Oleh: Ummi Ahtar
(Anggota Komunitas Setajam Pena)
SSCQMedia.com — Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sudah mencapai jumlah yang mengkhawatirkan, terutama pada balita. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan (Kemenkes) per 22 Oktober 2026, terdapat 333.470 kasus ISPA, termasuk 75.172 kasus pada balita, yakni anak berusia di bawah lima tahun. Kasus ISPA tersebut tersebar di tujuh provinsi, yaitu Riau, Sumatra Selatan, Jambi, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah (Kompas.com, 22/10/2026).
Kemenkes telah mengerahkan 2.106 tenaga medis dan tenaga kesehatan serta mendistribusikan jutaan logistik medis ke wilayah terdampak karhutla. Namun, dari 1.691 puskesmas di wilayah terdampak, hanya 827 puskesmas yang memiliki nebulizer, 1.070 puskesmas memiliki tabung oksigen, dan 1.502 puskesmas memiliki konsentrator oksigen (oxygen concentrator). Peralatan tersebut menjadi penunjang pelayanan bagi pasien yang mengalami gangguan pernapasan.
Asap karhutla bukan sekadar asap biasa. Asap tersebut mengandung partikel halus PM2.5 dan zat berbahaya lainnya, seperti hidrogen sulfida, sulfur, karbon dioksida, hidrokarbon aromatik polisiklik (polycyclic aromatic hydrocarbons), asam, hingga logam berat seperti silika, tembaga, kadmium, timbal, bromium, seng, dan kalium. Zat-zat tersebut dapat memicu ISPA, batuk, sesak napas, serta memperburuk asma. Inilah fakta yang sangat menyakitkan bagi rakyat, terutama mereka yang terdampak bencana. Ironisnya, penanganan bencana dan penyaluran bantuan terkesan sangat lambat. Lantas, mengapa pemerintah seolah menyepelekan kejadian ini?
Berita Duka yang Menyakitkan
Karhutla belum usai. Fakta menyedihkan ini membuat publik semakin marah. Bagaimana tidak? Saudara-saudara kita telah berbulan-bulan menghirup udara kotor, bahkan berbahaya. Kabut asap menyelimuti aktivitas sehari-hari. Kegiatan masyarakat terganggu hingga hampir setiap hari terjadi kecelakaan akibat terbatasnya jarak pandang. Naasnya, banyak balita meninggal dunia. Bahkan, sempat beredar berita tentang janin dalam kandungan yang turut meninggal akibat ibunya terpapar asap berbahaya.
Berita duka ini sangat menyayat hati. Betapa tersiksanya para balita karena organ pernapasan mereka yang belum sempurna harus menghirup udara kotor dan partikel berbahaya. Mereka seolah dipaksa menghadapi ancaman kesehatan yang serius. Mirisnya, penanganan bencana terkesan lambat. Bantuan seakan tersendat, bahkan muncul dugaan adanya korupsi anggaran penanggulangan bencana oleh pihak pemerintah. Ditambah lagi, pemerintah belum segera menetapkan status bencana nasional.
Jika Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) belum menetapkan status bencana nasional, apakah harus menunggu korban bertambah agar penanganan menjadi lebih baik? Padahal, balita merupakan generasi penerus kepemimpinan negeri ini. Mereka memiliki hak yang sama untuk mendapatkan udara bersih, yang merupakan kebutuhan dasar bagi kesehatan jasmani, sebagaimana makanan dan minuman. Terlebih, mereka termasuk kelompok rentan karena organ pernapasannya belum berkembang sempurna.
Sistem Salah Kaprah
Asap karhutla yang menyelimuti tujuh provinsi bukan sekadar bencana musiman, melainkan cerminan bagaimana sebuah negara memperlakukan generasinya. Jika karhutla hanya dianggap sebagai bencana musiman, seharusnya pemerintah lebih sigap melakukan pencegahan dan penanggulangan dini agar bencana tersebut tidak memakan korban. Namun, betapa menyakitkannya ketika bencana berlangsung berbulan-bulan, bahkan semakin parah hingga merenggut korban jiwa. Di tengah inflasi, masyarakat juga dipaksa hidup dengan udara kotor. Sungguh kondisi yang membuat rakyat seolah hidup segan mati tak mau.
Bencana telah berlangsung berbulan-bulan, tetapi penanganannya masih jauh dari memadai. Fasilitas kesehatan dan jumlah tenaga kesehatan tidak sebanding dengan kebutuhan warga terdampak. Warga juga masih berhadapan dengan BPJS Kesehatan yang alur administrasinya berbelit ketika membutuhkan pertolongan.
Sebelum bencana ini terjadi, anggaran kesehatan di negeri ini sudah menghadapi berbagai persoalan, terlebih ketika krisis seperti sekarang melanda. Akar persoalannya bukan sekadar teknis, melainkan juga paradigma. Dalam kapitalisme, kesehatan diperlakukan sebagai jasa yang harus diperhitungkan untung dan ruginya. Akibatnya, negara bergeser dari pelayan rakyat menjadi pengelola untung-rugi. Rakyat dipandang sebagai peserta iuran dan konsumen, bukan manusia yang keselamatan jiwanya harus dijaga.
Generasi hanya dipandang sebagai objek keuntungan. Mereka dihargai kelak sebagai tenaga kerja murah, pasar yang potensial, ataupun bagian dari bonus demografi. Negara tidak mampu melindungi rakyatnya secara optimal. Padahal, kesehatan merupakan kebutuhan dasar publik yang wajib dipenuhi negara secara langsung, bukan komoditas yang diperjualbelikan.
Oleh karena itu, penanggulangan bencana ini dinilai kuat berkaitan dengan kezaliman oligarki. Negara berkali-kali memberikan izin konsesi kepada korporasi, sementara rakyat, terutama anak-anak, harus menanggung akibatnya. Inilah gambaran negara yang menganut sistem kapitalisme. Negara lebih mengutamakan kepentingan materi daripada keselamatan jiwa manusia. Sistem kapitalisme sungguh tidak layak dijadikan dasar dalam mengatur kehidupan manusia.
Islam adalah Sistem yang Benar
Berbeda dengan kehidupan yang diatur berdasarkan aturan Islam, Islam telah memberikan jawaban atas setiap persoalan, termasuk keterpurukan generasi saat ini. Islam merupakan ideologi yang lengkap, universal, dan terpadu. Sistem ini diturunkan Allah Swt. sebagai Al-Khaliq dan Al-Mudabbir serta dicontohkan oleh Rasulullah saw. Syariat Islam menjaga hal-hal mendasar bagi manusia. Salah satunya adalah penjagaan jiwa (hifzun nafs). Dalam naungan Khilafah, negara berfungsi sebagai junnah (perisai) yang bergerak cepat ketika keselamatan rakyat, termasuk generasi, berada dalam ancaman.
Negara juga hadir sebagai raa'in (pengurus) yang bertanggung jawab penuh atas urusan rakyat, bukan sekadar regulator yang menunggu bencana terjadi lalu bereaksi. Karena itu, Khilafah akan mengupayakan pelayanan kesehatan melalui langkah promotif, preventif, dan kuratif.
Pertama, secara promotif, rakyat diedukasi tentang kesehatan lingkungan dan cara melindungi anak-anak dari paparan asap. Kedua, secara preventif, negara mencegah kebakaran sebelum api membesar. Ketiga, secara kuratif, negara memberikan pelayanan kesehatan secara cepat dan gratis kepada siapa pun yang sakit. Semua itu didukung teknologi yang memadai, mulai dari pemantauan titik api hingga penyediaan peralatan medis yang lengkap.
Seluruh upaya pencegahan tersebut bertumpu pada pengelolaan anggaran yang benar. Dalam Islam, hutan dan kekayaan alam yang besar termasuk kepemilikan umum. Sebagaimana sabda Rasulullah saw. bahwa kaum muslim berserikat dalam tiga hal, yaitu air, padang rumput, dan api. Kekayaan tersebut tidak boleh diserahkan kepada swasta melalui konsesi, melainkan harus dikelola negara demi kemaslahatan umat. Hasil pengelolaannya menjadi bagian dari sumber pemasukan Baitulmal. Dengan pengelolaan yang tepat, kebakaran hutan dan lahan dapat dicegah sejak dini.
Negara Khilafah juga melakukan mitigasi dan memantau kondisi lapangan secara proaktif. Dengan demikian, ketika terjadi karhutla, tindakan penanganan dapat dilakukan secara cepat dan tepat sebelum jatuh korban. Jika syariat Islam diterapkan secara kaffah dalam seluruh aspek kehidupan, kebahagiaan dunia dan akhirat diharapkan dapat terwujud. Anak-anak kita pun dapat bernapas lega di bawah langit yang bersih.
Wallahu a'lam bishawab. [An/UF]
0 Comments: