Oleh Imas Sunengsih, S.E., M.E.
(Aktivis Muslimah Intelektual)
SSCQMedia.com—Rupiah kembali terpuruk. Kondisi ini telah berlangsung selama sepekan terakhir. Dolar menguat, sedangkan rupiah terus melemah. Kenaikan harga pun tidak terkendali. Berbagai kebutuhan pokok mulai mengalami kenaikan secara signifikan. Akibatnya, kondisi ekonomi Indonesia dinilai semakin memburuk, bukan tumbuh seperti yang digaungkan pemerintah.
Melemahnya rupiah saat ini dinilai sangat mengkhawatirkan. Berdasarkan data pasar pada pukul 11.02 WIB, rupiah bergerak melemah sebesar 60 poin atau terkoreksi 0,34 persen ke level Rp17.728 per dolar AS. (KompasTV, 19 Mei 2026).
Banyak ekonom menilai bahwa jika rupiah terus melemah, Indonesia berpotensi mengalami krisis seperti tahun 1998. Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah, termasuk melakukan sidak ke bursa saham untuk menekan IHSG agar meningkat. Namun, kondisi ekonomi dinilai belum menunjukkan perbaikan dan masih berada dalam keterpurukan.
Krisis ekonomi akan terus berulang selama sistem ekonomi kapitalisme masih digunakan seperti saat ini. Hal itulah yang terjadi di Indonesia. Dalam sistem ekonomi kapitalisme terdapat konsep dan mekanisme yang dinilai keliru sehingga memunculkan berbagai persoalan dalam banyak aspek kehidupan.
Sistem ekonomi kapitalisme lebih mengutamakan pertumbuhan ekonomi pada sektor nonriil, seperti bursa saham. Padahal, pergerakan dan pertumbuhan ekonomi semacam itu tidak dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Selain itu, penggunaan uang kertas yang tidak berbasis emas atau perak dinilai rentan mengalami pelemahan, sebagaimana yang terjadi pada rupiah hari ini.
Dalam sistem ekonomi kapitalisme, dolar dijadikan standar mata uang dunia. Amerika Serikat sebagai pemilik dolar pun menjadi negara adidaya yang memiliki pengaruh besar terhadap perekonomian global. Dolar mendominasi transaksi dunia sehingga ketika dolar menguat, negara-negara lain ikut terdampak.
Karena itu, ketika dolar menguat dan rupiah melemah, dampaknya sangat dirasakan oleh rakyat Indonesia. Banyak barang kebutuhan di Indonesia berasal dari impor yang transaksinya menggunakan dolar. Oleh sebab itu, pernyataan bahwa masyarakat desa tidak terdampak karena tidak menggunakan dolar dianggap tidak sesuai dengan realitas di lapangan.
Dampaknya dapat terlihat dari kenaikan harga kebutuhan pokok, seperti tahu, tempe, mi instan, dan berbagai bahan pangan lainnya. Masyarakat desa pun tetap membutuhkan alat transportasi, sedangkan bahan bakar minyak (BBM) masih bergantung pada impor. Ketika nilai dolar naik, harga BBM ikut terdorong naik sehingga masyarakat desa tetap merasakan dampaknya.
Inilah gambaran sistem ekonomi kapitalisme yang dinilai tidak mampu menyejahterakan rakyat. Sistem ini dianggap terus membebani masyarakat dengan berbagai kebutuhan yang seharusnya dapat dijamin negara. Karena itu, masyarakat dinilai perlu menyadari bahwa kapitalisme merupakan sistem yang rusak dan sudah saatnya diganti dengan sistem Islam secara kafah, termasuk dalam bidang ekonomi.
Dalam sistem ekonomi Islam, pertumbuhan ekonomi lebih diutamakan pada sektor riil, seperti industri sepatu, tekstil, pasar kebutuhan pokok, dan sektor produksi lainnya. Tidak ada praktik pasar saham yang dianggap bersifat spekulatif dan diharamkan. Negara juga akan memperhatikan distribusi kebutuhan pokok kepada masyarakat.
Selain itu, mata uang dalam sistem Islam berbasis dinar dan dirham. Adapun jika menggunakan uang kertas, nilainya harus ditopang oleh cadangan emas dan perak agar stabil dan tidak mudah mengalami pelemahan.
Dalam Islam, negara bertanggung jawab penuh dalam mengurus rakyatnya. Amanah kepemimpinan harus dijalankan berdasarkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Swt. Pemimpin wajib menerapkan syariat Islam secara menyeluruh dan tidak boleh membuat kebijakan yang menzalimi rakyat.
Rasulullah saw. bersabda:
“Sesungguhnya manusia yang paling dicintai Allah dan paling dekat kedudukannya dengan Allah pada hari kiamat adalah pemimpin yang adil. Adapun manusia yang paling dibenci Allah dan paling jauh kedudukannya dari Allah pada hari kiamat adalah pemimpin yang zalim.”
(HR Tirmidzi).
Dalam pandangan Islam, kondisi ekonomi negara akan dijaga agar tetap stabil dan tidak bergantung pada impor. Berbagai kebutuhan rakyat akan dipenuhi melalui pengelolaan sumber daya alam milik negara. Kekayaan negeri akan dikelola negara dan hasilnya dikembalikan untuk kesejahteraan rakyat.
Negara Islam diyakini mampu memenuhi kebutuhan rakyat karena negeri-negeri muslim memiliki sumber daya alam yang melimpah. Negara Islam tersebut disebut sebagai khilafah ala minhaj nubuwwah, yakni sistem pemerintahan yang diyakini mengikuti metode kenabian.
Menurut pandangan ini, khilafah merupakan warisan politik Islam yang pernah ditegakkan Rasulullah saw. dan dianggap perlu diwujudkan kembali setelah runtuh selama lebih dari satu abad. Kaum muslim dinilai membutuhkan kepemimpinan yang menjaga akidah, melindungi negeri, dan membela umat Islam.
Karena itu, diperlukan persatuan langkah dan kesamaan pemahaman dalam memperjuangkan penerapan Islam secara menyeluruh. Perjuangan tersebut dinilai harus dilakukan bersama-sama melalui kelompok yang memiliki konsep dan metode perjuangan yang jelas.
Wallahu a’lam bish shawab. [My/EKD]
0 Comments: