Oleh: Siti Julaeha
(Kontributor SSCQMedia.Com)
SSCQMedia.Com—Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengumumkan pemberian paket stimulus ekonomi berupa penambahan penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) hingga dua kali lipat, menjadi 35.046.783 keluarga penerima manfaat (KPM) untuk periode Oktober, November, dan Desember 2025. Kebijakan ini diambil untuk menekan angka kemiskinan di Indonesia (Kompas.com, 24/11/2025).
Selain itu, pemerintah juga membuka program Magang Nasional dengan gelombang pertama sebanyak 20.000 peserta yang mulai bekerja pada 20 Oktober 2025. Jumlah ini meningkat menjadi 100.000 peserta pada gelombang berikutnya di bulan November, dengan fasilitas uang saku bulanan serta jaminan kehilangan kerja dan jaminan kematian (Republika.co.id, 20/10/2025). Pemerintah berharap program ini mampu meningkatkan kualitas SDM dan memperluas kesempatan kerja.
Kebijakan di atas merupakan bagian dari program quick win Presiden Prabowo, yaitu program percepatan untuk memberikan dampak cepat bagi masyarakat. Pemberian BLT dan program magang memang memberi manfaat jangka pendek, namun bukan solusi yang menyentuh akar persoalan. Ibarat obat antiinflamasi, program ini hanya meredakan nyeri sementara tanpa mengobati penyakit utamanya, yaitu sistem kapitalisme.
Kemiskinan yang terjadi saat ini bersifat sistemik. Pendapatan masyarakat cenderung stagnan, sementara harga kebutuhan pokok dan tarif layanan publik terus meningkat. Konsep kepemilikan yang kebablasan membuat individu atau swasta bebas menguasai sektor publik seperti pendidikan, kesehatan, energi, dan pangan. Negara yang seharusnya menjadi pengurus rakyat kini hanya berperan sebagai regulator.
Tingginya angka pengangguran pun merupakan persoalan kompleks akibat digitalisasi, otomasi, ketimpangan pembangunan, serta kebijakan publik yang tidak tepat. Dunia kerja berubah cepat, sementara sistem pendidikan tidak mampu menyesuaikan kebutuhan pasar. Banyak lulusan menumpuk di sektor informal, bahkan lulusan sarjana berakhir sebagai sopir ojol atau buruh kasar. Kebijakan yang membolehkan masuknya tenaga kerja asing semakin mempersempit peluang. Solusi berupa pendidikan vokasi dan program magang hanyalah pendekatan pragmatis ala kapitalisme sekuler yang tidak memberikan jaminan kesejahteraan jangka panjang.
Allah Swt. telah menurunkan Islam sebagai pedoman hidup bagi manusia dalam seluruh aspek kehidupan. Islam menawarkan solusi nyata untuk mengatasi kemiskinan dan pengangguran melalui penerapan sistem ekonomi Islam. Dalam pandangan Islam, negara berkewajiban menjalankan ri’ayah syu’un al-ummah, yakni mengurusi kebutuhan rakyat secara langsung, satu per satu, bukan sekadar secara kolektif.
Islam menetapkan bahwa harta milik umum harus dikelola negara untuk kesejahteraan rakyat. Barang tambang, sumber air, energi, dan fasilitas publik tidak boleh dikuasai individu atau swasta, melainkan dikelola negara dan hasilnya dikembalikan kepada masyarakat dengan harga murah atau bahkan gratis. Pengelolaan mandiri atas sumber daya alam mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, membuka pintu lapangan pekerjaan, serta memastikan rakyat hidup layak. Dengan demikian, negara tidak hanya membuat kebijakan, tetapi menjamin kesejahteraan yang adil bagi seluruh rakyatnya. [ry]
0 Comments: