Mengakui Zionis untuk Palestina Merdeka, Benarkah Solusinya?

Oleh. Ernita S
(Kontributor SSCQMedia.Com)

SSCQMedia.Com—Presiden Prabowo Subianto mengadakan pertemuan bilateral (kerja sama atau perjanjian yang melibatkan dua negara) dengan Presiden Prancis. Meskipun  presiden Emmanuel Macron sudah balik ke negaranya namun momen kunjungannya pada 28-29 Mei 2025 masih menjadi bahan berita. Kunjungannya di Indonesia memang tampaknya istimewa diawali sambutan pemerintah yang  ramah sampai diadakan upacara khusus yang membuktikan kedekatannya.

Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan kenegaraan dari Presiden Prancis Emmanuel Macron di Istana Kepresidenan, Jakarta. "Ini membuktikan kedekatan dan persahabatan kita yang kuat di antara kedua negara," ujar Presiden Prabowo dalam konferensi pers bersama Presiden Macron di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu, 28 Mei 2025. (Metrotvnews.com, 8/6/2025)

Emmanuel Macron merupakan Presiden Prancis yang  berkunjung secara resmi ke Indonesia sejak Prabowo menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Sangat langka ada seorang pemimpin Eropa yang mau berkunjung ke negeri ini. Tidak mengherankan apabila glorifikasi di media massa sekuat harapan dari pemerintah yang kunjungan ini dianggap semakin mempererat hubungan diplomatik sampai-sampai menimbulkan pro dan kontra.

Pro dan kontra terus bermunculan menyusul pernyataan Presiden Prabowo Subianto bahwa Indonesia akan mengakui keberadaan negara Israel dengan syarat negara Palestina diakui Israel. Yang terbaru, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mendukung pernyataan Prabowo tersebut. Pernyataan Prabowo dianggap masih konsisten dengan politik luar negeri Indonesia. (Kompas.id, 8/6/2025)

Pernyataan Prabowo yang mengatakan siap mengakui kemerdekaan Israel apabila Palestina diberi kemerdekaan merupakan perangkap narasi solusi dua negara buatan Inggris dan Amerika. Hal ini dikarenakan mengakui kemerdekaan Zionis berarti mengakui adanya negara Zionis yang berada di Palestina. Sementara itu, kemerdekaan Palestina berarti dipaksa berbagi wilayah dengan Zionis.

Pernyataan solusi dua negara memang sengaja dibuat  untuk melanggengkan kepentingan politik dan ekonomi kapitalisme mereka. Sebagai buktinya setelah kekalahan Khilafah Utsmani pada Perang Dunia I Barat telah membabi wilayah Khilafah sebagai negara jajahannya termasuk wilayah Palestina. Pada tahun 1992 Inggris memperoleh Mandat LBB untuk mengurus wilayah Palestina.

Meskipun Perancis tidak menempati posisi sebagai negara adidaya seperti halnya Amerika, tetapi Perancis merupakan negara kapitalis yang politiknya berkarakter imperalis. Sehingga kebijakan politik luar negeri tidak mungkin bisa keluar dari visi penjajahan tersebut. Pada kedatangan kali ini, Macron tampaknya berhasil menyukseskan misinya untuk mempengaruhi di bidang politik.

Dalam bidang politik misalnya, Prancis telah berhasil mengajak Pemerintah Indonesia untuk mewacanakan normalisasi hubungan Zionis dan menguatkan narasi solusi dua negara. Di mana Indonesia dengan penduduk muslim yang jumlahnya terbesar di dunia.

 Pertemuan dengan Macron Presiden Macron mengatakan siap mengakui negara Israel jika Israel mau mengakui kemerdekaan Palestina.

Solusi dua negara tidak layak diambil dan diserukan oleh seorang muslim terlebih dia menjadi pemimpin. Solusi ini jelas batil karena berasal dari kafir Barat untuk menguasai umat Islam dan semakin melanggengkan penjajahan Zionis di wilayah Palestina. Sehingga para pemimpin harus selalu ingat bahwa Allah telah mengharamkan orang-orang kafir menguasai umat Islam.

Pengakuan atas solusi dua negara merupakan bentuk pengkhianatan terhadap perjuangan rakyat Gaza bahkan mengkhianati perjuangan para penakluk di masa khalifah Umar. Tidak hanya itu juga mengkhianati perjuangan pasukan Sultan salahuddin, korban Nakba, pejuang intifada dan martir taufan al Aqsa. Para syuhada telah menyerahkan harta jiwa mereka untuk menjaga tanah Palestina dari musuh Islam.
Pernyataan akan menormaliasi hubungan diplomatik kepada Zionis dengan prasyarat kemerdekan Palestina hanyalah harapan yang palsu. Dimana dalih bahwa statemen presiden harus dibaca sebagai tujuan antara dan batu loncatan diplomatik untuk menekan zionis agar mau mendengar suara kita. Jangankan suara kita selama ini PBB saja tidak didengar untuk membebaskan wilayah Palestina.

Pernyataan tersebut justru akan menjadi preseden buruk ketika dibaca bahwa indonesia sebagai muslim terbesar justru membuka celah normalisasi dengan pihak pembantai muslim di Gaza. Memang benar bahwa kita ingin agar genosida segera dihentikan dan Palestina segera bisa mengenyam kemerdekaannya. Tapi bukan berarti harus dengan cara seperti itu karena Zionis terbukti tidak pernah punya niat baik.

Kemerdekaan hakiki Palestina adalah dngan tanah tersebut dikembalikan seutuhnya kepada umat Islam tanpa ada pembagian wilayah karena tanah tersebut memang milik umat Islam. Seharusnya pemipin umat Islam tidak mau berjabat tangat dengan pemimpin yang tangannya berlumuran darah umat Islam. Namun mereka justru terdepan membela umat Islam yang diperangi agamanya yaitu cara menggerakkan tentara maupun senjata sampai kembali ke tangan umat Islam.

Satu-satunya solusi utama untuk mengusir penjajah adalah dengan berada di bawah komando daulah Islam. Pada dasarnya itulah syariat yang Allah ajarkan kepada kaum muslimin untuk mengusir penjajah. Karena dengan sistem pemerintahan warisan Rasulullah yang terbukti berhasil memuliakan umat Islam.

Wallahualam bissawab. [My]