Orientasi Pendidikan untuk Industri, Bukan untuk Membangun SDM

Oleh: Bunda Erma E
(Pemerhati Generasi)

SSCQmedia.com—Pemerintah Indonesia melontarkan wacana penghapusan program studi (prodi) di perguruan tinggi yang dianggap tidak relevan demi mencapai target pertumbuhan ekonomi. Sekretaris Jenderal Kemdiktisaintek, Badri Munir Sukoco yang juga dosen Unair, menegaskan bahwa keberadaan prodi di perguruan tinggi perlu menyesuaikan kebutuhan dunia masa depan, terutama kebutuhan industri (msn.com, 28/04/2026).

Meski informasi resmi belum diterima sejumlah kampus, beberapa perguruan tinggi telah merespons wacana tersebut. Di antaranya Rektor UMM dan Unisma yang menolak penutupan prodi hanya karena dianggap tidak sesuai dengan kebutuhan pasar, sebab kampus bukan pabrik pencetak pekerja. Wakil Rektor UMY lebih memilih melakukan penyesuaian kurikulum dibanding menutup prodi. Sementara itu, Rektor UGM menyatakan bahwa kampusnya rutin melakukan evaluasi prodi dan terbuka terhadap kemungkinan penutupan, pembukaan, maupun penggabungan program studi (msn.com, 28/04/2026).

Sistem pendidikan liberal-sekuler yang diadopsi negeri ini menyebabkan perguruan tinggi harus menyesuaikan diri dengan tuntutan dunia industri. Dunia kampus yang semestinya menjunjung tinggi ilmu, riset, dan pengembangan akademik akhirnya tunduk pada kepentingan industri kapitalis.

Fungsi negara pun dinilai gagal melindungi kualitas sumber daya manusia (SDM). Negara terkesan lepas tangan terhadap tanggung jawab melayani urusan rakyat. Negara lebih peduli terhadap kepentingan perusahaan dan investor dibanding masa depan SDM. Akibatnya, manusia hanya dicetak menjadi pekerja bagi korporasi. Hal ini menjadi bukti bahwa atas nama pertumbuhan ekonomi, sistem kapitalisme telah menggadaikan kualitas SDM.

Islam memandang SDM sebagai aset berharga yang harus diperhatikan secara serius. Kepala negara (khalifah) dalam Islam memiliki tanggung jawab besar terhadap kualitas SDM rakyatnya. Khalifah akan menerapkan sistem pendidikan Islam untuk mencetak SDM yang berkepribadian Islam sekaligus menguasai sains dan teknologi.

Khalifah juga akan mencetak para ahli di berbagai bidang. Keberadaan para ahli tersebut dipersiapkan untuk melayani kebutuhan rakyat karena tugas utama negara adalah mengurus dan melayani rakyatnya.

Dunia pendidikan, termasuk pendidikan tinggi, merupakan tanggung jawab langsung negara. Negara menentukan visi dan misi pendidikan, kurikulum, pembiayaan, serta penyediaan fasilitas dan sarana prasarana pendidikan.

Negara akan mengelola pendidikan tinggi secara mandiri tanpa bergantung pada tekanan dalam maupun luar negeri karena seluruh kebijakan bersandar pada syariat Islam. Melalui Baitulmal, khalifah menerapkan sistem ekonomi Islam yang bertujuan memenuhi kebutuhan pokok masyarakat per individu, seperti sandang, pangan, dan papan, serta kebutuhan publik berupa pendidikan, kesehatan, dan keamanan secara gratis.

Dalam penerapannya, untuk memastikan kebutuhan pokok rakyat terpenuhi, khalifah akan memaksimalkan pengelolaan sumber daya alam (SDA) secara optimal. Dengan demikian, peluang terbukanya lapangan pekerjaan akan semakin luas.

Selain itu, hasil pengelolaan SDA dapat dinikmati masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Hasil tersebut menjadi pemasukan negara yang dapat dialokasikan untuk pendidikan, mulai dari usia anak hingga perguruan tinggi, termasuk untuk riset serta pengembangan sains dan teknologi mutakhir. [US/EKD]