Kesejahteraan Perlu Syariah Kafah

Oleh: Isnawati
Muslimah Penulis Peradaban

SSCQMedia.Com — Pertamina Patra Niaga melaporkan bahwa konsumsi BBM subsidi meningkat setelah harga BBM nonsubsidi mengalami penyesuaian. Pada Juli 2026, penggunaan Pertalite naik 9,4 persen, sedangkan Biosolar bertambah sekitar 13,9 persen. Porsi penggunaan Pertalite bahkan meningkat menjadi 80 persen dari sebelumnya 75 persen. Untuk mengantisipasi lonjakan tersebut, Pertamina menambah pasokan BBM subsidi di berbagai SPBU agar kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi (Kompas.com, 16 Juli 2026).

Angka-angka tersebut bukan sekadar data statistik. Di baliknya tersimpan kenyataan yang menyayat hati. Semakin banyak keluarga yang harus memangkas pengeluaran, pelaku usaha kecil yang kehilangan keuntungan, hingga para pekerja yang terpaksa beralih menggunakan BBM subsidi karena kemampuan membeli BBM nonsubsidi terus melemah. Bukan karena ingin bergantung pada subsidi, melainkan karena keadaan memaksa mereka bertahan dengan pilihan yang tersedia.

Fenomena ini menunjukkan bahwa tekanan ekonomi telah menjalar ke berbagai lapisan masyarakat. Mereka yang sebelumnya masih mampu memenuhi kebutuhan tanpa bantuan negara perlahan ikut masuk dalam antrean penerima subsidi. Biaya hidup terus meningkat, sementara penghasilan banyak keluarga tidak mengalami kenaikan yang sebanding. Akibatnya, ruang bernapas masyarakat semakin sempit.

Keadaan tersebut seharusnya dipandang sebagai peringatan serius. Bertambahnya pengguna BBM subsidi bukanlah tanda keberhasilan, melainkan isyarat bahwa semakin banyak masyarakat kehilangan daya beli. Jika kondisi ini terus berlangsung, persoalannya bukan lagi tentang besarnya subsidi, melainkan rapuhnya fondasi kesejahteraan yang sedang dibangun.

Harus diakui, subsidi memang dapat mengurangi beban dalam jangka pendek. Namun, subsidi bukanlah obat yang mampu menyembuhkan penyakit. Subsidi hanya meredakan rasa sakit untuk sementara. Selama akar persoalan tetap dibiarkan, kesulitan yang sama akan terus berulang, meskipun berbagai kebijakan baru terus diluncurkan.

Negara boleh saja melahirkan beragam paket bantuan, memperbesar anggaran subsidi, menggulirkan insentif, atau menerbitkan aturan yang tampak berpihak kepada masyarakat. Semua itu mungkin menghadirkan kelegaan sesaat. Namun, apabila kerangka yang melandasi seluruh kebijakan tetap tidak berubah, manfaatnya hanya akan bersifat sementara. Hari ini masyarakat merasa sedikit tertolong, esok mereka kembali dihantam mahalnya biaya hidup. Hari ini beban terasa lebih ringan, beberapa waktu kemudian tekanan ekonomi kembali datang dengan wajah yang berbeda. Inilah bukti bahwa persoalan sesungguhnya bukan terletak pada banyak atau sedikitnya kebijakan, melainkan pada sistem yang terus melahirkan persoalan baru, sebaik apa pun kebijakan yang dibuat.

Akar Persoalan Sistem

Kesejahteraan tidak pernah ditentukan hanya oleh murahnya harga BBM. Kesejahteraan terwujud ketika setiap orang memiliki pekerjaan yang layak, kebutuhan pokok mudah diperoleh, pendidikan membentuk manusia yang bertakwa, keamanan terjaga, serta kekayaan alam dikelola demi kepentingan seluruh masyarakat. Semua unsur tersebut saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan.

Ketika politik lebih berpihak kepada kepentingan pemilik modal, kebijakan ekonomi pun mudah dipengaruhi oleh kepentingan yang sama. Ketika pendidikan hanya mengejar keterampilan tanpa membangun ketakwaan, lahirlah generasi yang mengukur segala sesuatu berdasarkan keuntungan materi semata. Ketika sumber daya alam diserahkan kepada segelintir pihak, hasil kekayaan negeri tidak lagi dinikmati oleh masyarakat luas.

Oleh karena itu, menggantungkan harapan hanya pada satu kebijakan, misalnya kebijakan ekonomi, ibarat menimba air dari perahu yang bocor. Air yang masuk mungkin dapat dibuang, tetapi kebocorannya tetap ada. Selama lubang itu tidak ditutup, perahu akan terus terancam tenggelam.

Islam memandang negara bukan sekadar pembuat aturan atau pengawas pasar. Negara adalah pengurus urusan masyarakat yang bertanggung jawab menjamin terpenuhinya kebutuhan pokok setiap individu serta menjaga kemaslahatan umum. Tanggung jawab tersebut tidak boleh diserahkan kepada mekanisme pasar ataupun kepentingan korporasi.

Prinsip tersebut tampak nyata pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Memang, pada masa itu belum dikenal BBM sebagaimana sekarang. Namun, cara beliau mengelola negara memperlihatkan bagaimana kebutuhan masyarakat dijadikan prioritas utama. Infrastruktur dibangun agar distribusi barang berjalan lancar, sarana transportasi diperhatikan, dan ketika terjadi paceklik pada Tahun Ramadah, bantuan segera dikirim dari berbagai wilayah sehingga tidak ada masyarakat yang dibiarkan kelaparan.

Lebih dari itu, kekayaan yang menjadi milik bersama tidak diserahkan kepada individu ataupun perusahaan untuk dikuasai demi keuntungan pribadi. Negara mengelolanya sebagai amanah, kemudian hasilnya dikembalikan untuk kemaslahatan seluruh masyarakat. Negara benar-benar hadir sebagai pelindung, bukan sekadar penonton yang menyaksikan kesulitan rakyat dari kejauhan.

Syariah Solusi Hakiki

Inilah perbedaan mendasar antara memperbaiki dampak dan menyelesaikan akar persoalan. Syariah tidak hanya mengatur urusan ekonomi, tetapi juga politik, pendidikan, sosial, hukum, hingga pengelolaan kekayaan alam dalam satu sistem yang utuh. Setiap aturan saling menguatkan sehingga keadilan tidak bergantung pada pergantian kebijakan ataupun pergantian pemimpin.

Sungguh, kesejahteraan tidak akan benar-benar terwujud hanya dengan memperluas subsidi atau menambah bantuan. Selama sistem kehidupan tetap melahirkan ketimpangan, masyarakat akan terus dipaksa bertahan di tengah kesulitan yang tidak pernah selesai. Luka lama belum sembuh, luka baru telah kembali muncul.

Tegaknya syariah dalam naungan Khilafah bukan sekadar romantisme sejarah, melainkan kebutuhan untuk menghadirkan tata kelola kehidupan yang bersumber dari wahyu Allah Swt. Dengan syariah yang diterapkan secara kafah, hak-hak masyarakat terlindungi, kekayaan alam dikelola dengan amanah, dan kesejahteraan tidak berhenti sebagai janji politik yang berulang pada setiap masa.

Masyarakat tidak membutuhkan kebijakan yang sekadar terdengar indah atau tampak meyakinkan di atas kertas. Masyarakat membutuhkan sistem yang mampu menghapus akar kesulitan, menjaga hak-haknya, serta menghadirkan keadilan yang benar-benar dapat dirasakan dalam kehidupan sehari-hari. Itulah perubahan mendasar yang pernah diwujudkan oleh peradaban Islam dan hingga hari ini tetap menjadi kebutuhan yang sangat mendesak.

Wallahu a'lam bissawab. [My/UF]