Oleh: Pudji Arijanti
(Pegiat Literasi untuk Peradaban)
SSCQmedia.com—Setiap tahun menjelang Idulfitri, masyarakat selalu dihadapkan pada persoalan yang sama: jalanan yang lumpuh, perjalanan yang melelahkan, bahkan nyawa yang melayang. Hal ini merupakan indikasi adanya kegagalan serius dalam pengelolaan transportasi.
Fakta di lapangan menunjukkan bahwa arus mudik di jalur selatan Nagreg mengalami lonjakan signifikan. Kemacetan panjang terjadi di kawasan Cicalengka hingga mencapai lima kilometer. Penyebabnya pun klasik: volume kendaraan yang membludak, penyempitan jalan, serta banyaknya persimpangan dan aktivitas keluar-masuk kendaraan di rest area. Artinya, masalahnya bukan sesuatu yang baru atau tidak terprediksi semuanya, dia berulang dengan pola yang sama setiap tahun (metrotv, 26/3/2026).
Namun, yang menjadi persoalan utama adalah minimnya solusi yang benar-benar menyentuh akar masalah. Upaya yang dilakukan selama ini cenderung bersifat solusi ala kadarnya, seperti rekayasa lalu lintas sementara, imbauan kehati-hatian, atau penambahan petugas di lapangan. Semua itu hanya mengurangi dampak, bukan menyelesaikan persoalan. Tidak ada langkah strategis yang mampu mengurai kepadatan lalu lintas.
Kapitalisasi Transportasi
Lebih ironis lagi, kondisi ini terus memakan korban jiwa. Kecelakaan saat mudik merupakan tragedi yang selalu berulang. Ketika nyawa melayang setiap tahun dengan pola yang sama, seharusnya ini menjadi peringatan bahwa ada yang salah dalam cara negara mengatur urusan publik, khususnya transportasi.
Terlihat jelas bahwa upaya yang dilakukan pemerintah masih bersifat parsial dan reaktif. Padahal, lonjakan kendaraan saat mudik adalah kondisi tahunan yang sangat bisa diprediksi. Ketika masalah terus berulang tanpa perbaikan signifikan, hal ini menunjukkan tidak adanya keseriusan dalam merancang solusi jangka panjang.
Lebih jauh, akar persoalan mudik berkaitan erat dengan buruknya sistem transportasi massal. Minimnya layanan yang nyaman, aman, dan terjangkau mendorong masyarakat lebih memilih kendaraan pribadi. Akibatnya, jumlah kendaraan tumbuh jauh lebih cepat dibandingkan kapasitas jalan. Ditambah lagi, kondisi infrastruktur jalan di banyak daerah yang belum memadai bahkan rusak. Hal ini semakin memperbesar risiko kecelakaan. Ini menunjukkan adanya ketimpangan dalam prioritas pembangunan: transportasi publik tidak bertumpu pada angkutan umum, tetapi justru didominasi kendaraan pribadi.
Dengan demikian, negara dalam sistem kapitalisme sejatinya tidak mewujudkan fungsi raa'in yang seharusnya mengurusi rakyat. Dalam hal ini negara abai menjamin keselamatan rakyat. Akibatnya, pelayanan publik seperti transportasi tidak sepenuhnya diarahkan untuk kemaslahatan, tetapi sering menggunakan logika keuntungan dan efisiensi ekonomi. Dalam kondisi seperti ini, keselamatan dan kenyamanan rakyat tidak menjadi prioritas utama, melainkan demi tujuan proyek yang menjanjikan keuntungan.
Solusi Sistemik atas Problem Mudik
Dalam pandangan Islam, persoalan kemacetan dan kecelakaan saat mudik tidak dipandang sebagai peristiwa tahunan yang wajar, tetapi sebagai masalah publik yang wajib diselesaikan secara tuntas oleh negara. Hal ini karena negara dalam Islam berfungsi sebagai raa’in (pengurus) yang bertanggung jawab langsung atas urusan rakyatnya.
Negara (Khilafah) menjalankan fungsi raa’in secara nyata, bukan sekadar simbolik. Artinya, setiap persoalan yang menyangkut keselamatan dan kebutuhan publik termasuk transportasi harus diantisipasi, direncanakan, dan diselesaikan hingga tuntas. Negara tidak menunggu masalah datang, tetapi mencegahnya sejak awal dengan perencanaan yang matang dan berbasis kebutuhan riil masyarakat.
Negara wajib menyediakan transportasi massal yang aman, nyaman, dan terjangkau dalam jumlah yang mencukupi. Dengan sistem ini, ketergantungan pada kendaraan pribadi dapat ditekan secara signifikan. Ketika masyarakat memiliki pilihan transportasi publik yang layak, arus mudik tidak akan menumpuk secara ekstrem di jalan raya, sehingga potensi kemacetan dan kecelakaan bisa diminimalkan.
Lebih dari itu, negara memastikan infrastruktur jalan yang memadai dan berkualitas. Jalan tidak hanya harus cukup secara kapasitas, tetapi juga terawat dengan baik. Perbaikan jalan rusak, penghilangan titik rawan kecelakaan, serta pengaturan jalur yang efektif menjadi bagian dari tanggung jawab negara. Dengan demikian, keselamatan pengguna jalan benar-benar terjamin.
Dari konstruksi ini terlihat bahwa Islam menawarkan solusi yang menyentuh akar masalah, bukan sekadar penanganan sementara. Negara hadir sebagai pelayan umat yang memastikan setiap kebijakan berorientasi pada kemaslahatan dan keselamatan rakyat. Dengan peran ini, problem tahunan seperti kemacetan dan kecelakaan saat mudik tidak dibiarkan berulang, tetapi diselesaikan secara sistematis dan berkelanjutan. Wallahualam bissawab. [Ni/UF]
0 Comments: