Oleh. Ummu Zahra Fikr
(Kontributor SSCQMedia.Com)
SSCQMedia.Com—Pendidikan gratis, layak, berkualitas, dan terjangkau tentu menjadi dambaan setiap orang. Sekaligus wajar jika berharap generasi menjadi anak yang berilmu dan memiliki masa depan cerah.
Namun, hal ini mustahil didapatkan di negeri ini karena pendidikan saat ini seakan-akan menjadi barang mahal. Terlebih bagi masyarakat kurang mampu atau miskin tentunya menjadi persoalan besar. Untuk mengatasinya, Program Sekolah Rakyat diluncurkan oleh presiden sebagai upaya agar keluarga miskin bisa mengakses pendidikan yang berkualitas.
Presiden RI Prabowo Subianto membuat gebrakan baru, yaitu Program Sekolah Rakyat. Program ini dikelola oleh
Kementerian Sosial (Kemensos).
Harapannya SR mampu memutus mata rantai kemiskinan dan memenuhi hak pendidikan bagi rakyat miskin.
Sekjen Kemensos menyampaikan ada 227.000 anak usia SD putus sekolah atau belum pernah bersekolah. Lalu, melonjak pada anak usia SMP sebanyak 499.000 dan 3,4 juta anak usia SMA. Di Jawa Tengah tercatat ada 44.800 anak usia SMP dan 464.000 anak usia SMA tercatat tidak bersekolah.
Disampaikan pula bahwa masalah yang dihadapi saat ini yaitu pengangguran terselubung. Di mana tanpa ijazah SMA menjadikan tidak bisa bekerja sehingga masalah ini harus diselesaikan. Sekolah Rakyat (SR) hadir dengan tiga prinsip utama, yakni memuliakan wong cilik, menjangkau yang belum terjangkau, memungkinkan yang tidak mungkin.(kilaskementerian.kompas.com, 21-07-25).
Gagasan Sekolah Rakyat tampaknya bagus. Namun yang jadi soal, apakah sekolah gratis hanya untuk rakyat miskin? Bukankah justru menimbulkan kesenjangan antara yang miskin dan yang kaya? Betulkah Sekolah Rakyat merupakan langkah strategis menghapus kemiskinan?
Sekolah Rakyat Tak Atasi Kemiskinan
Program Sekolah Rakyat nampaknya bukan solusi yang tuntas mengatasi kemiskinan. Program ini terkesan pencitraan populis para pemangku kebijakan. Sekolah dibuat hanya untuk kalangan miskin saja. Bagi mereka yang dikatakan mampu secara materi dibiarkan bergelut dengan mahalnya biaya pendidikan.
Padahal sejatinya pendidikan adalah hak setiap anak bangsa tanpa pandang bulu. Tidak melihat kaya atau miskin semua harus mendapatkan hak yang sama sebagaimana yang tertuang dalam UUD 1945.
Lantas bagaimana nasib rakyat yang berada di tengah-tengah, tidak miskin tapi juga tidak kaya? Justru adanya sekolah rakyat seolah menjadi jurang pemisah antara yang miskin dan kaya. Selain itu menjadikan kelompok miskin yang terkotak-kotak di tengah masyarakat.
Kapitalisme-Sekuler Penyebab Kemiskinan dan Problem Pendidikan
Hari ini kita hidup dalam sistem yang rusak yakni Sistem Kapitalisme. Sistem yang sarat akan kepentingan dan berfokus pada keuntungan serta materi semata. Tak heran dalam aktivitas perekonomian, rakyat hanya dijadikan mesin penggerak ekonomi saja. Rakyat dibuat fokus memenuhi kebutuhan hidup yang sulit bahkan harus terseok-seok.
Penguasa lupa atau bahkan sengaja lalai jika kekayaan alam di negerinya sedang dikuasai oleh asing dan aseng. Akibatnya keadaan rakyat justru semakin terpuruk dan jauh dari kesejahteraan. Inilah yang menyebabkan timbulnya kemiskinan, dampak lebih jauh, rakyat miskin sulit mengakses pendidikan. Belum lagi tingginya angka pengangguran akibat PHK, lapangan pekerjaan sempit, lulusan perguruan tinggi banyak yang menganggur.
Seperti inilah bobroknya sistem demokrasi negeri kita. Peran negara sangat minim yakni hanya bertindak sebagai regulator saja, bukan pengurus yang bertanggung jawab atas kesejahteraan rakyatnya.
Kapitalisme pun menyasar dunia pendidikan. Banyak infrastruktur dikapitalisasi dan dikomersialkan demi mendapatkan keuntungan yang banyak. Para orangtua harus rela merogoh kocek yang dalam jika mau mendapatkan sekolah yang bagus dengan fasilitas lengkap. Padahal di tempat lain masih banyak sekolah tidak memiliki sarana dan prasarana yang memadai, di daerah terpencil jumlah guru masih kurang dan gajinya jauh dari kata layak.
Di pelosok, banyak anak berangkat sekolah harus menyeberangi sungai dan jembatan yang rusak. Tampak sekali kesenjangan sekolah untuk kaum atas dan kaum bawah.
Semua ini adalah buah dari Sistem Kapitalisme. Sistem ini berasaskan sekulerisme yaitu pemisahan aturan agama dari kehidupan, menghilangkan rasa takut kepada Sang Pencipta, Allah Swt. dan tidak takut dosa.
Segala upaya akan dilakukan meski dengan cara haram sekalipun. Oleh karena itu, praktik korupsi, kolusi dan nepotisme menjamur di semua lini kehidupan. Tak terkecuali dalam sistem ekonomi dan sistem pendidikan.
Maka, problem pendidikan tidak akan bisa selesai jika negara masih bergulat dengan masalah kemiskinan struktural akibat penerapan Sistem Kapitalisme sekuler. Apalagi dana pembangunan Sekolah Rakyat sangat besar sampai ratusan triliun. Tentunya akan menambah beban pengeluaran APBN (anggaran pendapatan dan belanja negara) yang justru menimbulkan permasalahan baru lagi nantinya.
Islam Punya Langkah Strategis
Islam adalah agama dan aturan hidup yang sempurna dan paripurna. Tak ada satu pun permasalahan yang tidak bisa tersolusikan dengan Islam.
Dalam Islam, pendidikan merupakan kebutuhan pokok rakyat yang wajib dijamin oleh negara. Negara menyediakannya secara gratis dan berkualitas kepada seluruh rakyat dari tingkat pendidikan dasar hingga perguruan tinggi tanpa pandang bulu. Miskin atau kaya semua mendapatkan pendidikan yang sama tanpa ada diskriminasi.
Dengan penerapan sistem ekonomi Islam, negara memiliki sumber pemasukkan yang kuat dari pos-pos, yaitu diantaranya dari zakat, kharaj, jizyah, ghanimah, serta sumber daya alam yang pemanfaatannya dikelola langsung oleh negara. Dengan ini, negara memiliki anggaran yang cukup dalam menyelenggarakan pendidikan, layanan kesehatan, dan kesejahteraan lainnya secara merata dan berkelanjutan kepada seluruh rakyat.
Sistem Islam juga mengatur tentang kepemilikan. Kekayaan alam yang sifatnya umum tidak boleh dikuasai dan dinikmati oleh individu atau segelintir pihak. Negara memiliki andil dan bertanggung jawab dalam pengelolaan kekayaan alam. Hasilnya akan distribusikan secara merata kepada rakyat tanpa terkecuali. Langkah ini sebagai wujud negara dalam memprioritaskan dan memberikan kemaslahatan dalam memenuhi hak rakyat. Sebagaimana Rasulullah saw. bersabda:
الْمُسْلِمُونَ شُرَكَاء فِى ثَلاَثٍ: فى الْكَلإ وَالْمَاء وَالنَّارِ
"Kaum Muslim itu berserikat dalam tiga hal, yaitu air, padang rumput dan api" (HR Abu Dawud).
Selain itu, negara Islam juga menjamin setiap kepala keluarga memiliki sumber penghasilan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Lapangan pekerjaaan akan dibuka seluas-luasnya sehingga tidak ada pengangguran dan angka kriminalitas tentu akan menurun. Keadilan ekonomi pun tercipta dan kemiskinan akan terhapus.
Islam mendudukkan negara sebagai sebagai ra’in (pengurus) dan junnah (pelindung) bagi rakyat. Bukan hanya sebatas regulator saja, tapi negara menjadi pemimpin yang bertanggung jawab atas kesejahteraan seluruh rakyat. Dengan sistem Islam, tidak akan ada lagi generasi yang kehilangan hak mendapatkan pendidikan ataupun lulusan yang terombang-ambing karena tidak tersedianya lapangan pekerjaan. Oleh karena itu, program Sekolah Rakyat gratis bukanlah solusi strategis, selama masih menggunakan penerapan Sistem Kapitalisme sekuler.
Kini saatnya untuk bangkit dari sistem yang rusak menuju sistem Islam yang diturunkan Allah Swt. Sistem yang membawa umat pada perubahan, kemaslahatan, dan kesejahteraan yang hakiki dengan penerapannya pada semua aspek kehidupan. Wallahualam bissawab. [ry].
0 Comments: