Oleh. Fata Vidari, S.Pd
(Guru dan Aktivis Peduli Generasi)
SSCQMedia.Com—Sistem Penerimaan Siswa Baru 2025 kembali memunculkan kekisruhan. Yang terbaru sebanyak 123 calon siswa yang hendak daftar ulang ke SMA Negeri 1 Giri, Banyuwangi merasa kena prank Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB). Mereka sempat mendapatkan notifikasi diterima, namun saat hendak daftar ulang ke sekolah dinyatakan kursi sudah penuh.
Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak buka suara. Emil masih menulusuri penyebab terjadinya hal tersebut apakah ada human error atau kesalahan sistem. Lalu melakukan koordinasi dengan Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur agar sistem dihentikan untuk sementara (detik.com, 01/07/2025).
Tidak bisa dimungkiri hal ini menambah deretan Panjang permasalahan yang terjadi sejak awal dibuka pendaftaran SPMB pertengahan Juni lalu di seluruh Indonesia. Dilansir dari Tempo.co (17/06/2025), sejak awal sejumlah masalah muncul menjadi polemik. Di antaranya portal sulit diakses di hari pertama pendaftaran sehingga selalu gagal login. Selain itu sistem yang dibuat secara bertahap menyulitkan orang tua dan membuat bingung ketika mendaftarkan anaknya. Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) menyampaikan lembaganya mendapatkan banyak aduan mengenai banyak orang tua siswa mengeluh karena tak tersosialisasi sistem pendaftaran baru ini dengan baik.
Problem yang Terus Berulang
Sebenarnya upaya untuk terus menyempurnakan kekurangan sistem pendaftaran siswa di sekolah tahun sebelumnya telah dilakukan. Dengan adanya pergantian istilah dari Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menjadi Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) berdasarkan Permen Dikdasmen 3/2025, diharapkan hal tersebut sebagai wujud evaluasi untuk meminimalkan kekisruhan tahunan penerimaan murid baru.
Namun, nyatanya permasalahan penerimaan murid baru nyatanya masih saja berulang. Menurut koordinator JPPI, sistem pengganti Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) ini tidak ada bedanya dengan sistem sebelumnya yang sarat akan masalah. Buktinya, SPMB 2025 kembali diwarnai oleh protes dan kecurangan, karena banyak pihak berasa bahwa sistemnya masih belum berkeadilan untuk semua. Menurutnya, kemungkinan besar huru-hara SPMB akan ramai seperti tahun-tahun sebelumnya. Begitu pula dengan dugaan praktik jual-beli kursi yang sangat mungkin tetap terjadi. sebab tidak ada solusi yang jelas dari pemda terkait dengan daya tampung yang sangat minim di sekolah-sekolah negeri. Selain itu, biaya sekolah di sekolah swasta juga tambah mahal sehingga orang tua semua berebut dan bahkan bisa menghalalkan segala cara demi diterima di sekolah negeri yang diinginkan (Tempo.co, 20/06/2025).
Solusi Tambal Sulam
Jika dicermati permasalahan yang terus berulang di setiap tahun ajaran baru ini sebenarnya bukan persoalan teknis semata, melainkan persoalan sistemis. Meskipun jalur zonasi diubah menjadi domisili, ketimpangan terhadap akses pendidikan tetap saja terjadi. Karena faktanya sulit mencari sekolah yang berkualitas dan terjangkau, akhirnya memunculkan praktik pungutan yang tidak seharusnya, serta jual beli kursi tentu tidak mungkin diselesaikan dengan hanya mengubah teknis penerimaan murid baru.
Seharusnya masalah ini tidak hanya diselesaikan dengan hanya fokus pada menutupi kekurangan kebijakan sebelumnya atau solusi tambal sulam. Namun, harus dicari akar masalahnya yaitu negara yang hingga saat ini tidak mampu memenuhi pemerataan dan kebutuhan pendidikan semua warga, bukan pada teknis penerimaan murid saja. Kita bisa melihat bahwa fasilitas pendidikan berupa sekolah-sekolah negeri yang gratis jumlahnya masih belum memadai. Juga masih banyak anak usia sekolah yang tidak tertampung karena kapasitas sekolah tidak cukup.
Selain itu, dalam sistem serba kapitalistik saat ini, di mana kehidupan dinilai dari ukuran materi semata, menjadikan muncul banyak orang dan oknum yang serakah, menghalalkan segala cara untuk mendapatkan keuntungan, meski dengan memanfaatkan kesulitan orang lain. Tidak heran jika mulai dari pembuat kebijakan hingga pelaksana kebijakan di dunia pendidikan tidak sedikit yang terlibat dalam praktek kecurangan. Karena sekali lagi yang mereka kejar adalah keuntungan materiil. Dan sayangnya, kontrol sosial di masyarakat juga lemah, hal ini terbukti masih banyak kalangan orang tua siswa yang juga menghalalkan segala cara agar anaknya bisa diterima di sekolah yang diinginkan, salah satunya dengan cara suap-menyuap.
Maka, hal terpenting yang harus dilakukan pemerintah adalah menyediakan sarana sekolah sesuai kebutuhan masyarakat serta memastikan pemerataan fasilitas pendidikan dengan kualitas yang setara dan seragam di semua wilayah. Dengan demikian, kasus rebutan dan jual beli kursi, bahkan pungutan yang tidak seharusnya dapat dihindari. Di samping itu, pemerintah juga harus memastikan seluruh fasilitas itu bisa dijangkau seluruh lapisan masyarakat. Oleh karena itu, alokasi anggaran pendidikan juga harus memadai karena generasi adalah aset masa depan yang bisa diharapkan memajukan negerinya.
Sistem Islam Menjamin Pendidikan Berkualitas
Islam memiliki konsep yang komprehensif dalam mewujudkan sistem Pendidikan yang berkualitas untuk seluruh masyarakat. Dalam Islam, politik pendidikan tecermin dalam visi pendidikan, yaitu membentuk generasi berkepribadian Islam, yaitu pola pikir dan pola sikapnya sesuai dengan Islam dan memberi kemaslahatan bagi umat manusia.
Jika dalam sistem pendidikan hari ini yang berasaskan sekulerisme-kapitalisme masih banyak problem, seperti kurikulum yang gagal membentuk insan bertakwa, ketimpangan akses dan layanan pendidikan bagi siswa, infrastruktur pendidikan tidak merata, serta anggaran yang minim. Maka dalam Islam negara akan mampu menyelesaikan permasalahan sistem layanan pendidikan tersebut dengan mekanisme sebagai berikut:
Pertama, menerapkan kurikulum berbasis akidah Islam. Kurikulum ini menjadi kerangka dasar arah dan tujuan pendidikan dalam Islam, yakni berkepribadian Islam, menguasai tsaqafah Islam dan ilmu terapan (ilmu pengetahuan, sains, dan teknologi), serta memiliki keterampilan yang tepat dan berdaya guna.
Kedua, layanan pendidikan gratis dan akses yang mudah bagi semua anak. Negara berkewajiban memenuhi hak pendidikan tiap warga negara. Sepanjang penerapan dalam sejarahnya, daulah Islam berhasil memberikan fasilitas terbaik bagi anak didik.
Ketiga, dalam Islam negara akan membangun infrastruktur pendidikan yang memadai dan merata di seluruh wilayah. Pemerataan ini memiliki banyak kelebihan. Selain akses mudah, guru dengan sukarela mau ditempatkan di berbagai lokasi meski di pelosok negeri. Sebab negara akan memberikan fasilitas pendidikan yang menunjang proses belajar mengajar berjalan dengan baik di semua wilayah negara.
Keempat, negara membiayai pendidikan secara menyeluruh. Daulah Islam memiliki mekanisme pembiayaan pendidikan karena memiliki sumber dana yang besar dan beragam yang dikelola oleh Baitul mal, sehingga mampu mewujudkan layanan pendidikan terbaik, gratis, dan dapat diakses oleh tiap individu rakyat. Sehingga tidak akan terjadi seperti saat ini orang berebut untuk bersekolah di tempat yang dianggap sekolah unggulan dengan berbagai macam cara. Karena pemerataan pendidikan baik dari aspek kurikulum, infrastruktur, pembiayaan, dan pelayanan benar-benar berjalan optimal pengaturannya oleh daulah Islam.
Seharusnya dari sini kita semakin menyadari bahwa berbagai masalah yang terjadi berulang dalam sistem pendidikan kita merupakan buah dari penerapan sistem kapitalisme. Meskipun perombakan teknis faktanya terus dibenahi, tetapi tetap saja menimbulkan masalah baru. Maka, solusi tuntas hanya akan bisa melalui perombakan sistem kapitalisme digantikan dengan sistem Islam secara kaffah (sempurna). [Hz]
0 Comments: