Kemiskinan dan Sekolah Rakyat: Tambalan atau Jalan Keluar?

Di tengah situasi tersebut, muncullah konsep "sekolah rakyat". Ini merupakan sejenis sekolah alternatif yang diprakarsai oleh komunitas atau sukarelawan. Contohnya dapat ditemukan di Yogyakarta, Jakarta, hingga daerah-daerah pelosok yang tidak terjangkau oleh sekolah formal. Sekolah rakyat umumnya memberikan pelajaran dasar, bahkan keterampilan hidup seperti bercocok tanam, membuat kerajinan, atau literasi media. Di satu sisi, keberadaan sekolah rakyat menjadi bukti nyata kepedulian masyarakat terhadap sesama. Namun, di sisi lain, fenomena ini juga menandakan bahwa negara belum hadir secara utuh dalam menjamin hak pendidikan bagi seluruh warganya.

Banyak penelitian menunjukkan bahwa pendidikan memiliki peran krusial dalam memutus rantai kemiskinan. UNESCO mencatat bahwa setiap tambahan satu tahun mengenyam pendidikan dapat meningkatkan penghasilan seseorang sebesar 10% (UNESCO, Education Transforms Lives). Sayangnya, sistem pendidikan di negara kita belum sepenuhnya dapat diakses oleh semua kalangan. Pendidikan dasar memang dinyatakan "gratis", tetapi pada kenyataannya, banyak orang tua masih harus mengeluarkan biaya untuk seragam, buku, iuran, dan transportasi. Akibatnya, tidak sedikit anak dari keluarga prasejahtera yang memilih putus sekolah sehingga lingkaran kemiskinan pun terus berlanjut.

Masalah ini sebenarnya tidak terlepas dari sistem kapitalisme yang kini menjadi landasan kebijakan negara. Dalam sistem ini, pendidikan berpotensi menjadi komoditas, yaitu sesuatu yang dapat diperjualbelikan. Sekolah unggulan hanya dapat diakses oleh mereka yang mampu membayar, kualitas tenaga pendidik bergantung pada anggaran, dan program beasiswa pun sering kali lebih mudah diakses oleh mereka yang memiliki literasi digital yang baik. Akibatnya, masyarakat miskin semakin sulit meningkatkan status sosial-ekonominya, sementara kalangan berada dapat "membeli masa depan" dengan berbagai fasilitas yang tersedia. Dengan demikian, pendidikan gagal berfungsi sebagai instrumen pemerataan sosial, dan kemiskinan menjadi masalah struktural yang terus diwariskan. Dalam kondisi ini, sekolah rakyat hadir sebagai solusi parsial karena sistem utama belum mampu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, yakni pendidikan.

Perspektif Islam tentang Pendidikan

Dalam pandangan Islam, pendidikan bukan hanya hak, melainkan juga kewajiban yang pemenuhannya wajib difasilitasi oleh negara. Rasulullah saw. bersabda:

“Menuntut ilmu itu wajib atas setiap Muslim.” (HR. Ibnu Majah)

Artinya, negara harus memastikan seluruh warganya, baik laki-laki maupun perempuan, dapat menempuh pendidikan tanpa terkendala biaya. Dalam sejarah peradaban Islam, pendidikan tidak hanya tersedia secara gratis, tetapi juga diselenggarakan dengan kualitas yang tinggi. Universitas Al-Azhar di Mesir, yang didirikan pada tahun 972 M, adalah contoh nyata lembaga pendidikan gratis bagi masyarakat yang telah berlangsung selama berabad-abad. Pada masa itu, sistem Khilafah menyediakan fasilitas pendidikan mulai dari madrasah hingga perguruan tinggi tanpa memungut biaya apa pun karena pendidikan dianggap sebagai hak dasar yang harus dijamin oleh negara.

Menuju Solusi Komprehensif

Kita tidak dapat memandang sebelah mata keberadaan sekolah rakyat. Inisiatif ini merupakan bukti tingginya tingkat kepedulian sosial. Namun, harus diakui bahwa sekolah rakyat bukanlah solusi jangka panjang. Kehadirannya hanyalah respons terhadap sistem pendidikan formal yang belum menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Oleh karena itu, dalam perspektif Islam, solusi yang lebih fundamental adalah pengambilalihan tanggung jawab penuh atas penyelenggaraan pendidikan oleh negara.

Negara yang ideal menurut pandangan ini akan:

1. Menyediakan pendidikan gratis di semua jenjang, termasuk perlengkapan dan transportasi.

2. Menghapus seluruh bentuk komersialisasi dalam dunia pendidikan.

3. Merancang kurikulum yang membentuk kepribadian luhur (Islami) sekaligus mengembangkan keterampilan hidup.

4. Melibatkan masyarakat dalam fungsi pengawasan, bukan dalam urusan pembiayaan.

Dengan demikian, sekolah rakyat dapat tetap eksis sebagai wujud gotong royong sosial, tetapi tidak lagi menjadi tumpuan utama pendidikan bagi anak bangsa.

Sebagai kesimpulan, dapatkah sekolah rakyat mengentaskan kemiskinan? Jawabannya adalah bisa, tetapi tidak secara menyeluruh. Sekolah rakyat ibarat penambal darurat bagi sistem pendidikan yang belum berkeadilan. Untuk solusi yang komprehensif, diperlukan sistem Islam. Sistem Islam menempatkan negara sebagai pelayan masyarakat, bukan sebagai pedagang jasa pendidikan. Sebab, hanya dengan pendidikan yang merata, gratis, dan berlandaskan nilai-nilai luhur, generasi mendatang dapat keluar dari jurang kemiskinan dan meraih kehidupan yang bermartabat. Wallahualam bishawab. [ry]