Oleh: Mardotillah
(Kontributor SSCQMedia.Com)
SSCQMedia.Com — Rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Singgalang-Tandikek di Nagari Pandai Sikek, Kabupaten Tanah Datar, menuai penolakan keras dari masyarakat adat, perangkat nagari, dan organisasi masyarakat sipil (harianhaluan.id, 13/09/2025).
Masyarakat menilai proyek Energi Baru Terbarukan (EBT) yang dikerjakan PT Hitay Balai Kaba Energi ini berpotensi mengancam sumber daya air, lahan pertanian produktif, serta hak ulayat masyarakat yang menggantungkan hidup pada kesuburan tanah lereng Gunung Singgalang-Tandikek (harianhaluan.id, 13/09/2025).
Kerapatan Adat Nagari (KAN) Pandai Sikek telah mengambil sikap tegas sejak 17 Februari 2024. Dalam keputusan resminya, KAN menolak rencana eksplorasi panas bumi di Jorong Pagu-Pagu. Alasan penolakan tersebut adalah karena lokasi sumur bor (wellpad) berada di lahan pertanian yang menjadi tumpuan hidup warga. Jika proyek ini dipaksakan, dikhawatirkan akan terjadi konflik sosial yang merusak harmoni nagari (harianhaluan.id, 13/09/2025).
Sebenarnya, pembangunan PLTP merupakan program yang baik untuk direalisasikan. Namun, tujuan dan cara pelaksanaannya perlu diperhatikan. Saat ini banyak program yang sejatinya merupakan pesanan para pengusaha, meskipun tidak dibutuhkan oleh masyarakat.
Rencana pembangunan PLTP ini menjadi salah satu bentuk kezaliman penguasa terhadap rakyatnya. Rakyat dipaksa mengalah dengan menyerahkan tanah mereka untuk kepentingan pembangunan PLTP. Penolakan rakyat bukan berarti mereka tidak mendukung program pemerintah, tetapi karena tanah tersebut merupakan sumber mata pencaharian yang dirampas atas nama pembangunan.
Seharusnya penguasa, sebagai pelayan rakyat, memihak pada hak-hak rakyat dan bekerja demi kepentingan mereka. Namun kenyataannya, yang terjadi justru sebaliknya. Hidup di bawah sistem kapitalisme membuat masyarakat sulit merasakan ketenangan dan keadilan. Rakyat sebagai pemegang kedaulatan tidak dijamin haknya. Banyak hak rakyat yang sengaja diabaikan oleh penguasa.
Bagi penguasa, keuntungan menjadi patokan utama dalam mengesahkan aturan, meskipun hal itu mengabaikan kepentingan rakyat dan janjinya sebagai pelayan masyarakat. Hal ini wajar dalam sistem kapitalisme karena segalanya diukur dari untung dan rugi, bukan dari kebutuhan rakyat.
Rakyat kembali menjadi korban ketamakan dan keserakahan penguasa. Kasus pembangunan PLTP Singgalang-Tandikek bukanlah satu-satunya persoalan antara negara dan rakyat. Sebelumnya telah banyak terjadi sengketa lahan di mana negara secara paksa merebut tanah rakyat atas dalih pembangunan dan kemajuan.
Dalam sistem kapitalisme, kerusakan yang ditimbulkan sudah sangat nyata. Sistem ini menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuannya. Tidak heran jika kebebasan yang diklaim justru membuat manusia bertindak semaunya. Begitu pula negara yang menganut sistem ini: penguasa bukan lagi pelindung rakyat, melainkan regulator yang memuluskan jalan bagi penguasa dan pengusaha untuk meraih keuntungan.
Aturan yang dibuat bukan untuk rakyat, melainkan untuk oligarki. Rakyat dibiarkan menderita akibat setiap keputusan dan kebijakan yang dibuat atas nama kemajuan. Nyatanya, kemajuan itu hanyalah ilusi. Rakyat hanyalah pemeran dalam program-program yang diciptakan demi kepentingan para penguasa.
Berbeda dengan sistem Islam yang menjadikan hukum Islam sebagai dasar. Dalam Islam, kepemilikan dijamin dan dilindungi secara jelas. Rasulullah saw. bersabda:
“Manusia berserikat dalam tiga hal: air, api, dan padang rumput.”
(HR. Abu Dawud dan Ahmad)
Penguasa dalam Islam membuat program bukan berdasarkan untung rugi, melainkan atas dasar kebutuhan rakyat. Setiap program bertujuan memudahkan rakyat dalam menjalankan perintah Allah Swt.
Penguasa dalam Islam juga memastikan setiap program tidak merugikan rakyat, apalagi menzalimi mereka. Hak-hak rakyat tidak boleh dirampas tanpa kompensasi yang adil. Jika rakyat menolak ganti rugi, penguasa tidak boleh memaksakan kehendaknya.
Inilah gambaran penguasa dalam sistem Islam, yakni tidak ada ketidakadilan dan kezaliman terhadap rakyat. Sebab, penguasa sadar bahwa tugas mereka adalah melayani umat, bukan melayani para kapitalis. [US]
0 Comments: