Oleh. Nana Munandiroh
(Kontributor SSCQMedia.Com)
SSCQMedia.Com — Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta Menteri Pertanian Amran Sulaiman dan Badan Pangan Nasional (Bapanas) fokus menstabilkan harga beras di 214 kabupaten/kota yang naik di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) (Kumparan Bisnis, 2/9/2025, 14.05 WIB).
Saat ini instrumen pemerintah untuk meredam tingginya harga beras adalah dengan membanjiri beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) serta bantuan sosial 10 kg di pasar. Pemerintah menilai langkah ini efektif untuk menekan harga beras di sejumlah daerah.
Namun, harapan tinggal harapan. Kenyataannya, meski digadang swasembada pangan dengan stok beras melimpah, harga beras tetap melambung tinggi. Penyaluran beras SPHP tidak berjalan optimal. Menurut pihak BUMN, hal ini disebabkan minimnya waktu dan besarnya target penyaluran beras SPHP (Radar Tulungagung, 25/8/2025).
Sementara itu, bantuan pangan dari pemerintah terancam dihapus karena ketiadaan anggaran. Dana yang selama ini digunakan untuk bansos dialihkan guna suplai beras SPHP. Rakyat miskin pun diarahkan membeli beras SPHP, tidak lagi mendapat bantuan gratis seperti sebelumnya. Selain itu, kualitas beras SPHP banyak dikeluhkan masyarakat, sehingga membuat mereka enggan membelinya meski harganya relatif murah. Toko ritel pun menolak menjual beras SPHP karena kualitasnya rendah.
Efektifkah Jaminan Pangan dengan SPHP?
Mimpi swasembada beras tidak sejalan dengan tingginya harga beras. Stok yang melimpah menjadi ironi ketika harga tetap mahal. Beras akhirnya menumpuk di gudang Bulog. Ketersediaan yang berlebih ini membuat beras tersimpan lama, sehingga kualitasnya menurun.
Langkah stabilisasi harga dengan beras SPHP tidak efektif karena persoalan ini bersifat sistemis, yakni terkait tata kelola perberasan nasional dari hulu hingga hilir. Selama ini Perum Bulog sebagai pemain tunggal dalam beras nasional masih bermasalah dalam tata kelola. Stok melimpah hanya tersimpan di gudang, sehingga stabilisasi pasokan pangan tidak merata.
Praktik oligopoli dalam tata niaga beras turut berperan besar membuat harga terus merangkak naik. Jika hal ini tidak diselesaikan, harga beras akan tetap tinggi. Negara dalam sistem kapitalis hanyalah bertindak sebagai regulator. Pemerintah hanya menjamin ketersediaan pangan bagi rakyat dalam artian stok nasional aman, tetapi distribusi tidak merata. Padahal, pemerataan distribusi pangan inilah yang bisa menstabilkan harga beras.
Solusi Islam dalam Masalah Harga
Islam memandang penguasa sebagai ra’in, yaitu pihak yang wajib memelihara rakyat agar hidup sejahtera, termasuk memastikan ketersediaan pangan benar-benar dirasakan masyarakat. Tidak cukup hanya menghitung hasil panen nasional untuk kemudian disimpan di gudang, tetapi harus ada sistem distribusi yang menjamin hasil panen tersalurkan ke masyarakat dengan harga terjangkau. Negara memastikan distribusi beras sampai kepada setiap individu.
Negara dalam Islam akan membenahi jalur distribusi beras dari hulu hingga hilir dan memastikan tidak ada praktik oligopoli. Islam melarang penimbunan barang. Karena itu, barang harus dipastikan ada di pasar sehingga masyarakat mudah membelinya dengan harga terjangkau, bukan sekadar tersimpan di gudang.
Negara dalam Islam tidak hanya fokus menjual beras, tetapi juga menjalankan solusi sistemis mulai dari produksi, penggilingan, hingga distribusi ke konsumen. Negara menjamin produksi pangan berjalan lancar, memudahkan petani menanam dengan menyediakan lahan bagi yang mampu menggarap, serta menyalurkan pupuk dan obat-obatan agar biaya produksi tidak terlalu tinggi. Penggilingan hasil panen juga dipermudah, lalu didistribusikan sampai benar-benar sampai ke masyarakat.
Bagi masyarakat miskin, negara Islam akan memberikan bantuan beras secara gratis dengan anggaran yang selalu tersedia melalui baitulmal. Dengan demikian, swasembada beras benar-benar terealisasi dengan harga terjangkau. Semua ini hanya mungkin terwujud jika Islam dijadikan dasar negara dalam naungan Khilafah Islam.
Wallahualam bissawab. [My]
0 Comments: