Oleh: Dra. Rahma
Aktivis Muslimah
SSCQMedia.com—Penyampaian Presiden Prabowo di parlemen pada 14 Agustus mengklaim bahwa selama 21 bulan pertama masa kerjanya, pemerintah telah menghasilkan berbagai kesuksesan melalui 121 kebijakan transformatif. Beberapa di antaranya adalah pertumbuhan ekonomi yang tinggi, swasembada pangan, serta peningkatan kesejahteraan melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Namun, jika dicermati, berbagai klaim tersebut mengandung banyak cacat.
Pemerintah memang mencatat pertumbuhan ekonomi sebesar 5,45 persen pada semester I 2026, tertinggi dalam 13 tahun. Namun, angka itu masih jauh dari target pertumbuhan 8 persen dan tidak istimewa. Pendorong utamanya adalah konsumsi rumah tangga yang ditopang bantuan sosial serta belanja pemerintah melalui MBG dan KDMP.
Namun, keduanya dibiayai dengan peningkatan utang negara. Per Juni 2026, utang pemerintah menembus Rp10.293 triliun atau 41,26 persen dari PDB. Beban bunga mencapai Rp599,5 triliun atau 19 persen dari target pendapatan negara sehingga membuat ruang fiskal semakin sesak. Ruang pembangunan untuk kemaslahatan publik pun semakin terbatas.
Di saat yang sama, daya beli dan pendapatan masyarakat menurun, khususnya kelompok kelas menengah, yaitu kelompok dengan pengeluaran 3,5–17 kali garis kemiskinan. Jumlahnya turun dari 59,4 juta jiwa atau 22,5 persen penduduk pada 2018 menjadi 46,7 juta jiwa atau 16,6 persen pada 2025. Sementara itu, berdasarkan data Susenas BPS, sebanyak 23 persen penduduk rentan jatuh menjadi orang miskin.
Hal ini terkonfirmasi oleh rata-rata saldo rekening perbankan di bawah Rp100 juta yang merosot dari Rp2,75 juta pada Agustus 2020 menjadi Rp1,74 juta pada Juli 2025. Sementara itu, pangsa simpanan di atas Rp5 miliar justru naik dari 49,5 persen menjadi 58,0 persen dari total simpanan pada Juni 2026. Kesenjangan ini sejalan dengan rasio Gini yang naik menjadi 0,368 per Maret 2026.
Pelemahan konsumsi diperberat oleh rontoknya pusat-pusat industri manufaktur yang ditandai dengan maraknya PHK. Data Kemnaker mencatat 43.253 kasus PHK sepanjang Januari–Juni 2026, terutama di Jawa Barat, Jawa Timur, dan Banten.
Sementara itu, pada periode yang sama, pembiayaan pegadaian melonjak, termasuk kredit melalui pinjaman daring, paylater, dan gadai emas. Hal ini mengindikasikan melemahnya pendapatan masyarakat.
Kegagalan pemerintah dan Bank Indonesia dalam menjaga nilai tukar rupiah, yang melemah hingga Rp18.000 per dolar AS, berdampak pada semakin mahalnya biaya impor dan membengkaknya nilai utang valuta asing, baik swasta maupun negara.
Di tengah klaim swasembada beras, ketergantungan pada sejumlah pangan strategis justru meningkat. Kedelai masih diimpor sekitar 90 persen dari kebutuhan. Kuota impor gula dan garam industri masing-masing dibuka sebesar 3,12 juta ton dan 1,18 juta ton untuk 2026, sementara bawang putih sepenuhnya diimpor. Ironisnya, program MBG justru memperbesar kebutuhan tahu dan tempe sehingga diproyeksikan mendorong impor kedelai.
Pemerintah juga membanggakan kinerja Danantara yang berhasil menutup 290 BUMN melalui merger dan likuidasi serta memangkas biaya overhead hingga Rp50 triliun. Namun, pada saat yang sama, sektor pertambangan seperti nikel dan batu bara semakin dikuasai swasta dan asing.
Lebih dari 70 persen smelter nikel saat ini berada dalam kepemilikan Cina. Terbaru, 62,2 persen saham raksasa batu bara PT Bayan Resources Tbk dikabarkan akan beralih ke Jhonlin Group milik Haji Isam. Transaksi tersebut ditaksir sekitar Rp300 triliun. Aset strategis sebesar itu mudah berpindah antarswasta, tetapi sulit kembali ke negara.
Lalu, dari target 80.000 unit, KDMP yang telah beroperasi baru sekitar 10.000 unit. Padahal, program ini dibiayai dengan mengalihkan lebih dari separuh Dana Desa 2026, yakni Rp34,57 triliun dari Rp60,57 triliun. Model ritelnya membuat KDMP berkompetisi langsung dengan warung yang sudah ada. Sementara itu, MBG dengan anggaran Rp268 triliun terbukti menjadi sarang korupsi.
Mirisnya, semangat pemerintah membangun KDMP dan MBG tidak semasif upaya menyediakan layanan dasar berkualitas untuk rakyat, seperti pendidikan dan kesehatan. Saat ini, lebih dari 60 persen ruang kelas SD rusak, sedangkan di jenjang SMP hanya sekitar setengahnya yang berkondisi baik.
Padahal, dana yang dibutuhkan kurang dari Rp200 triliun, lebih kecil daripada anggaran MBG selama satu tahun. Di bidang kesehatan, BPJS menghadapi defisit berulang dengan klaim bulanan yang melampaui iuran, sementara rakyat tetap wajib membayar iuran setiap bulan agar layanannya tidak terputus.
Cepat atau lambat, kepercayaan rakyat terhadap klaim pemerintah akan pudar karena kenyataan tidak sesuai dengan ucapan. Tinggal masalahnya, sampai kapan rakyat mau menerima klaim palsu dari pemimpin yang datang silih berganti? Bukankah saatnya rakyat menyadari bahwa ada persoalan mendasar yang keliru dalam negara ini? Apalagi kalau bukan karena ditinggalkannya sistem Islam dan diterapkannya sistem kapitalisme yang dipimpin oleh orang-orang yang tidak amanah? [My/Wa]
0 Comments: