Oleh: Dhevi Firdausi, S.T.
(Kontributor SSCQMedia.Com)
SSCQMedia.Com—Runtuhnya sebuah pesantren di Sidoarjo membuat masyarakat Indonesia terkejut. Sejumlah santri yang sedang menimba ilmu agama di pondok tersebut menjadi korban. Mereka terjebak di reruntuhan bangunan dan tidak bisa keluar. Tim evakuasi pun kesulitan melakukan penyelamatan, meski sudah dibantu warga sekitar. Berdasarkan informasi terakhir, tercatat sekitar 160 korban, 37 di antaranya telah dinyatakan meninggal dunia.
Pondok pesantren yang berlokasi di Buduran, Sidoarjo, itu terdiri atas empat lantai dan masih dalam tahap penyelesaian pembangunan. Namun, beberapa ruangan sudah digunakan untuk aktivitas para santri, seperti salat berjamaah. Saat seluruh santri sedang khusyuk melaksanakan salat Asar, mendadak bangunan pesantren tersebut runtuh (detikNews, 07/10/2025).
Para ahli konstruksi menyebut fenomena tersebut sebagai pancake model. Istilah ini digunakan ketika gedung bertingkat runtuh menjadi satu tumpukan yang menyerupai kue pancake. Model keruntuhan seperti ini biasanya disebabkan lemahnya struktur kolom dan balok dalam menahan beban bangunan.
Fasilitas Pendidikan Dibebankan pada Rakyat
Penyebab utama runtuhnya pondok pesantren tersebut adalah konstruksi bangunan yang tidak kuat. Kekuatan bangunan sangat dipengaruhi oleh kualitas material yang digunakan. Sementara itu, harga material bangunan dalam beberapa waktu terakhir cenderung mengalami kenaikan signifikan, seperti semen, besi, baja ringan, dan pasir.
Selain itu, pengawasan proses pembangunan juga buruk. Seharusnya, proyek konstruksi yang sesuai standar diawasi oleh kontraktor, arsitek, atau ahli struktur lainnya. Namun, keterbatasan biaya sering kali menjadi kendala utama.
Dalam sistem kapitalisme, mahalnya harga material bangunan adalah hal yang dianggap wajar. Menyewa jasa kontraktor pun membutuhkan dana besar. Akibatnya, hanya sekolah dari kalangan menengah ke atas yang mampu menyediakan fasilitas pendidikan aman dan nyaman bagi peserta didik.
Mirisnya, para pemilik pondok pesantren biasanya membangun dan mengembangkan lembaga pendidikan mereka secara mandiri. Karena keterbatasan dana, mereka menggalang bantuan dari wali santri dan donatur. Namun, hasil pengumpulan dana tersebut sering kali belum mampu menutupi seluruh kebutuhan pembangunan.
Untuk menekan biaya, para santri bahkan dilibatkan dalam proses pembangunan sebagai tenaga kerja. Padahal, tugas utama mereka adalah belajar, bukan bekerja sebagai tukang bangunan.
Pada hakikatnya, penyediaan fasilitas pendidikan merupakan tanggung jawab pemerintah. Pendidikan, kesehatan, dan keamanan adalah kebutuhan dasar masyarakat selain sandang, pangan, dan papan. Sebagai wakil rakyat, seharusnya para pejabat berupaya menyejahterakan masyarakat dengan memenuhi kebutuhan dasar tersebut, termasuk pendidikan.
Namun faktanya, dana pendidikan justru dibebankan kepada masyarakat. Akibatnya, banyak pesantren yang memiliki keterbatasan dana tidak mampu menyediakan fasilitas belajar yang sesuai standar, seperti yang terjadi pada Pondok Pesantren Al Khoziny yang runtuh tersebut.
Fasilitas Pendidikan Gratis dan Berkualitas
Islam adalah agama yang sempurna dan mampu menjawab seluruh persoalan manusia, termasuk masalah pendidikan. Syariat Islam mewajibkan negara menyediakan fasilitas pendidikan bagi seluruh rakyatnya sesuai standar keamanan, kenyamanan, dan kualitas. Rasulullah saw. dan para Khulafaur Rasyidin memberikan contoh bahwa kepala negara bertanggung jawab penuh atas kesejahteraan rakyatnya.
Selain sandang, pangan, dan papan, khalifah juga berkewajiban memenuhi kebutuhan pendidikan, kesehatan, dan keamanan. Sejarah Islam mencatat bahwa seluruh fasilitas tersebut disediakan dengan kualitas terbaik dan gratis untuk seluruh warga negara. Pada masa kejayaan Islam, berbagai fasilitas umum seperti sekolah dan rumah sakit bahkan menjadi rujukan bagi peradaban lain.
Dalam Islam, dana untuk penyediaan fasilitas pendidikan diambil dari kas Baitul Maal. Kas ini memiliki berbagai sumber pendapatan, salah satunya berasal dari pengelolaan sumber daya alam oleh negara. Dengan demikian, fasilitas pendidikan dapat diberikan secara gratis dan tetap berkualitas tinggi.
Daulah Islam sangat memperhatikan bidang pendidikan. Pemerintah wajib memberikan layanan pendidikan yang berkualitas kepada seluruh rakyat tanpa terkecuali, tanpa membedakan antara sekolah negeri dan swasta. Dengan begitu, pondok pesantren pun akan memiliki fasilitas pendidikan yang layak, aman, dan gratis.
Demikianlah, Islam menawarkan solusi yang menyeluruh terhadap berbagai persoalan pendidikan, sekaligus menjamin terwujudnya kesejahteraan bagi seluruh umat. [My]
0 Comments: