Oleh. Vivi Nurwida
(Kontributor SSCQMedia.com)
SSCQMedia.com — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang semula digadang-gadang sebagai solusi mengatasi stunting dan meningkatkan kualitas gizi anak bangsa, kini justru memantik kekecewaan publik. Di Kota Batu, Jawa Timur, ratusan pelajar SMP dan SMA menolak menerima makanan yang dibagikan melalui program MBG. Penolakan ini bukan tanpa alasan. Para siswa mengaku khawatir dengan kualitas makanan, higienitas penyajian, serta pengalaman keracunan massal yang sebelumnya terjadi di berbagai daerah, seperti Sragen, Sleman, Bengkulu, dan Lampung.
Alih-alih menghadirkan rasa aman dan sehat, MBG justru menimbulkan keresahan. Banyak orang tua merasa was-was, sebab yang dipertaruhkan adalah nyawa dan masa depan generasi muda. Harapan besar yang dititipkan pada program andalan Presiden tersebut akhirnya berubah menjadi kekecewaan yang semakin meluas.
Janji Nutrisi yang Tak Terpenuhi
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) diluncurkan pemerintah dengan ambisi besar, yaitu memastikan anak-anak Indonesia mendapat asupan gizi seimbang setiap hari di sekolah. Namun kenyataan di lapangan jauh panggang dari api. Berulang kali kasus keracunan terjadi, bahkan melibatkan ratusan anak dalam satu peristiwa.
Uji laboratorium pada kasus Sragen, misalnya, menunjukkan bahwa sanitasi lingkungan dan pengolahan makanan yang buruk menjadi faktor utama. Fakta ini menyingkap adanya ketidakseriusan dan kelalaian dalam menyiapkan standar operasional prosedur (SOP) maupun pengawasan ketat terhadap penyedia program gizi sekolah (SPPG). Akibatnya, kualitas makanan sulit dijamin, sementara anggaran negara yang begitu besar tetap terserap.
Bila kondisi seperti ini terus berulang, maka wajar jika masyarakat mempertanyakan apakah MBG benar-benar solusi, atau sekadar pemenuhan janji politik yang tergesa-gesa tanpa kajian mendalam.
Mengapa Publik Kecewa
Kekecewaan publik terhadap MBG semakin meluas karena beberapa hal.
Pertama, kualitas makanan dipertanyakan. Siswa menolak karena takut keracunan, yang artinya kepercayaan sudah runtuh.
Kedua, tidak menyentuh akar masalah gizi. Stunting dan malnutrisi bukan sekadar soal makanan gratis, tetapi juga soal pola konsumsi, edukasi gizi, hingga pemenuhan kebutuhan pokok keluarga.
Ketiga, kelalaian negara. Kesehatan bahkan nyawa anak dipertaruhkan akibat lemahnya pengawasan.
Keempat, janji politik yang gagal. Publik merasa dikecewakan karena program yang diharapkan justru membawa masalah baru.
Dengan demikian, penolakan ratusan pelajar di Kota Batu hanyalah puncak gunung es dari persoalan yang jauh lebih mendasar, yaitu kegagalan negara menghadirkan jaminan gizi dan kesehatan yang aman bagi rakyatnya.
Kegagalan Sistem Kapitalisme dalam Mengurusi Rakyat
Fenomena MBG sesungguhnya menyingkap wajah asli sistem kapitalisme yang hanya menjadikan program rakyat sebagai proyek politik. Dalam sistem ini, kesejahteraan bukanlah tujuan utama, melainkan sekadar efek samping dari kepentingan kekuasaan. Program besar seperti MBG lebih sering dikelola sebagai komoditas, tempat bisnis jasa katering dan kontraktor mengambil keuntungan, sementara rakyat menjadi objek percobaan.
Tak heran jika meskipun menuai kritik, pemerintah tetap memaksakan program ini. Sebab, yang dikejar bukan kesejahteraan masyarakat, melainkan citra dan kepentingan ekonomi tertentu.
Islam Menawarkan Jalan Keluar
Islam menegaskan bahwa negara adalah ra‘in (pengurus) dan junnah (perisai) bagi rakyatnya. Tanggung jawab memenuhi kebutuhan pokok, termasuk gizi yang sehat, berada di pundak negara. Rasulullah saw. bersabda:
“Imam adalah pengurus dan ia akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyat yang diurusnya.” (HR. al-Bukhari dan Muslim)
Dalam sistem Islam, pencegahan stunting dan masalah gizi tidak diserahkan pada program temporer atau proyek politik, melainkan diwujudkan melalui jaminan pemenuhan kebutuhan pokok seluruh rakyat (pangan, sandang, papan) dengan mekanisme langsung maupun tidak langsung. Kemudian diadakan pendidikan gizi yang menyeluruh agar masyarakat memahami pola makan sehat, serta adanya sistem ekonomi Islam yang memastikan distribusi kekayaan merata, sehingga keluarga memiliki kemampuan menyediakan makanan sehat tanpa harus bergantung pada program jangka pendek.
Khilafah sebagai sistem pemerintahan Islam mampu mewujudkan semua itu, karena memiliki sumber pemasukan besar yang diatur syariat, seperti pengelolaan kepemilikan umum (tambang, energi, air), jizyah, kharaj, fai’, dan lain sebagainya. Berbeda dengan kapitalisme yang bergantung pada pajak dan utang, sistem Islam menata keuangan negara dengan adil dan mandiri.
Dari Harapan Menjadi Kekecewaan
Penolakan ratusan pelajar di Kota Batu adalah sinyal keras bahwa publik sudah tidak percaya pada MBG. Program yang awalnya dipuji sebagai solusi nutrisi, kini justru dicap sebagai sumber keresahan. Kekecewaan ini bukan sekadar pada kualitas makanan, tetapi juga pada sistem yang melahirkannya, yaitu sistem kapitalisme yang abai pada rakyat.
Hanya dengan kembali kepada Islam sebagai sistem hidup, umat akan terbebas dari siklus janji palsu yang berulang. Khilafah ‘ala minhaj an-nubuwwah bukan sekadar mimpi, melainkan solusi nyata untuk menjamin gizi, kesehatan, dan kesejahteraan seluruh rakyat tanpa terkecuali.
Wallahualam bissawab.
[Hz]
0 Comments: