Headlines
Loading...
Tahun Ajaran Baru, Orang Tua Serba Susah

Tahun Ajaran Baru, Orang Tua Serba Susah

Oleh: Nurma Safitri
(Kontributor SSCQMedia.Com)

SSCQMedia.Com—Memasuki bulan Juni hingga Juli, para orang tua dibuat pusing menghadapi tahun ajaran baru. Pasalnya, mereka tidak hanya harus memikirkan biaya pendidikan, seperti pembelian seragam sekolah, tetapi juga kesulitan mencari sekolah bagi anak-anak mereka.

Kondisi ekonomi yang dialami masyarakat, terutama kalangan menengah ke bawah, semakin terasa pada masa tahun ajaran baru. Para orang tua berjuang mencari dana untuk memenuhi biaya pendidikan anak yang jumlahnya tidak sedikit. Salah satu pengeluaran yang cukup membebani adalah biaya seragam sekolah.

Tidak hanya itu, para orang tua juga dipusingkan dengan proses mencari sekolah akibat pemberlakuan sistem zonasi di sekolah negeri. Banyak orang tua menginginkan pendidikan yang berkualitas, tetapi fasilitas tersebut tidak selalu tersedia di wilayah tempat tinggal mereka. (Kompas.id, 23 Juni 2026).

Pada dasarnya, pendidikan merupakan hak setiap warga negara dan seharusnya menjadi sarana untuk menuntut ilmu. Namun, dalam sistem kapitalisme, pendidikan dipandang sebagai komoditas yang dapat diperjualbelikan. Pendidikan dianggap memiliki nilai ekonomi yang mampu menghasilkan keuntungan besar. Oleh karena itu, tidak mengherankan apabila biaya pendidikan dalam sistem ini semakin hari semakin mahal.

Polemik tersebut terjadi karena negara dalam sistem kapitalisme tidak bertindak sebagai raa'in (pengurus), melainkan hanya sebagai regulator yang melepaskan tanggung jawab pembiayaan pendidikan kepada masyarakat. Akibatnya, masyarakat tidak hanya dibebani biaya pendidikan yang terus meningkat, tetapi juga berbagai pungutan lain, termasuk biaya seragam sekolah.

Di sisi lain, orang tua juga mengeluhkan sistem zonasi yang menjadi indikator belum terwujudnya pemerataan kualitas pendidikan. Perbedaan mutu antarsekolah masih terjadi sehingga akses terhadap pendidikan yang berkualitas sangat dipengaruhi oleh lokasi tempat tinggal. Fakta ini menunjukkan bahwa negara belum mampu menyediakan layanan pendidikan yang merata bagi seluruh rakyat.

Belum lagi, sumber daya alam yang melimpah seharusnya dapat menjadi aset strategis untuk membiayai pendidikan seluruh rakyat apabila dikelola dengan baik. Namun, dalam sistem kapitalisme, sumber daya alam justru dikuasai dan diserahkan kepada pihak asing maupun swasta. Akibatnya, pendidikan gratis di negeri ini hanya menjadi angan-angan.

Bagaimana Jika Islam Diterapkan dalam Bidang Pendidikan?

Dalam Islam, pendidikan dan ilmu memiliki kedudukan yang sangat tinggi karena menjadi sarana untuk mengenal Allah Swt., memahami syariat-Nya, serta menjalani kehidupan sesuai dengan petunjuk-Nya.

Islam menetapkan pendidikan sebagai hak yang wajib diperoleh setiap rakyat dan menjadi tanggung jawab negara untuk memenuhinya. Pendidikan tidak boleh dijadikan komoditas ataupun membebankan pembiayaannya kepada masyarakat. Meski demikian, negara tidak melarang rakyat yang ingin mewakafkan hartanya untuk kepentingan pendidikan. Hal ini juga dicontohkan oleh Rasulullah saw. ketika memimpin negara di Madinah.

Dalam Islam, pemimpin berfungsi sebagai raa'in (pengurus) yang bertugas mengurus seluruh urusan rakyatnya. Konsep raa'in mewajibkan negara memastikan setiap individu memperoleh akses pendidikan yang layak tanpa diskriminasi. Selain itu, negara (Khilafah) juga berkewajiban memastikan seluruh kebijakan pendidikan diarahkan untuk membentuk generasi yang berkepribadian Islam, menguasai ilmu pengetahuan, serta memiliki kemampuan yang bermanfaat bagi masyarakat.

Oleh karena itu, pada masa Khilafah, negara akan mewujudkan pendidikan yang berkualitas dan merata di seluruh wilayah sehingga rakyat benar-benar memperoleh haknya. Pembangunan sarana dan prasarana pendidikan, penyediaan tenaga pendidik yang kompeten, serta fasilitas pendidikan tidak dipengaruhi oleh kondisi ekonomi maupun letak geografis. Seluruh pembiayaan pendidikan diambil dari Baitul Mal, khususnya dari pos kepemilikan umum (milkiyyah 'ammah) yang bersumber dari pengelolaan sumber daya alam dan aset publik. Dengan demikian, pendidikan gratis dapat diwujudkan bagi seluruh rakyat.

Wallahu a'lam bishawab. [Hz/HEM]

Baca juga:

0 Comments: