Hubungan Penguasa dan Rakyat: Ketika Sistem Menentukan Kepemimpinan

Oleh: Istiana Ayu S. R.
Kontributor SSCQMedia.Com

SSCQMedia.Com—Belakangan ini, hubungan antara penguasa dan rakyat kembali menjadi sorotan. Ribuan mahasiswa menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung DPR RI dengan membawa berbagai tuntutan, mulai dari penurunan harga BBM, evaluasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG), hingga mahalnya biaya hidup (Kompas.com, 19 Juni 2026). Bahkan, program MBG disandingkan dengan tuntutan mengenai BBM dan tingginya biaya hidup karena masyarakat menilai persoalan ekonomi jauh lebih mendesak (Kompas.com, 18 Juni 2026).

Di sisi lain, pelaksanaan MBG juga menuai berbagai kritik. Sejumlah pengusaha penyedia makanan mengeluhkan keterlambatan pembayaran dan ketidakjelasan pelaksanaan program. Saat program dihentikan sementara selama libur sekolah, mereka kembali menyampaikan protes karena usahanya terdampak (Kompas.com, 19 Juni 2026). Menanggapi demonstrasi tersebut, sejumlah wakil rakyat menjanjikan evaluasi terhadap kebijakan BBM maupun MBG (WartaEkonomi.co.id, 19 Juni 2026). Sementara itu, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengajak mahasiswa berdialog saat kunjungan kerjanya ke Nusa Tenggara Timur dan Papua (Kompas.com, 18 Juni 2026).

Berbagai peristiwa tersebut menunjukkan bahwa hubungan antara penguasa dan rakyat sedang menghadapi tantangan. Aspirasi rakyat terus disampaikan, pemerintah memberikan respons, tetapi persoalan yang hampir sama tetap berulang. Kondisi ini mengundang pertanyaan, apakah masalahnya hanya terletak pada kebijakan atau justru pada sistem yang menjadi dasar penyelenggaraan negara?

Banyak orang berharap pergantian pemimpin akan membawa perubahan besar. Namun, kenyataannya persoalan yang dihadapi rakyat tidak banyak berubah. Harga kebutuhan pokok tetap menjadi beban, biaya hidup terus meningkat, dan kesejahteraan masih menjadi harapan bagi banyak keluarga. Hal ini menunjukkan bahwa persoalan tidak cukup diselesaikan dengan mengganti siapa yang memimpin. Ada sesuatu yang lebih mendasar, yaitu sistem yang mengatur arah kebijakan negara.

Dalam sistem yang berlaku saat ini, pemerintah tidak hanya mempertimbangkan kebutuhan rakyat, tetapi juga harus memperhatikan kondisi anggaran, mekanisme pasar, investasi, utang, dan pertumbuhan ekonomi. Akibatnya, ketika harga BBM naik, alasannya mengikuti harga pasar dunia. Ketika harga pangan melonjak, alasannya karena mekanisme pasar. Ketika biaya hidup semakin berat, solusi yang diberikan sering kali berupa bantuan sosial atau program-program baru yang sifatnya sementara.

Padahal, yang dibutuhkan rakyat sebenarnya sederhana. Mereka menginginkan harga kebutuhan pokok yang terjangkau, lapangan pekerjaan yang tersedia, pendidikan dan layanan kesehatan yang mudah diakses, serta kehidupan yang lebih sejahtera. Sayangnya, ketika kebijakan lebih banyak dipengaruhi oleh pertimbangan ekonomi dan kepentingan politik, kebutuhan rakyat sering kali tidak menjadi prioritas utama.

Inilah yang membuat hubungan antara penguasa dan rakyat terasa semakin jauh. Rakyat merasa baru didengar ketika demonstrasi terjadi, sedangkan pemerintah merasa telah bekerja melalui berbagai program yang dibuat. Akibatnya, kepercayaan masyarakat terus menurun dan demonstrasi menjadi sesuatu yang berulang.

Islam menawarkan cara pandang yang berbeda. Dalam Islam, kekuasaan bukanlah hak istimewa yang boleh dinikmati, melainkan amanah besar yang akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Swt. Allah Swt. berfirman,

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu menetapkannya dengan adil." (QS. An-Nisa: 58).

Rasulullah saw. juga bersabda,

"Imam adalah pengurus rakyat dan ia bertanggung jawab atas rakyat yang diurusnya." (HR Bukhari dan Muslim).

Hadis ini menjelaskan bahwa seorang pemimpin dalam Islam adalah pelayan rakyat. Tugasnya bukan sekadar membuat kebijakan, melainkan memastikan kebutuhan masyarakat benar-benar terpenuhi. Negara bertanggung jawab menyediakan keamanan, pendidikan, layanan kesehatan, lapangan pekerjaan, serta mengelola kekayaan alam agar manfaatnya kembali kepada seluruh rakyat, bukan hanya kepada segelintir pihak.

Namun, Islam juga tidak mengajarkan rakyat untuk diam ketika melihat penguasa melakukan kesalahan. Dalam Kitab Nizham al-Hukm fi al-Islam dijelaskan bahwa muhasabah, yaitu mengoreksi penguasa, hukumnya fardu. Sebab, penguasa adalah manusia biasa yang dapat melakukan kekeliruan sehingga harus selalu diingatkan agar tetap menjalankan hukum Allah.

Rasulullah saw. bersabda,

"Penghulu para syuhada adalah Hamzah dan seseorang yang berdiri di hadapan penguasa yang zalim, lalu memerintahkannya kepada yang makruf dan melarangnya dari yang mungkar, kemudian ia dibunuh." (HR Al-Hakim).

Agar kritik dan aspirasi rakyat tersampaikan dengan baik, Islam juga menetapkan adanya Majelis Umat. Dalam Kitab Ajhizah ad-Daulah al-Khilafah dijelaskan bahwa Majelis Umat menjadi wakil rakyat untuk menyampaikan pendapat, kritik, pengaduan, serta melakukan muhasabah terhadap penguasa. Dengan demikian, suara rakyat tidak hanya didengar saat memilih pemimpin, tetapi juga terus menjadi bagian dari jalannya pemerintahan.

Hubungan antara penguasa dan rakyat dalam Islam bukanlah hubungan antara atasan dan bawahan, apalagi hubungan antara penguasa yang harus dilayani dengan rakyat yang hanya menerima kebijakan. Hubungan itu dibangun di atas amanah. Penguasa wajib melayani rakyat sesuai dengan syariat Allah, sedangkan rakyat wajib menaati pemimpin dalam perkara yang makruf sekaligus mengoreksinya jika menyimpang dari hukum Allah.

Sejarah membuktikan bagaimana konsep ini melahirkan pemimpin yang benar-benar mengutamakan rakyat. Umar bin Khattab pernah mengatakan bahwa seandainya ada seekor keledai yang terperosok di jalan Irak karena jalan yang rusak, ia khawatir Allah akan meminta pertanggungjawaban kepadanya. Begitulah besarnya rasa tanggung jawab seorang pemimpin dalam Islam.

Berbagai persoalan yang kita saksikan hari ini hendaknya menjadi bahan renungan bersama. Selama sistem yang melahirkan persoalan tersebut tetap dipertahankan, pergantian pemimpin tidak akan mampu menghadirkan perubahan yang mendasar. Karena itu, yang perlu dibenahi bukan hanya siapa yang memimpin, melainkan juga sistem yang mengatur hubungan antara penguasa dan rakyat.

Islam menawarkan sistem yang menjadikan syariat Allah sebagai dasar pemerintahan. Dalam sistem ini, penguasa diposisikan sebagai pelayan umat, rakyat memiliki hak sekaligus kewajiban untuk melakukan muhasabah, dan seluruh kebijakan diarahkan untuk mewujudkan kemaslahatan masyarakat. Sudah saatnya kaum muslim mengkaji kembali sistem Islam secara menyeluruh karena hanya aturan yang berasal dari Allah Swt. yang mampu menghadirkan keadilan, kesejahteraan, dan keberkahan bagi seluruh manusia. [My/UF]