Headlines
Loading...
Pendidikan Tinggi Jadi Alat Industri

Pendidikan Tinggi Jadi Alat Industri

Oleh: Isnawati
(Muslimah Penulis Peradaban)

SSCQmedia.com—Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi tengah mengkaji penghapusan sejumlah program studi yang dianggap tidak lagi relevan dengan kebutuhan masa depan.

Kebijakan ini dikaitkan dengan target pertumbuhan ekonomi nasional, di mana lulusan perguruan tinggi diarahkan untuk memenuhi kebutuhan delapan sektor industri strategis. Wacana tersebut memicu perhatian publik karena jurusan pendidikan dan kedokteran disebut berpotensi terdampak. Sekretaris Jenderal Kemdiktisaintek, Badri Munir Sukoco, menyatakan bahwa program studi perlu menyesuaikan kebutuhan industri masa depan. Sementara itu, sejumlah rektor kampus mengingatkan agar kebijakan tersebut tidak diterapkan secara tergesa-gesa dan menegaskan bahwa perguruan tinggi bukan sekadar tenaga kerja (JawaPos.com, 6 Mei 2026).

Kebijakan ini menyingkap wajah asli sistem pendidikan dalam demokrasi kapitalisme. Pendidikan tidak lagi dipandang sebagai proses membentuk manusia berilmu dan berkepribadian, melainkan dipersempit menjadi alat produksi tenaga kerja. Ukuran keberhasilan bukan lagi kualitas manusia, tetapi seberapa cepat lulusan terserap industri. Inilah logika dasar kapitalisme: segala sesuatu dinilai berdasarkan manfaat ekonomi. Ketika sebuah jurusan dianggap tidak menguntungkan, maka jurusan tersebut dinilai layak dihapus, meskipun mungkin memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat.

Arah kebijakan ini bukanlah kebetulan. Ia lahir dari sistem yang menjadikan pasar sebagai penentu utama. Dalam demokrasi kapitalisme, negara tidak benar-benar berdiri untuk rakyat. Negara lebih sering berperan sebagai fasilitator kepentingan ekonomi, termasuk kepentingan industri besar. Pendidikan pun akhirnya diseret mengikuti arus tersebut. Perguruan tinggi dipaksa menyesuaikan diri bukan dengan kebutuhan masyarakat secara utuh, melainkan dengan kebutuhan pasar yang terus berubah.

Di sinilah letak persoalan utamanya. Ketika pendidikan dikendalikan oleh logika pasar, orientasinya menjadi sempit dan jangka pendek. Hari ini industri membutuhkan bidang tertentu, maka kampus diarahkan ke sana. Besok kebutuhan berubah, maka arah pendidikan ikut berubah. Tidak ada pijakan yang kokoh dan tidak ada visi jangka panjang untuk membangun peradaban. Yang ada hanyalah reaksi terhadap kepentingan ekonomi yang fluktuatif.

Dampaknya mulai terlihat. Ilmu pengetahuan dipilah berdasarkan nilai ekonominya. Jurusan yang dianggap tidak “laku” terancam hilang, padahal tidak semua ilmu harus diukur dengan uang. Ada ilmu yang berperan menjaga nilai, membangun karakter, bahkan menjadi fondasi peradaban. Jika semuanya diukur dengan pasar, perlahan pendidikan akan kehilangan ruhnya. Kampus berubah menjadi tempat pelatihan kerja, bukan pusat keilmuan.

Kondisi ini membentuk pola pikir generasi muda semakin pragmatis. Pilihan jurusan bukan lagi didasarkan pada minat atau kontribusi, melainkan semata peluang kerja. Mahasiswa didorong untuk berpikir sempit: kuliah demi pekerjaan, bukan untuk memahami kehidupan. Dalam jangka panjang, kondisi ini berbahaya. Masyarakat akan kehilangan pemikir dan ilmuwan yang berpikir mendalam, lalu hanya dipenuhi tenaga kerja yang bergerak mengikuti kebutuhan industri.

Semua ini menunjukkan satu hal: demokrasi kapitalisme gagal menjaga arah pendidikan. Sistem ini tidak mampu menempatkan pendidikan sebagai pilar peradaban. Sebaliknya, pendidikan justru direduksi menjadi alat ekonomi. Negara yang seharusnya bertanggung jawab penuh terhadap pendidikan malah menyerahkan arah kebijakannya kepada mekanisme pasar. Akibatnya, pendidikan kehilangan kedaulatannya.

Lalu, apa solusinya?

Pertama, pada level individu, perlu ada kesadaran bahwa pendidikan bukan sekadar jalan mencari pekerjaan. Ilmu memiliki nilai yang jauh lebih tinggi. Ilmu membentuk cara berpikir, menentukan arah hidup, dan menjadi bekal untuk berkontribusi bagi masyarakat. Kesadaran ini penting agar generasi muda tidak sepenuhnya terseret arus pragmatisme.

Kedua, pada level masyarakat, perlu ada kepedulian dan keberanian untuk mengkritisi arah pendidikan. Masyarakat tidak boleh diam ketika pendidikan dipersempit hanya demi kepentingan industri. Diskusi, tulisan, dan berbagai bentuk kontrol sosial harus terus dilakukan agar kebijakan pendidikan tidak melenceng dari tujuan besarnya.

Namun, solusi paling mendasar berada pada level negara. Selama sistem yang digunakan masih demokrasi kapitalisme, maka persoalan ini akan terus berulang. Dibutuhkan perubahan sistem yang mampu menempatkan pendidikan pada posisi yang benar. Dalam Islam, pendidikan merupakan tanggung jawab penuh negara. Negara tidak tunduk pada pasar, melainkan mengatur pendidikan berdasarkan kebutuhan umat.

Dalam sistem Islam, negara membangun sumber daya manusia untuk melayani kebutuhan rakyat. Bukan industri yang mengatur pendidikan, tetapi negara yang mengarahkan industri sesuai kebutuhan masyarakat. Kurikulum disusun bukan untuk memenuhi pasar, melainkan untuk membentuk manusia yang berilmu, berakhlak, dan siap berkontribusi di berbagai bidang kehidupan.

Pembiayaan pendidikan pun menjadi tanggung jawab negara sehingga tidak ada ketergantungan pada kepentingan luar. Dengan demikian, pendidikan memiliki kemandirian dan arah yang jelas. Semua disiplin ilmu ditempatkan secara proporsional, tidak dihapus hanya karena dianggap tidak menguntungkan secara ekonomi.

Inilah perbedaan mendasar antara sistem kapitalisme dan sistem Islam. Kapitalisme menjadikan pendidikan sebagai alat industri, sedangkan Islam menjadikan ilmu sebagai fondasi peradaban. Kapitalisme tunduk pada pasar, sementara Islam tunduk pada syariah.

Jika ingin menyelamatkan pendidikan dari kerusakan yang semakin dalam, maka perubahan tidak bisa dilakukan setengah-setengah. Tidak cukup hanya mengganti kebijakan, tetapi juga harus mengganti sistem. Penerapan syariah secara menyeluruh dalam bingkai khilafah diyakini menjadi solusi untuk mengembalikan pendidikan pada tujuan sejatinya, yaitu mencetak manusia yang berilmu, berakhlak, dan mampu memimpin peradaban, bukan sekadar menjadi roda dalam mesin industri.

Wallahu a‘lam bishshawab. [Rn/UF]

Baca juga:

0 Comments: