Oleh. Ummu Fahhala
(Praktisi Pendidikan dan Pegiat Literasi)
SSCQMedia.Com—Pagi itu, Heri berdiri terpaku di bandara. Matanya nanar menahan kecewa. Ia hanya mengenakan pakaian ihram, tanpa membawa pakaian ganti. Keberangkatannya untuk menjadi tamu Allah Swt. harus pupus karena visa hajinya dibatalkan sepihak. Heri tidak sendirian. Ratusan calon jemaah lain mengalami nasib serupa. Mereka gagal berangkat ke Tanah Suci karena masalah visa. Padahal, biaya sudah dibayar, persiapan sudah selesai, hati sudah siap bertamu ke Baitullah. Namun, takdir berkata lain. (khazanah.republika.co.id, 02/06/2025)
Ada pula kasus jemaah ilegal yang tertangkap karena mencoba masuk ke Mekah tanpa izin resmi, seperti dilansir beritasatu.com, 7 Juni 2025. Ada juga kabar tentang tenda di Armuzna yang tak memadai, fasilitas yang kurang, hingga layanan transportasi yang terhambat. (Kompas.com, 02/06/2025)
Semua ini seolah menjadi potret buram dari ibadah suci yang seharusnya berlangsung dengan tenang dan khusyuk.
Mengapa Hal Ini Bisa Terjadi?
Banyak orang bertanya, “Apa sebenarnya penyebab kekacauan ini?” Sebagian pihak menunjuk pada kebijakan baru pemerintah Arab Saudi yang lebih ketat dalam mengatur visa dan izin masuk Mekah. Namun, jika dilihat lebih jauh, persoalan ini bukan hanya soal aturan luar negeri. Ada bagian yang juga harus diperbaiki di dalam negeri.
Penyelenggaraan ibadah haji melibatkan banyak pihak dan proses yang panjang. Koordinasi, kesiapan birokrasi, pelayanan, dan pengawasan menjadi kunci suksesnya perjalanan jemaah. Maka, saat terjadi masalah, semua pihak perlu mawas diri dan berbenah. Bukan untuk saling menyalahkan, melainkan untuk memperbaiki pelayanan di masa depan.
Ibadah Haji Bukan Sekadar Urusan Administrasi
Dalam Islam, haji bukan sekadar perjalanan fisik. Ini adalah ibadah agung, rukun Islam kelima, yang wajib ditunaikan oleh muslim yang mampu. Karena itu, negara memegang peran penting dalam memudahkan jalan ibadah ini. Negara bukan hanya mengatur, tetapi juga melayani. Bukan hanya memberi izin, tetapi juga menjamin kenyamanan dan keamanan jemaah.
Al-Qur’an menegaskan:
"Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi siapa yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah." (QS. Ali Imran: 97).
Rasulullah saw. pun selalu berpesan agar umat dimudahkan dalam ibadah, termasuk dalam pelaksanaan haji. Kebutuhan penginapan, konsumsi, transportasi, hingga kesehatan menjadi bagian dari tanggung jawab negara untuk dipenuhi.
Dalam ajaran Islam, pemimpin adalah pelayan rakyat. Rasulullah Saw. bersabda:
"Imam (pemimpin) adalah pengurus rakyat dan ia bertanggung jawab atas rakyatnya." (HR. Bukhari dan Muslim).
Meneladani Sejarah Islam dalam Pelayanan Haji
Pada masa Khulafaur Rasyidin, negara hadir secara langsung dalam pengurusan haji. Umar bin Khattab membangun pos-pos air agar jemaah tidak kehausan di padang pasir. Utsman bin Affan memperluas Masjidil Haram agar jemaah dapat beribadah dengan lebih nyaman. Mereka memahami, haji adalah tamu Allah yang harus dimuliakan, bukan dibebani.
Dari sejarah ini, kita belajar bahwa pelayanan terbaik kepada jemaah haji memerlukan keterlibatan penuh negara. Sebagai pemimpin umat yang bertanggung jawab secara moral dan peduli kepada rakyat. Bukan semata soal anggaran.
Refleksi
Setiap pengalaman adalah guru terbaik. Kisruh haji tahun ini hendaknya menjadi pelajaran berharga. Semua pihak, baik pemerintah, biro perjalanan, maupun masyarakat, perlu saling mendukung untuk memperbaiki sistem. Negara dapat memperkuat koordinasi, memperbaiki mekanisme pengurusan, dan memastikan pelayanan haji benar-benar memudahkan jemaah.
Jika semua pihak saling menguatkan, bukan tidak mungkin pelayanan haji Indonesia bisa menjadi yang terbaik di dunia. Sejarah telah memberi contoh, ajaran Islam pun telah memberi tuntunan. Tinggal kemauan dan kesungguhan untuk memperbaiki dan berinovasi.
Semoga di masa depan, tidak ada lagi cerita jemaah seperti Heri. Semua calon tamu Allah Swt. dapat berangkat dengan tenang, beribadah dengan khusyuk, dan pulang membawa haji yang mabrur. [Rn]
0 Comments: