Oleh. Indri Wulan Pertiwi
(Aktivis Muslimah Semarang)
SSCQMedia.Com—Kemiskinan di Indonesia merupakan permasalahan multidimensional dan kompleks. Meskipun berbagai upaya penanggulangan telah dilakukan, angka kemiskinan tetap tinggi dan terus meningkat. Laporan Bank Dunia Juni 2025, yang merevisi metode perhitungan garis kemiskinan (dari PPP 2017 ke PPP 2021), menunjukkan lonjakan dramatis persentase penduduk miskin, dari 60,3% menjadi 68,2% (sekitar 194,4 juta jiwa). (ekonomi.bisnis.com/9/6/2025). Peningkatan signifikan bukan sekadar perubahan metodologi, melainkan mencerminkan realitas sosial ekonomi yang memprihatinkan.
Lonjakan angka kemiskinan ini berakar pada berbagai faktor kompleks dan saling terkait. Meski begitu, sistem ekonomi memainkan peran krusial dalam memperkuat dan memperburuk kemiskinan struktural di Indonesia. Sistem Kapitalisme dengan logikanya yang mengejar keuntungan maksimal, seringkali mengeksploitasi sumber daya manusia dan alam demi keuntungan finansial semata. Hal ini menciptakan kesenjangan ekonomi yang besar dan siklus kemiskinan yang sulit diputus.
Buruh di Indonesia, khususnya di sektor informal, sering bekerja dalam kondisi tidak manusiawi dengan upah rendah, sementara pemilik modal dan perusahaan multinasional meraup keuntungan besar. Kondisi ini menciptakan siklus kemiskinan yang menjerat generasi demi generasi karena akses mereka terhadap pendidikan, kesehatan, dan kesempatan ekonomi yang layak sangat terbatas.
Lebih lanjut, sistem ekonomi global yang didominasi negara-negara maju dan korporasi multinasional menciptakan ketergantungan ekonomi negara-negara berkembang seperti Indonesia. Negara-negara berkembang sering dipaksa mengeksploitasi sumber daya alam mereka untuk memenuhi permintaan pasar global tanpa mendapatkan manfaat ekonomi yang adil. Hal ini menciptakan ketidakseimbangan kekuasaan yang menguntungkan negara-negara maju dan korporasi multinasional, sementara negara-negara berkembang tetap terjebak dalam kemiskinan .
Krisis ekonomi global, ditandai inflasi tinggi dan fluktuasi harga pangan, langsung menekan daya beli masyarakat, terutama kelompok rentan. Kebijakan neoliberal, didorong lembaga internasional seperti IMF dan Bank Dunia, memperparah kemiskinan di negara berkembang. Liberalisasi pasar, privatisasi, dan pengurangan peran negara, mengabaikan kebutuhan masyarakat miskin. Ditambah lagi, ketidakstabilan politik, korupsi, dan dominasi paham sekuler membentuk siklus kemiskinan yang sulit diatasi. Semua faktor ini saling terkait, menciptakan tantangan kompleks dalam upaya pengentasan kemiskinan.
Oleh karena itu, mengatasi kemiskinan di Indonesia membutuhkan lebih dari sekadar analisis data dan identifikasi penyebab. Diperlukan solusi komprehensif dan terintegrasi yang mengatasi akar permasalahan, diperlukan reformasi struktural dalam sistem ekonomi global untuk menciptakan sistem yang lebih adil dan inklusif. Selain itu, diperlukan peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, serta tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan untuk mencegah korupsi dan memastikan sumber daya negara digunakan untuk kepentingan rakyat.
Sebagai alternatif, sistem ekonomi Islam menawarkan solusi komprehensif yang berfokus pada keadilan, keberlanjutan, dan tanggung jawab sosial. Sistem ini bertujuan untuk kesejahteraan semua, dicapai melalui beberapa pilar kunci:
1. Pengelolaan harta yang adil dan bertanggung jawab: Kepemilikan pribadi diakui, tetapi disertai kewajiban penggunaan yang baik. Sumber daya alam (air, api, dan padang rumput) adalah milik umum, negara memiliki wewenang untuk mengelola harta negara untuk kepentingan umum. Pengelolaannya harus transparan, akuntabel, dan diarahkan pada peningkatan kesejahteraan rakyat. Semisal mengarahkan hasilnya, untuk kebutuhan publik, pendidikan dan kesehatan berkualitas, di mana dua sektor krusial untuk memutus siklus kemiskinan. Terlebih pendidikan dalam Islam komprehensif, meliputi akademis dan pembentukan karakter Islam yang kuat untuk mencegah perilaku korup, sementara akses kesehatan yang merata mengurangi beban ekonomi keluarga miskin. Dan yang terakhir kepemilikan Negara. Penting untuk memahami konsep kepemilikan dalam Islam agar tidak ada pelanggaran hak milik terjadi terutama di tengah persaingan saat ini.
2. Prioritaskan harta untuk kewajiban agama (zakat, infak, sedekah), lalu kebutuhan sunnah, dan terakhir kebutuhan mubah. Adapun harta yang dihasilkan secara haram riba dan judi, sangat dilarang.
3. Mekanisme distribusi yang adil dan transparan: Sistem ini memastikan distribusi kekayaan yang adil dan transparan melalui mekanisme yang akuntabel, mencegah penimbunan kekayaan dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Selain itu standar mata uang yang stabil (emas dan perak) mencegah inflasi dan menjamin distribusi kekayaan yang adil.
4. Penguatan sektor riil: Fokus pada sektor riil menciptakan lapangan kerja yang lebih banyak. Peran aktif negara dalam akses permodalan dan pelatihan kewirausahaan meningkatkan kemampuan masyarakat untuk menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan mereka sendiri, sehingga mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan secara berkelanjutan.
Dengan demikian, penerapan sistem ekonomi Islam, dapat menjadi jalan keluar dalam mengatasi kemiskinan struktural di Indonesia. Namun, keberhasilan implementasi bergantung pada komitmen kuat untuk mengatasi hambatan struktural dan sosial-politik yang ada, termasuk meninggalkan paradigma kapitalisme dan menerapkan syariat Islam secara kaffah untuk penanggulangan kemiskinan yang lebih efektif dan berkelanjutan di Indonesia.
Wallahu a'lam bisshawab. [My]
0 Comments: