Oleh: Isnawati
(Muslimah Penulis Peradaban)
SSCQMedia.com — Setiap tahun, Hari Buruh selalu diwarnai tuntutan. Tahun ini pun demikian. Puluhan ribu buruh turun ke jalan dengan membawa harapan yang sama dari tahun ke tahun, yakni kehidupan yang lebih layak. Mereka berkumpul dan menyuarakan keresahan yang tidak pernah benar-benar selesai. Aksi besar di Monas yang diikuti puluhan ribu massa menjadi bukti bahwa persoalan buruh bukanlah masalah kecil, melainkan luka lama yang terus terbuka dan dibiarkan tanpa penyelesaian mendasar (CNBC Indonesia, 29 April 2026).
Demonstrasi yang terjadi setiap tanggal 1 Mei merupakan ungkapan kekecewaan yang tidak lagi bisa dibendung. Jeritan tentang upah yang tidak cukup memenuhi kebutuhan hidup, status kerja yang tidak pasti, serta ancaman pemutusan hubungan kerja yang terus menghantui menjadi realitas pahit yang dihadapi buruh setiap hari.
Sebelas tuntutan yang dibawa para buruh bukanlah sesuatu yang muncul secara tiba-tiba. Semua itu merupakan akumulasi panjang dari ketidakadilan yang terus berlangsung akibat sistem yang gagal memberikan perlindungan dan kesejahteraan secara nyata.
Jika dicermati, persoalan ini melibatkan tiga pihak utama, yaitu buruh sebagai pekerja, pengusaha sebagai pemberi kerja, dan negara sebagai pengatur. Ketiganya tidak berjalan pada rel yang semestinya. Buruh terus berada dalam posisi tertekan, pengusaha berfokus mengejar keuntungan sebesar-besarnya, sedangkan negara hanya berperan sebagai regulator yang tampak netral, tetapi kenyataannya tidak benar-benar berpihak kepada pihak yang lemah.
Masalah ini bukan hanya terjadi tahun ini, melainkan terus berulang dari waktu ke waktu. Setiap peringatan Hari Buruh selalu diwarnai isu yang sama. Hal ini menunjukkan bahwa persoalan buruh bukanlah masalah insidental, melainkan persoalan sistemik yang berakar dan tidak pernah disentuh hingga ke dasarnya. Selama akar masalah tidak diselesaikan, persoalan yang sama akan terus terulang tanpa perubahan berarti.
Fenomena demonstrasi buruh sejatinya tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga di berbagai negara yang menerapkan sistem ekonomi kapitalisme. Di kawasan industri, pabrik, hingga sektor rumah tangga, persoalan yang dihadapi buruh memiliki pola yang serupa. Ini menegaskan bahwa masalah utamanya bukan terletak pada individu atau kebijakan tertentu semata, melainkan pada sistem yang digunakan secara keseluruhan.
Kapitalisme menjadikan keuntungan sebagai tujuan utama. Prinsipnya sederhana, yakni mengeluarkan biaya sekecil mungkin untuk memperoleh keuntungan sebesar mungkin. Dalam logika seperti ini, buruh tidak lagi dipandang sebagai manusia yang harus dimuliakan, melainkan hanya sebagai faktor produksi yang dapat ditekan demi efisiensi. Inilah yang membuat hubungan kerja menjadi tidak manusiawi dan sarat ketidakadilan.
Akar masalahnya sangat jelas. Selama sistem ini tetap dipertahankan, kesejahteraan buruh hanya akan menjadi janji yang terus diulang tanpa pernah benar-benar terwujud. Regulasi yang dibuat hanya bersifat tambal sulam. Sekilas tampak berpihak kepada buruh, tetapi pada akhirnya tetap menguntungkan pemilik modal. Akibatnya, kepercayaan buruh terhadap sistem semakin menurun.
Islam Memberikan Solusi
Islam menawarkan solusi yang berbeda, tegas, dan menyentuh langsung akar persoalan.
Pertama, dari sisi individu. Setiap orang harus memahami konsep akad ijarah dengan benar. Akad ini bukan sekadar hubungan kerja biasa, melainkan perjanjian atas manfaat jasa yang diberikan. Tenaga yang dikeluarkan pekerja harus dihargai secara adil sesuai manfaat yang dihasilkan. Jenis pekerjaan, durasi kerja, serta besaran upah harus jelas sejak awal tanpa adanya ketidakjelasan (gharar). Dalam Islam, segala bentuk penindasan terhadap pekerja hukumnya haram.
Upah tidak ditentukan oleh mekanisme pasar yang dimanipulasi, melainkan berdasarkan nilai jasa yang nyata dan kesepakatan yang jujur. Tidak boleh ada pihak yang dirugikan. Islam sangat menjunjung tinggi keadilan dalam hubungan kerja.
Kedua, dari sisi masyarakat. Masyarakat tidak boleh diam terhadap ketidakadilan. Budaya saling mengingatkan dan menolak kezaliman harus terus dihidupkan. Jika masyarakat bersikap apatis, penindasan akan dianggap wajar dan terus berlangsung tanpa perlawanan.
Ketiga, dari sisi negara yang memiliki peran paling krusial. Dalam Islam, negara bukan sekadar regulator, melainkan penanggung jawab langsung atas kesejahteraan rakyat. Kesehatan, pendidikan, keamanan, dan kebutuhan dasar lainnya tidak diserahkan kepada mekanisme pasar, tetapi dijamin oleh negara. Dengan demikian, buruh tidak sepenuhnya bergantung pada upah untuk bertahan hidup.
Negara juga bertanggung jawab mengelola sumber daya alam untuk kepentingan rakyat, bukan diserahkan kepada segelintir pihak. Dengan penerapan syariat Islam, kesenjangan tajam antara buruh dan pemilik modal dapat diminimalkan. Semua dipandang sebagai manusia yang memiliki hak untuk hidup layak.
Penerapan syariat secara menyeluruh menjadi kunci utama. Tidak cukup mengambil sebagian aturan dan meninggalkan sebagian lainnya. Sistem yang rusak tidak bisa diperbaiki dengan solusi parsial. Dibutuhkan perubahan mendasar yang menyentuh seluruh aspek kehidupan.
Khilafah sebagai sistem pemerintahan dalam Islam dipandang menawarkan mekanisme penerapan syariat secara menyeluruh. Sistem ini dibangun bukan atas dasar kepentingan manusia, melainkan berdasarkan wahyu yang diyakini menjamin keadilan bagi seluruh rakyat.
Tanpa perubahan sistem, tuntutan buruh akan terus berulang. Setiap tahun akan ada demonstrasi, setiap tahun akan ada janji, dan setiap tahun pula masalah yang sama kembali terjadi. Pertanyaan yang seharusnya diajukan bukan lagi “apa tuntutan buruh?”, melainkan “sampai kapan sistem yang jelas-jelas gagal ini akan terus dipertahankan?”
Tuntutan perubahan tidak cukup hanya disuarakan di jalanan. Perubahan harus dimulai dari kesadaran individu, diperkuat oleh peran masyarakat, dan diwujudkan oleh negara yang berlandaskan syariat.
Sudah saatnya Hari Buruh menjadi titik balik perubahan yang hakiki, bukan sekadar hari keluhan yang terus berulang tanpa solusi nyata.
Wallahualam bissawab. [Hz/AA]
0 Comments: