Oleh. Aqila Fahru
(Kontributor SSCQMedia.Com)
SSCQMedia.Com—Sri Nowo Retno selaku Kepala Dinas Kesehatan Kota Bogor, memberikan keterangan tertulis bahwa siswa yang mengalami keracunan dikarenakan mengonsumsi makanan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Bogor bertambah menjadi 210 siswa dalam periode tanggal 7-9 Mei 2025. Total sebanyak 210 siswa yang mengalami keracunan tersebut berasal dari delapan sekolah yang mana mereka mendapatkan MBG dari satu SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi) yang sama. Sebanyak 34 orang diantaranya masih dirawat di rumah sakit.
Sebelum kejadian ini terdapat 171 siswa dari TK, SD serta SMP di kota Bogor yang mengalami keracunan setelah mengonsumsi makanan program Makan Bergizi Gratis yang diadakan oleh pemerintah. Hingga saat ini hasil uji lab belum keluar dan pihak Badan Gizi Nasional masih menunggu hasilnya (cnnindonesia.com, 11-05-2025).
Kasus serupa juga terjadi di Bandung, Jawa Barat hingga Pali, Sumatera Selatan. Menurut Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana, kasus keracunan program MBG ini dikarenakan makanan terlalu awal dimasak dan terlambat dikirim. Menurutnya kualitas bahan baku yang minim menyebabkan kasus keracunan di Pali, Sumatera Selatan (okezone.com, 06-05-2025).
Berdasarkan fakta yang ada, keracunan MBG terjadi dikarenakan industri dalam sistem kapitalis yang lebih mengutamakan keuntungan semata dibandingkan dengan keselamatan dan kesehatan masyarakat. Dalam sistem Kapitalisme ini tanggung jawab negara terhadap kesejahteraan rakyatnya makin tergerus. Alih-alih memberikan solusi preventif, negara justru secara tidak langsung membahayakan kondisi masyarakatnya dengan fakta banyak sekali yang mengalami keracunan dan tidak hanya di satu tempat, tetapi di berbagai tempat yang lain mengalami kejadian yang sama. Kebijakan seperti ini menampakkan bagaimana negara berlepas tangan dan menyerahkan perlindungan masyarakat kepada mekanisme pasar yang berorientasi pada keuntungan semata.
Dalam sistem pasar bebas Kapitalisme, produk-produk yang berpotensi membahayakan bagi kesehatan masyarakat dapat beredar luas tanpa adanya kontrol ketat dari pemerintah. Negara yang seharusnya berperan dalam memastikan standar gizi yang baik bagi masyarakatnya justru malah membiarkan mekanisme pasar menentukan apa yang tersedia bagi masyarakat tanpa mempertimbangkan dampak kesehatan yang ditimbulkan.
Kegagalan sistem Kapitalisme tidak hanya terlihat pada aspek pangan dan gizi, akan tetapi juga pada kesejahteraan ekonomi masyarakat. Lapangan kerja yang semakin hari semakin minim menjadi bukti nyata bahwa sistem ini tidak mampu memberikan jaminan kesejahteraan bagi rakyatnya. Kapitalisme justru memperbesar kesenjangan ekonomi, dimana segelintir pihak menikmati keuntungan besar, sementara rakyat seringkali kesulitan mendapatkan pekerjaan yang layak.
Islam menawarkan solusi dengan sistem ekonomi dan pemerintahan yang berlandaskan syariat islam, yang berorientasi pada kemaslahatan rakyatnya. Dalam sistem ini negara tidak hanya berperan sebagai regulator, akan tetapi juga sebagai pelindung dan penjamin kesejahteraan bagi masyarakat.
Sangat berbeda dengan Kapitalisme yang menyerahkan urusan pangan pada mekanisme pasar dan korporasi. Seharusnya negara memastikan bahwa masyarakat memiliki akses terhadap makanan yang sehat dan bergizi tanpa harus bergantung dengan kepentingan bisnis yang seringkali abai dengan aspek kesehatan demi meraup keuntungan sebesar-besarnya.
Islam juga menjamin lapangan kerja terbuka seluas-luasnya bagi masyarakat melalui pengelolaan sumber daya alam yang optimal dan pembangunan sektor produktif. Dengan sistem ekonomi yang berlandaskan syariat, pemerintahan Islam akan memastikan bahwa setiap individu akan memiliki kesempatan bekerja dan berkontribusi dalam pembangunan masyarakat. Sistem Islam ini tidak hanya memberikan solusi atas permasalahan ekonomi, akan tetapi juga menciptakan lingkungan yang lebih stabil bagi seluruh rakyat. Wallahua’lam bisshawab. [ry]
0 Comments: