Headlines
Loading...
Fenomena Downgrade di Tengah Bayang Kemiskinan

Fenomena Downgrade di Tengah Bayang Kemiskinan

Oleh: Miya Ummu Rosyadah
(Kontributor SSCQMedia.com)

SSCQMedia.com— Fenomena menurunkan standar gaya hidup (downgrade) yang melanda kota-kota besar belakangan ini bukan sekadar persoalan berhemat. Beralih ke barang yang lebih murah, memangkas anggaran hiburan, atau menunda belanja nonprioritas sekilas tampak sebagai strategi rasional. Namun, masalahnya, penyesuaian anggaran ini telah merembet ke urusan pangan dan kesehatan. Ketika jutaan keluarga terpaksa menghemat biaya makan, mengurangi porsi obat, dan mengorbankan waktu istirahat demi bertahan hidup, kita sedang menyaksikan krisis laten yang mengancam ketahanan fisik dan mental masyarakat secara luas. Fenomena ini perlu dicermati, termasuk dari sudut pandang kedokteran komunitas (Kompas.com, 5/10/2026).

Kondisi ekonomi saat ini kian menghimpit. Jika dahulu masyarakat kelas menengah mengandalkan tabungan ketika menghadapi kesulitan, kini sebagian mulai bergantung pada utang. Cerita tentang menjual mobil untuk beralih ke sepeda motor atau memangkas anggaran nongkrong yang ramai diperbincangkan di media sosial mencerminkan kondisi nyata di lapangan (Republika.co.id, 8/10/2026).

Data Badan Pusat Statistik (BPS) yang diolah IDEAS mengonfirmasi realitas tersebut. Proporsi kelas menengah merosot tajam dari 23% atau 60,8 juta jiwa pada 2018 menjadi 16,6% atau 46,7 juta jiwa pada 2025. Pada saat yang sama, kelompok rentan miskin justru membengkak hingga mencakup 74,5% dari piramida ekonomi nasional.

Akar Masalah

Jika ditelaah lebih dalam, fenomena downgrade dilatarbelakangi oleh beberapa faktor.

Pertama, ilusi konsumerisme dan kemiskinan sistemik. Budaya kapitalistik mendorong perilaku konsumtif dan pengejaran gengsi, sementara struktur ekonomi yang berjalan justru turut melahirkan kemiskinan sistemik.

Kedua, kebijakan yang mencekik. Gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK), lonjakan harga bahan pokok, serta beban pajak yang kian memberatkan secara langsung menggerus daya beli masyarakat.

Ketiga, sistem finansial yang rentan. Tatanan ekonomi kapitalistik-sekuler dinilai turut memicu krisis berkepanjangan dan memperlebar kesenjangan ekonomi.

Keempat, minimnya peran negara. Penguasa terkesan lepas tangan dari kewajiban utamanya dalam menjamin kesejahteraan dasar setiap individu rakyat.

Perspektif Islam: Jaminan Negara dan Pengaturan Prioritas

Islam bukan sekadar agama, melainkan juga mabda (ideologi) yang memiliki seperangkat aturan untuk mengatur kehidupan. Islam menawarkan solusi atas berbagai persoalan kehidupan, termasuk fenomena downgrade, melalui pendekatan yang mendasar.

Pada tingkat individu, Islam mengajarkan pemenuhan kebutuhan berdasarkan skala prioritas, bukan sekadar mengikuti keinginan. Kebutuhan pokok harus didahulukan, sedangkan pemenuhan kebutuhan pelengkap dapat ditunda apabila kondisi ekonomi tidak memungkinkan.

Namun, beban memenuhi kebutuhan hidup tidak boleh ditanggung rakyat sendirian. Secara sistemis, negara berkewajiban hadir sebagai pengurus urusan rakyat (ra'in) yang menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar, seperti sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan, dan keamanan. Negara juga bertanggung jawab menyediakan kesempatan kerja yang layak bagi masyarakat.

Rasulullah saw. bersabda:

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

“Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya.” (HR. Bukhari dan Muslim).

Dalam tata kelola keuangan Islam, negara juga dituntut menerapkan kebijakan pungutan yang adil dan tidak menzalimi rakyat. Terkait larangan maks, yakni pungutan yang zalim, terdapat hadis:

إِنَّ صَاحِبَ المَكْسِ فِي النَّارِ

“Sesungguhnya penarik maks berada di dalam neraka.” (HR. Ahmad dan Abu Dawud).

Ketika negara menjalankan fungsinya dengan mengurus seluruh lapisan masyarakat tanpa tebang pilih dan berlandaskan syariat, tekanan finansial yang meluas seperti fenomena downgrade diharapkan dapat dicegah.

Penerapan aturan Islam dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara dapat mewujudkan kesejahteraan yang lebih merata. Hanya dalam sistem Islam, aturan yang bersumber dari Sang Pencipta jagat rata, maka fenomena downgrade tidak akan terjadi karena kesejahteraan dan kemaslahatan akan bisa dirasakan oleh seluruh penjuru alam. [Rn/Wa]

Baca juga:

0 Comments: