80 Tahun Indonesia Merdeka: Benarkah Sudah Bebas dari Penjajahan?

Oleh. Cucu
(Pegiat Literasi)

SSCQMedia.Com — Menjelang peringatan 80 tahun kemerdekaan Republik Indonesia, hampir semua warga sibuk menyiapkan berbagai kegiatan. Tema tahun ini adalah “Bersatu, Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju.”

Namun, benarkah Indonesia sudah merdeka? Fakta di lapangan menunjukkan banyak persoalan masih menjerat rakyat.

Masalah tidak hanya terjadi di bidang ekonomi, tetapi juga meluas pada pemutusan hubungan kerja (PHK) di berbagai sektor, mulai dari industri tekstil hingga teknologi.

Data dari situs crowdsourcing layoffs.fyi per 4 Agustus 2025 mencatat 171 perusahaan teknologi global, termasuk Microsoft dan Google, telah melakukan PHK. Totalnya, 80.250 pekerja terdampak. Di industri tekstil, hampir satu juta pekerja kehilangan pekerjaan.

Akibatnya, kelas menengah di Indonesia terus menurun. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), pada 2019 jumlah penduduk kelas menengah mencapai 57,33 juta orang, tetapi pada 2024 turun menjadi 47,85 juta orang. Pendapatan masyarakat stagnan bahkan menurun, sementara harga kebutuhan pokok terus naik, ditambah berbagai pungutan dari negara. Tabungan banyak keluarga pun terkuras hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kelas menengah rawan jatuh ke jurang kemiskinan.

Ini membuktikan, meski sudah merdeka secara fisik, Indonesia sejatinya masih terjajah secara ekonomi.

Kemerdekaan sejati seharusnya terwujud dalam kesejahteraan rakyat. Sayangnya, penguasa justru menerapkan ideologi penjajah Barat: sekularisme dan kapitalisme.

Sistem kapitalisme menjadikan kepuasan materi sebagai standar hidup. Atas nama kebebasan kepemilikan, kekayaan rakyat justru dikuasai segelintir pemodal. Kekayaan alam Indonesia lebih banyak dikelola asing, sementara rakyat harus membayar mahal kebutuhan dasar. Akibatnya, yang kaya semakin kaya, sedangkan yang miskin makin terpuruk.

Inilah bentuk penjajahan modern yang harus segera dihapuskan.

Solusi Islam

Perubahan tidak boleh setengah hati. Dibutuhkan perubahan menyeluruh yang mendasarkan kehidupan pada aturan Allah Swt. Hanya dengan penerapan syariat Islam secara kaffah, negara dapat menjamin kesejahteraan rakyat.

Beberapa mekanisme negara dalam Islam untuk menyejahterakan rakyat, antara lain: Mengelola kepemilikan umum secara mandiri tanpa intervensi swasta/asing. Hasilnya didistribusikan kepada rakyat dalam bentuk subsidi atau jaminan pendidikan, kesehatan, dan layanan publik gratis.

Selain itu Daulah Islam juga menjamin kebutuhan pokok rakyat (sandang, pangan, papan). Setiap kepala keluarga dijamin memiliki pekerjaan agar dapat memenuhi kebutuhan keluarga. Negara akan menciptakan lapangan kerja luas di sektor industri, pertanian, jasa, dan pengelolaan sumber daya alam.

Tanah negara akan dikelola dengan mekanisme ihya’ul mawat (menghidupkan tanah mati) dan iqtha’ (pemberian tanah kepada warga untuk dikelola).

Terakhir, Daulah Islam akan memberikan santunan bagi fakir miskin melalui Baitul Mal.

Dengan mekanisme ini, kemerdekaan sejati dapat dirasakan: rakyat sejahtera tanpa penjajahan asing.

Untuk mewujudkan kehidupan sesuai standar Allah, umat butuh aktivitas perubahan hakiki. Perubahan itu harus menyentuh akar masalah, yakni mengganti sistem kapitalisme dengan sistem Islam.

Perjuangan ini harus dilakukan bersama oleh umat yang merindukan perubahan fundamental, yaitu tegaknya syariat Islam di bawah kepemimpinan yang benar.

Wallahualam bissawab. [My]