. Merusak hutan berarti mengingkari amanah kekhalifahan.

Peringatan bagi Penguasa

Allah Swt. berfirman kepada Nabi Dawud a.s.:

"Wahai Dawud, sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah di muka bumi. Maka, berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah." (Q.S. Shad: 26).

Ayat ini merupakan teguran tegas bagi para penguasa hari ini. Pemimpin yang menandatangani izin pembukaan lahan di hutan lindung, membiarkan korporasi membakar hutan demi investasi, dan diam ketika rakyat menghirup asap, sejatinya telah mengikuti hawa nafsu dan meninggalkan keadilan.

Keadilan dalam Islam berarti menempatkan sesuatu pada tempatnya. Hutan harus dijaga, bukan dibakar. Pemimpin yang adil adalah pemimpin yang berani mencabut izin yang merusak lingkungan.

Islam Mendorong Menanam, Bukan Membakar

Islam tidak melarang pemanfaatan hutan. Sebaliknya, Islam mendorong pemanfaatannya dengan tetap menjaga kelestarian. Rasulullah saw. bersabda:

"Tidaklah seorang muslim menanam tanaman, lalu tanaman itu dimakan oleh burung, manusia, atau hewan, melainkan menjadi sedekah baginya." (H.R. Bukhari dan Muslim).

Bahkan, Rasulullah saw. bersabda bahwa jika kiamat tiba dan di tangan seseorang terdapat bibit kurma, hendaklah ia tetap menanamnya. Menanam satu pohon merupakan sedekah jariyah. Terlebih lagi, menjaga satu kawasan hutan yang manfaatnya terus dirasakan oleh banyak makhluk.

Penutup: Kembali pada Sistem Islam

Solusi karhutla bukan sekadar menambah mobil pemadam atau membuat hujan buatan. Upaya tersebut hanya menangani akibat, bukan akar masalah.

Selama hutan diatur dengan logika kapitalisme, selama izin konsesi masih menjadi alat untuk memindahkan kekayaan umum ke tangan korporasi, dan selama negara hanya berperan sebagai regulator yang tunduk pada modal, kebakaran akan terus berulang setiap tahun.

Islam menawarkan jalan yang berbeda. Hutan dikembalikan sebagai kepemilikan umum, dikelola oleh negara yang menerapkan syariat secara kafah, tidak diserahkan penguasaannya kepada swasta, dan dijaga kelestariannya demi kemaslahatan umat. Hanya dengan sistem yang menempatkan Allah sebagai pembuat hukum, manusia sebagai khalifah yang amanah, dan negara sebagai pelayan umat, hutan dapat kembali menjalankan fungsi utamanya.

Bukan hutan yang harus menyesuaikan diri dengan kepentingan ekonomi, melainkan ekonomi yang harus tunduk pada aturan Allah untuk menjaga kelestarian hutan. [Rn/AA]

Baca juga:

0 Comments: