Oleh: Ummu Fahhala
(Kontributor SSCQMedia)
SSCQMedia.Com–Irene Sokoy menunggu pertolongan yang tak kunjung datang. Pada Minggu, 16 November 2025, ia pergi dari satu rumah sakit ke rumah sakit lain di Jayapura. Empat fasilitas kesehatan menolaknya. Empat pintu tertutup. Empat kesempatan hilang. Dan akhirnya, Irene serta bayi dalam kandungannya meninggal dunia (bbc.com, 21 November 2025).
Kasus Irene bukan peristiwa tunggal. Ia bagian dari deretan tragedi. Media mencatat banyak ibu hamil yang kehilangan nyawa karena penolakan administrasi, keterlambatan penanganan, dan standar layanan yang tidak merata (detik.com, 20 November 2025; kompas.com, 22 November 2025).
Fenomena ini memperlihatkan luka dalam sistem pelayanan kesehatan kita. Luka yang bukan hanya administratif, tetapi juga moral.
Tragedi ini menjadi gambaran besar bahwa sistem kesehatan belum mampu menjamin pelayanan darurat yang sigap dan berkeadilan. Ketika aturan administratif menjadi lebih kuat daripada suara kemanusiaan, maka ada sesuatu yang salah dalam orientasi pelayanan.
Tragedi Irene adalah simpul dari masalah yang panjang, yaitu standar layanan darurat yang tidak seragam, ketimpangan fasilitas antarwilayah, serta lemahnya pengawasan internal lembaga kesehatan.
Ketika Sistem Tidak Lagi Berpihak pada Jiwa
Penolakan rumah sakit bukan sekadar tindakan satu dua tenaga medis. Ia bagian dari tata kelola yang rapuh. Pada banyak kasus, rumah sakit mewajibkan rujukan, kartu jaminan, atau administrasi lain meskipun pasien dalam kondisi gawat darurat. Padahal, Peraturan Menteri Kesehatan telah mengamanatkan bahwa pasien gawat darurat harus ditangani terlebih dahulu.
Namun realitas tidak berjalan demikian. Sistem sering memosisikan rumah sakit sebagai biro jasa, bukan tempat perlindungan jiwa. Ketika birokrasi menunda tindakan medis, maka kesehatan publik menjadi korban.
Sejumlah pakar sering menyoroti bahwa orientasi profit mendorong rumah sakit, baik swasta maupun sebagian negeri, untuk bersikap layaknya entitas bisnis. Hal ini selaras dengan transformasi industri kesehatan setelah berbagai perjanjian perdagangan global, termasuk GATS-WTO.
Dalam ekosistem seperti ini, negara sering hanya berperan sebagai regulator yang mengatur dari jauh, bukan pelindung langsung bagi rakyat. Ketika intervensi negara minim, maka standar layanan sangat tergantung pada kemampuan pasar. Akibatnya, kelompok marginal harus berjuang sendiri mendapatkan hak dasar mereka. Pelayanan yang semestinya menjadi hak, justru terjebak dalam logika komersialisasi.
Solusi Berbasis Nilai Islam: Etika, Tanggung Jawab, dan Keteladanan
Dalam Islam, kesehatan termasuk kebutuhan dasar yang wajib dijamin penguasa. Pemimpin bertanggung jawab melindungi nyawa rakyatnya.
Nabi Muhammad saw. bersabda:
“Imam (pemimpin) adalah pengurus urusan rakyat dan ia bertanggung jawab atas mereka.”
(HR. Bukhari dan Muslim)
Dalil ini menegaskan etika kepemimpinan. Negara tidak boleh membiarkan rakyat mengurus diri dalam kondisi kritis tanpa jaminan.
Rasulullah saw. mencontohkan bagaimana negara hadir langsung. Saat Ubay bin Kaab sakit, Rasulullah menggunakan dokter hadiah dari Raja Muqauqis untuk mengobatinya (HR. Muslim).
Ketika sekelompok orang dari Kabilah Urainah sakit, Rasulullah meminta mereka tinggal di penggembalaan unta zakat dan mengambil susu serta air kencing unta tersebut sebagai terapi hingga sembuh (HR. Al-Bukhari dan Muslim).
Kedua riwayat ini menunjukkan tiga prinsip penting: layanan kesehatan dalam Islam bersifat universal bagi seluruh penduduk, akses terbuka bagi masyarakat di mana pun mereka berada, dan pembiayaan sepenuhnya ditanggung negara sehingga tidak dikomersialkan.
Nilai-nilai ini tidak bertentangan dengan kebijakan kesehatan modern. Justru, nilai-nilai tersebut memperkuat fondasi etika pelayanan publik bahwa kesehatan adalah hak, bukan barang dagangan.
Dalam sejarah, para pemimpin Muslim, baik Khulafaur Rasyidin maupun generasi setelahnya, mendirikan rumah sakit besar (bimaristan), menyediakan apotek gratis, membiayai dokter keliling, serta memastikan rakyat mendapat perawatan tanpa biaya. Semua itu dilandasi nilai bahwa melindungi kehidupan adalah mandat moral.
Penutup
Kematian Irene Sokoy mengajari kita satu hal, yaitu sistem kesehatan harus memihak manusia, bukan administrasi. Jangan biarkan nyawa menunggu di ambang pintu rumah sakit.
Kita memerlukan perbaikan menyeluruh, mencakup regulasi yang lebih tegas, fasilitas yang merata, distribusi tenaga medis yang adil, serta perubahan orientasi dari layanan berbasis biaya menjadi layanan berbasis nilai.
Dan nilai itu telah diajarkan jauh sebelum sistem kesehatan modern lahir. Ada nilai kemanusiaan, tanggung jawab, dan keadilan sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur’an:
“Barang siapa menyelamatkan satu nyawa, seakan-akan ia telah menyelamatkan seluruh manusia.”
(QS. Al-Maidah: 32)
Semoga tragedi Irene menjadi kesadaran kolektif untuk memperbaiki sistem, memperkuat etika pelayanan, dan memastikan tidak ada lagi ibu yang berpulang karena pintu rumah sakit tertutup bagi mereka. [US]
0 Comments: